Politik & Pemerintahan

OPD yang Belum Selesaikan Lelang, Pimpinannya Harus Diberi Teguran Keras

Anggota DPRD Mimika, Leonardus Kocu

MIMIKA, BM

Anggota DPRD Kabupaten Mimika, Leonardu Kocu meminta bupati dan wakil bupati Mimika memberikan teguran keras kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga kini belum menyelesaikan proses lelang di instansinya.

Kocu menilai waktu tahun anggaran tinggal menyisahkan beberapa bulan lagi, jika hal ini diabaikan maka berdampak pada realisasi anggaran maupun program kegiatan.

“OPD-OPD harus lalukan pelelangan sesuai jadwal, sebentar sudah mau akhir tahun dan tentu ini sangat berpengaruh terhadap banyak hal. Proses lelang kan dilakukan di internal OPD masing-masing, kalau terlambat begini, apa masalahnya?," ujarnya.

Kocu melalui sambungan telepon menilai tiap pimpinan OPD harus menyadari tupoksi dan tanggungjawabnya karena menurutnya ini merupakan kepercayaan yang diberikan bupati dan wakil bupati.

"Kalau OPD yang menunda-nunda pekerjaan itu masalahnya apa sampai belum selesai lelang, apakah karena anggaran yang tidak ada atau memang tidak bisa lakukan. Bupati dan wabup harus berikan peringatan tegas kepada mereka, karena ini kewajiban yang melekat pada tugas masing-masing,” terangnya.

Kocu juga meminta OPD agar memberikan kesempatan kepada kontraktor lokal untuk berkembang.

Ini sesuai dengan amanah Perpres nomor 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

"Artinya melalui perpres tersebut pengusaha local bisa harus diberdayakan. Prioritaskan nilai kontrak dibawah 500 juta untuk kontraktor lokal supaya mereka juga bisa berkembang sama seperti yang lainnya," harapnya. (Rafael)

DPC PDI-P Soroti Etika Kinerja Humas dan Protokoler Pemda Mimika

Konferensi per DPC PDI-P Kabupaten Mimika

MIMIKA, BM

Dewan Pimpinan Cabang Partai PDI Perjuangan Kabupaten Mimika menyampaikan sikap tegas mereka terhadap situasional yang dilakukan Bagian Humas dan Protokoler Pemda Mimika.

Sebagai partai pengusung, partai ini menyoroti perlakuan Bagian Humas dan Protokoler Pemda Mimika yang mengabaikan keberadaan Wakil Bupati Johannes Rettob pada saat peresmian Gereja Pentakosta di Jalan Freeport Lama termasuk kegiatan-kegiatan pemerintahan lainnya.

Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob pada Sabtu (12/9) lalu diundang untuk meresmikan Gereja Pentakosta di Jalan Freeport Lama.

Pada saat itu hadir pula Plt sekda Mimika namun yang diminta meresmikan gereja adalah Plt sekda, bukan wakil bupati. Padahal jauh hari, wakil bupati juga telah diminta untuk meresmikan gereja ini.

PDI-P menilai, Humas dan Protokoler Pemda harus bertanggungjawab terhadap apa yang mereka lakukan. Partai ini menilai, etika pemerintahan diabaikan oleh OPD ini.

Hal ini ditegaskan partai yang juga mengusung Jokowi ini di Sekretariat mereka, Rabu (16/9). Hadir dalam press release ini, Sekretraris Alvian Akbar Balyanan, Bendahara Lusi Fungsionaris DPC PDIP Kabupaten Mimika Rosalina Okoseray, Sekertaris PAC Distrik Miru H. Ahmad Duadjin, Ketua Anak Ranting Kampung Minabua Aris Fung Eo.

Partai ini dengan tegas menyampaikan kekecewaan mereka karena wibawa pemerintah daerah dijatuhkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan cara-cara yang tidak beretika dalam aturan protokoler pemerintah.

