Politik & Pemerintahan

Disnakertrans Mimika Lakukan Revisi Perda IMTA dan Perlindungan Pekerja Orang Asli Papua

Kepala Disnakertrans Mimika, Paulus Yenengga

MIMIKA, BM

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika saat ini sedang berupaya memperbaiki Peraturan Daerah (Perda) terkait Izin Memperkerjakan Tenaga Asin (IMTA).

Kepala Disnakertrans Mimika, Paulus Yenengga menyampaikan proses revisi Perda tersebut masih menunggu penetapan dari DPR.

"Sebenarnya kita punya Perda retribusinya itu ada dua pasal yang perbaiki. Sementara kita sedang menunggu DPR sidang menetapkan itu baru kita bawa ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja," ujarnya saat ditemui di Hotel Horison Diana, Jalan Budiutomo, Timika, Jumat (15/7/2022).

Setelah diserahkan ke Pusat, terang Paulus, selanjutnya Perda tersebut dikembalikan ke Pemerintah Daerah.

"Jadi undang-undang yang baru ini, kita merevisi beberapa perda di bagian pemungutan retribusi," jelasnya.

Disampaikan lebih lanjut, bersamaan dengan pengurusan revisi Perda IMTA, Disnakertrans Mimika juga sedang menyiapkan Perda perlindungan tenaga kerja orang asli Papua.

"Kita juga ada siapkan Perda perlindungan tenaga kerja orang asli Papua. Jadi itu kita dorong bersamaan juga dengan pengurusan revisi IMTA," tuturnya.

"Sampai saat ini kita masih menunggu jadwal sidangnya. Nanti dari bagian hukum yang beritahu kita mengenai waktunya," pungkasnya. (Ade)

Tingkatan Kemampuan, Disnakertrans Beri Penguatan Kompetensi Kepada Pencaker Papua

Foto bersama kadis Disnakertras dengan seluruh peserta pelatihan

MIMIKA, BM

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika menggelar pelatihan kerja bagi para pencari kerja (pencaker) orang asli Papua dan asli tujuh suku kekerabatan di wilayah Kabupaten Mimika.

Pelatihan yang diberikan berdasarkan unit kompetensi ini dilaksanakan di Hotel Horison Diana, Jalan Budiutomo, Timika, Jumat (15/7/2022).

Kepala Disnakertrans Mimika, Paulus Yenengga dalam sambutannya mengatakan tujuan dari pelatihan ini adalah untuk membekali para pencaker dengan ketrampilan dan kemampuan yang nantinya ditandai dengan pemberian sertifikat pelatihan.

"Sertifikat ini ibaratnya jembatan atau semacam surat jalan. Jadi nantinya setelah pelatihan selama dua minggu, mereka akan kami titipkan di perusahaan-perusahaan yang ada di Mimika untuk mengikuti magang dan belajar di sana," ujarnya.

Peserta dalam pelatihan ini berjumlah 100 orang yang terpilih dari 400-an orang yang mendaftar.

Adapun jenis pelatihannya yakni pelatihan alat berat, eksavator, beko loder, mekanik alat berat, welder, dan mengemudi.

"Karena ini yang pertama dan diperuntukkan bagi adik-adik kita orang Papua maka kita akan kawal betul ini. Kita benar-benar ingin memberikan kesempatan bagi orang asli Papua karena selama ini kita lihat orang dari luar yang selalu datang dan terus datang," tegas Paulus.

"Saya harap adik-adik bisa menunjukkan prestasi yang terbaik dan kinerja yang baik agar ke depannya dapat diterima sebagai pekerja tetap di perusahaan yang adik-adik akan magang di sana," imbuhnya.

Di samping itu, Asisten II Setda Mimika, Willem Naa mewakili Bupati Mimika memberikan apresiasi atas terobosan baru yang dilakukan Disnakertrans Mimika.

"Ini adalah suatu terobosan baru dari Dinas Tenaga Kerja untuk adik-adik kita orang Papua asli. Semoga dengan adanya pelatihan ini, kesiapan adik-adik kita menghadapi dunia kerja bisa lebih maksimal," ucapnya.

Untuk diketahui pelaksanaan pelatihan ini menggunakan dana Otsus sebesar Rp 2 miliar. Ke depan, apabila program ini berhasil, maka akan dibuka kembali program yang sama untuk peserta lainnya. (Ade)

Mimika Sambut Peringatan HUT RI ke-77 Dengan Melakukan Karnaval


Suasana pertemuan panitia HUT RI ke-77

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika berencana akan melangsungkan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dengan sederhana, namun demikian akan dilakukan pegelaran karnaval.

Assisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika Paulus Dumais, saat diwawancara usai memimpin rapat di Lantai 3 Kantor Pusat Pemerintahan SP 3, Jumat (15/7/2022) mengatakan peringatan HUT RI tahun ini tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan ekonomi daerah.

"Walau sederhana tapi kita akan adakan berbagai perlomaan dan karnaval. Karena peringatan hari kemerdekaan tanpa carnaval ini bukan 27-an tapi 16-an, jadi panitia akan pastikan kegiatan karnaval itu dapat digelar," jelasnya.

Ia menambahkan, kegiatan perlombaan yang lain masih akan dibicarakan kembali dengan seksi panitia setelah adanya pengajuan rincian anggaran dari masing-masing seksi.

"Kita akan bicarakan lagi setelah seksi mengajukan mereka punya rincian dan rangkuman kegiatan, sehingga jangan sampai saya sampaikan lomba ini tapi yang jadi malah lomba lain atau bahkan tidak jadi lombanya kan akan salah," ungkapnya. (Shanty)

Top