politik

Kepala Distrik Agimuga, Paulus Kilangin

MIMIKA, BM

Penyaluran Bantuan Sosial melalui BLT BBM dan bantuan sembako di Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika masih menggunakan data lama tahun 2015. Padahal menurut Kepala Distrik Agimuga, Paulus Kilangin, situasi saat ini sudah jauh berbeda.

Mulai dari jumlah penduduk yang bertambah, orang yang sudah meninggal, dan sebagainya. Akibatnya penyaluran bantuan tersebut akhirnya tidak tepat sasaran.

"Data yang sekarang digunakan itu data dari tahun 2015, dan memang data itu tidak lengkap. Kita jalan bagi tapi sebagian kecil saja yang dapat, sedangkan yang lain tidak dapat karena tidak terdaftar sebagai KPM," jelasnya saat ditemui di Kantor Bapeda Mimika, Selasa (27/9/2022).

Paulus mengatakan, sejauh ini pihaknya bersama-sama dengan pihak Kantor Pos telah menyalurkan bantuan di dua kampung, yakni Kampung Makasimami dan Fakafuku. Sementara enam kampung lainnya akan diusahakan dalam waktu dekat.

Untuk masing-masing kampung, kata Paulus, jumlah penerima bantuan tidak boleh lebih dari 100 KK.

"Yang mendapat bantuan itu 200 KK untuk dua kampung, tapi diperkirakan ratusan. Karena daftar yang mereka kasih itu rincian masing-masing kampung," terangnya.

Akibat menggunakan data lama, Paulus terpaksa harus berpikir panjang untuk membagikan bantuan tersebut karena persoalan data yang tidak sesuai akan berpotensi menimbulkan masalah.

"Jadi itu potensi masalahnya sangat besar. Makanya data itu harus diperbarui lagi agar tepat sasaran sesuai kondisi saat ini," pungkasnya. (Ade)

Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob saat memimpin apel pagi di Sentra Pemerintahan SP3,  Senin (26/9/2022)

MIMIKA, BM

Menunjukan sikap tidak menghargai, pembangkangan terhadap pimpinan, menganggap diri sebagai bagian dari penguasa dan berbagai ketidakpatuhan secara norma dan etika ASN ditunjukkan oleh sebagian pimpinan OPD Pemda Mimika, terhadap Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob pada periode disharmonisasi beberapa waktu lalu.

Tidak sampai disitu, setelah berhasil mencerai-beraikan pasangan OMTOB dengan berbagai hasutan, isu dan pencemaran nama baik, mereka semakin berani mengupgrade rencana mereka yakni dengan melakukan pembunuhan karakter Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob yang kini telah diangkat sebagai Plt Bupati Mimika.

John Rettob kemudian dipolisikan dengan persoalan hukum yang berkutat seputar pesawat dan helikopter milik Pemda Mimika.

Namanya kemudian diseret ke beberapa lembaga hukum seperti Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi hingga ke Polres dan Polda Papua bahkan hingga ke pusat.

Walau demikian, selama masa suram tersebut, John Rettob tidak melakukan perlawanan secara sporadis, padahal ia merupakan orang nomor dua di Mimika dan dipilih sebagai Wakil Bupati Mimika oleh ribuan masyarakat yang mendukung dan mencintainya.

Lama terdiam dengan kondisi ini, Plt Bupati Mimika Johannes Rettob akhirnya buka suara! Ia mengisahkan bagaimana mereka mencoba menjatuhkan dirinya dalam kasus hukum, termasuk kebobrokan yang selama ini terjadi di lingkup Pemda Mimika.

Selama itu, berbagai cara mereka lakukan dan coba ungkapkan untuk menemukan kesalahannya. Bahkan ada kepala dinas yang baru saja dilantik beberapa waktu lalu terus berupaya mencari-cari kesalahan John Rettob di instansi yang dipimpinnya.

Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob mengungkapkan hal ini kepada para ASN dan honorer Pemda Mimika pada apel pagi, Senin (26/9/2022) di Sentra Pemerintahan.