"Bagian humas dan protokoler telah salah melaksanakan tugas dari sisi etika pemerintahan. Mereka harus bertanggungjawab terhadap apa yang mereka lakukan. Bagaimana bisa mereka menjalankan hal-hal yang tidak beretika seperti itu?," tegas Sekretaris DPC PDI-P Mimika, Alvian Balyanan.

Hal senada juga disampaikan Bendahara DPC PDI-P Mimika, Lusi. Ia menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, secara etika pemerintahan mereka harus melihat hirarki pemerintahan pada momen itu.

"Sudah sangat jelas bupati tidak ada dan wakil bupati ada. Sekarang kita mikir aja siapa sih yang lebih tinggi. Wakil bupati atau Plt sekda? masa humas pemda tidak tahu ini. Plt sekda seharusnya juga menyadari hal ini bukan langsung tanpa ada respect menggunting pita. Dia harus mengerti dan menyadari posisinya karena ini tentang etika dan moral pemerintahan. Lagipula sudah jauh hari wakil bupati sudah diundang untuk meresmikan gereja ini," tegasnya.

Menyikapi keadaan ini, DPC PDI-P Mimika sebagai partai pengusung pasangan Omtob menyampaikan tiga hal agar moralitas pemerintahan daerah tetap dijunjung dan dijaga martabatnya.

Pertama, PDIP Mimika mendesak bupati dan wakil bupati Mimika untuk tetap konsisten dalam menjalankan visi dan misinya serta wajib menjaga kehormatan serta wibawa pemerintah.

Kedua, PDIP Mimika mendesak kepada Pemkab Mimika untuk melakukan evaluasi terhadap Bagian Humas dan Protokoler, sebagai ujung tombak yang menata wajah pemerintahan dihadapan publik, agar bekerja secara profesional berlandaskan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan serta sesuai dengan etika penyelenggaraan pemerintahan.

Ketiga, PDIP berharap agar bupati dan wakil bupati tetap menjaga kekompakan dan keharmonisan dalam menjalankan tanggung jawab yang diemban oleh rakyat. Keduanya diminta jangan mendengar masukan-masukan dari pihak lain yang justru kontraproduktif dengan visi dan misi Pemkab Mimika.

Pada momen ini, PDI-P juga menyoroti walkoutnya salah satu fraksi DPRD Mimika saat rapat paripurna LKPJ karena tidak dihadiri bupati dan wakil bupati Mimika.

Sebagai partai pengusung pasangan Omtob, partai ini menilai bahwa sesuai PP nomor 13 tahun 2019 jika bupati dan wakil bupati pada saat bersamaan tidak berada di tempat, maka bisa diwakilkan sekretaris daerah atau Plt sekda.

Wabup John Beberkan Beberapa Kegiatan yang Disembuyikan Humas dan Protokoler Pemda Darinya

Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob kepada media di Hotel Grand Tembaga, Sabtu (12/9) sebelumnya telah menggelar konferensi pers terkait hal ini.

Ia mengatakan semua ini terjadi karena tidak profesionalnya protokol pemerintah daerah dalam bekerja. Yang mana hampir setiap kegiatan-kegiatan pemerintahan maupun kegiatan lainnya tidak adanya koordinasi yang baik antara Humas dan Protokoler kepadanya.

Ia menilai hal ini dalam beberapa waktu terakhir sering terjadi secara disengaja. Wabup harus menyampaikan kritikan ini agar Humas dan Protokoler tidak lagi mengulang hal serupa dan semakin memperbaiki kinerja mereka.

"Sebenarnya kasus ini persoalan etika pemerintahan dan ketidakprofesionalan tentang protokol kita pemerintah. Jadi ini persoalan tata kelola pemerintahan, ini persoalan etika pemerintahan pada managemen pemerintahan," ungkap Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob di Hotel Grand Tembaga.

Wabup mengisahkan, sejak tanggal 3 September, ia diundang secara khusus oleh Ibu Pendeta Maharani Wanggai untuk meresmikan gereja ini. Iapun telah mengamini bahwa ia akan datang untuk meresmikannya.

Bahkan, undangan yang diberikan ada 2 karena undangan pertama yang diberikan belum diterima Wabup John sehingga undangannya dikirim kembali.

"Pada hari H kegiatan masih pada jam 10.16 WIT yang mana kegiatan harusnya dimulai pukul 10.30 WIT mereka masih meminta saya untuk hadir untuk meresmikan maka saya datang menghargai undangan ini walaupun Humas dan Protokoler kita tidak menginfokan ke saya tetapi saya datang ke sana dan mereka ada. Akhirnya saya marah kepada mereka dan menyuruh mereka pulang padahal sebenarnya saya ada di Timika," tutur Wabup John.

Dikatakan, begitu tiba di tempat peresmian Wabup John pun di kalungi bunga. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Peresmian oleh pemerintah tetapi yang disampaikan oleh panitia adalah bupati yang diwakili oleh Plt sekda.

Sekda sedangkan Wakil Bupati juga ada hadir. Ini etika pemerintahan harus mereka tahu aturan ini, Wabup datang sebagai pribadi tetapi juga menghadiri undangan karena diundang sebagai wakil bupati dan ini tidak boleh terjadi lagi sebenarnya karena etika pemerintahan harus tidak boleh seperti itu.

Dijelaskan, dari segi protokoler pemerintahan, jika bupati berhalangan maka otomatis wakil bupati menggantikannya. Walaupun bupati mendelegasikan kepada orang lain namun harus dilihat posisi jabatannya.

"Karena Bupati dan wakil bupati itu satu paket. Saya sangat menyayangkan kejadian ini karena panitianya tidak benar juga. Panitia sudah lihat saya ada duduk walaupun ada perintahnya langsung dari bupati yang mendelegasikan ke sekda tetapi ini tidak boleh. Walaupun bupati delegasikan ke sekda itu silahkan tapi kalau ada wakil bupati maka wajib wakil bupati dan saya datang di sana kapasitas saya diundang sebagai wakil bupati dan saya sangat menghargai gereja ini karena gereja ini sudah meminta waktu saya sejak tanggal 3 September 2020," ulasnya.

Wabup menyesalkan kejadian tersebut. Jika nantinya diperlakukan seperti itu, ia tidak akan datang. Namun ia datang karena menghormati jemaat gereja ini dan dua kali undangan yang dikirim untuknya.

"Ini persoalan etika pemerintahan dan juga harusnya Plt sekda tahu diri kalau panitianya salah ditegur. Panitianya itu tugasnya sekda karena ada wakil bupati yang hadir saat itu.
Pada jaman Marthen Paiding sebagai pejabat sekda Mimika, walau secara usia ia lebih tua namun ketika di depan umum, ia sangat menjaga etika pemerintahan. Tidak terjadi hal seperti ini," ungkapnya.

Diakuinya, bahwa kejadian ini bukan baru sekali dialaminya, Wabup sering tidak pernah diinformasikan apapun yang berkaitan dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya oleh Humas dan Protokoler Pemda Mimika.

Salah satunya pada pelantikan ATM Mimika beberapa waktu lalu di Tongkonan. Panitia mendatanginya sekaligus membawa undangan. Ia diminta untuk melantik mereka namun wabup menolak. ATM merupakan sebuah organisasi non pemerintahan sehingga pelantikannya harus dilakukan oleh para pendirinya. Namun pemerintah daerah harus hadir mendampingi pelantikan tersebut.

"Humasnya tidak menginformasikan tapi saya datang tepat waktu ternyata karena acara belum mulai saya balik lagi karena mereka mau sambut dengan tarian ternyata humas juga sudah ada di situ tapi mereka tidak informasikan ke saya tetapi yang ditugaskan adalah staf ahli yakni Pak Paskalis. Tapi Paskalis tahu diri dan dia telepon saya menanyakan saya di Timika atau tidak, karena saya di Timika maka ia meminta saya yang datang tapi memang saya sudah datang cuma acara belum mulai makanya saya balik lagi,"ungkapnya.

Hal berikutnya adalah LKPJ bupati. Wabup merasakan bahwa telah diciptakan suasana agar ia tidak boleh menghadiri giat tersebut.

"Kegiatan ini mereka sudah tahu satu minggu sebelumnya tapi mereka tidak menginformasikan ke saya. Masa sesudah saya berangkat ke Jayapura baru undangannya di kirim via WA ke saya. Saya tidak tahu juga tapi mungkin mereka sengaja buat supaya saya tidak hadir,"katanya.

Kegiatan berikutnya yang juga dikisahkan Wabup John adalah kunjungan staf ahli menteri perhubungan di bandara Moses Kilangin.

Wabup mengatakan saat itu ia bahkan satu pesawat dengan mereka. Mereka datang mau bertemu dengan pemerintah daerah terkait sekolah pilot. Namun pertemuan ini oleh humas dan protokoler tidak disampaikan kepadanya.

"Saat kegiatan di bandara pak Buyung telepon saya akhirnya saya datang. Tapi ternyata sampai di bandara humas juga ada dan Asisten I juga ada. Mereka (Humas) langsung menghindar tapi karena saya sudah akrab dengan Pak Buyung maka saya langsung ketemu Pak Buyung tapi saya juga mengajak Asisten I. Asisten I tidak tahu apa-apa karena ia pun diinfokan dari humas,"ungkapnya. (Rafael/Shanty)

Sudah Bulan September, Masih Ada OPD Belum Selesaikan Pelelangan

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob 

MIMIKA, BM

Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Johanes Rettob menyebutkan ternyata masih ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika belum menyelesaikan pelelangan proyek kegiatan.

Hal tersebut dikatakannya saat memimpin apel pagi di Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (14/9).

"Masih ada beberapa OPD baik yang di lingkup Pemda Mimika maupun di luar yang belum menyelesaikan pelelangan. Usahakan ini segera diselesaikan karena tinggal beberapa bulan lagi tahun anggaran berakhir,"tutur Wabup John.

Wabup mengatakan, rata-rata presentasi kegiatan belum mencapai 50 persen, jadi diharapkan PPTK pengguna anggaran agar segera merealissikan agar pembangunan di Mimika bisa terlihat.

Walaupun dihadapkan dengan situasi pandemi Covid-19 yang telah menghambat semuanya namun proses lelang kegiatan harusnya tetap berjalan. Terlebih lagi Mimika sudah berada pada fase Status Tanggap Darurat New Normal.

"Saya harap dalam beberapa hari kedepan OPD yang belum selesaikan lelang ini sudah bisa selesaikan agar presentasi kita di akhir tahun nanti juga baik,"tutur Wabup.

Ia mengingatkan tiap ASN baik pejabat eselon 2, 3, 4, staf dan honorer agar tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya terutama dalam melayani masyarakat.

Diakuinya, bahwa sebagian kegiatan yang ada di tahun ini lebih difokuskan pada fisik sarana dan prasarana, sehingga program pemberdayaan masyarakat masih kurang.

"Pemberdayaan masyarakat harus ada benang merah, misalnya kita targetkan kepada nelayan, tahun berikutnya dia harus menjadi pengusaha ikan. Begitu juga dengan sektor yang lain, seperti bidang peternakan diberikan babi. Ini target kita di masa Omtob sehingga merupakan tanggungjawab kita bersama untuk membina masyarakat menjadi sejahtera," kata Wabup.

Menurutnya, di masa pemerintahan Omtob, banyak hal masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tugas pemerintahan ini ke depan adalah menjadi fasilitator pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

"APBD kita besar, tertinggi di Papua, artinya masyarakat kita harus lebih baik, pembangunan kita harus lebih maju lagi,"ungkapnya. (Shanty)

Top