"Ada kepala dinas yang kerjanya cuman mencari dokumen tiap hari supaya menemukan kesalahan saya, lapor dan penjarakan saya. Enak sekali dia. Hal ini kemudian dilaporkan kepada saya," ujar Plt John Rettob diiringi cibiran dan siulan para ASN terhadap oknum pimpinan OPD tersebut.

Plt Bupati Mimika juga mengungkapkan bahwa rencana mempolisikannya, tidak hanya dilakukan di Jayapura, sejumlah pimpinan OPD bahkan sampai harus ke Jakarta mencoba melobi di Kejagung dan Mabes Polri.

Terkait ini, Plt John Rettob mengakui bahwa ia telah mengantongi nama-nama pimpinan OPD yang melaporkannya ke Jayapura dan Jakarta. Ia juga mengatakan bahwa mereka juga didukung oleh orang-orang di luar pemerintahan.

"Saya tinggal di Jakarta selama 25 tahun, teman-teman saya banyak di sana. Ada diantara kita ini berani datang (ke Jakarta-red), tapi Tuhan itu maha besar, terkuak mereka datang ke Kejagung dan Polri. Dan yang mereka temui adalah teman-teman saya. Mereka masih mengobrol, namun foto dan rekaman lengkap mereka sudah dikirimkan ke saya. Ini luar biasa sekali," ungkapnya.

Bahkan diantara pimpinan OPD ini ada yang memberikan janji manis bahwa jika ia menjabat sebagai kepala daerah (Mimika-red) maka mereka yang ditemui ini bisa masuk ke Mimika kapanpun mereka mau.

"Ada diantara mereka bilang, kalau saya sudah jadi bupati, jadi sekda, kalian datang saja ke Timika, kami jadi pimpinan di sana yang penting kalian kasih izin kami untuk ketemu ini, ketemu itu dulu. Jadi sudah pasti yang hadir ikut membawa-bawa laporan itu tahu dirilah, kalian mau lari kemana?," ungkapnya sembari mendapatkan tepuk tangan meriah dari para ASN dan honorer yang mengikuti apel pagi.

Ia juga mengungkapkan sejumlah kebobrokan lainnya yang juga dilakukan oleh beberapa pimpinan OPD. Mereka bahkan melakukan kewenangan itu diluar sepengetahuan Bupati Mimika Eltinus Omaleng.

"Pak bupati tidak tahu yang dorang atur dan rencanakan itu. Mereka ingin berkuasa bahkan mau kudeta. Mereka juga masuk ke dinas-dinas bikin kelompok-kelompok, mana orang bupati, mana orang wabup, kemudian geser orang wabup. Mereka juga buat pengelompokan di masyarakat. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan dan negeri ini tahu apa yang mereka buat dan lakukan selama ini," ungkapnya.

Walau ada oknum pimpinan OPD dan ASN bekerja demi kepentigan pribadi dan kelompoknya, namun secara keseluruhan, kepada para ASN dan honorer Pemda Mimika, Plt Bupati Johannes Rettob mengingatkan agar mereka tidak terpengaruh atau ikut menjadi provokator terhadap situasional yang ada. Ia juga mengingatkan mereka untuk tidak ikut berpolitik.

"Mulai hari ini, tidak boleh ada lagi hal-hal seperti itu. Jangan kalian mau diperalat. Tahun ini tinggal tiga bulan lagi. Bekerjalah dengan baik. Semua harus patuh lakukan pelayanan kepada masyarakat. RPJMD, visi misi bupati dan wakil bupati harus kita capai. Pemerintahan ini harus good governance dan akuntabel, kapan kita mulai? Dimulai dari diri kita. Mari kerja dengan hati untuk negeri ini," tandasnya. (Ronald Renwarin)

Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob saat memimpin apel pagi di Sentra Pemerintahan SP3

MIMIKA, BM

Plt Bupati Kabupaten Mimika, Johannes Rettob memimpin jalannya apel pagi di lingkup ASN Pemda Mimika yang diselenggarakan di pelataran Pusat Pemerintahan, SP3, Senin (26/9/2022).

Wabup John membuka kegiatan apel pagi dengan melakukan pengecekan secara langsung para pegawainya di apel.

Saat mengecek kesiapan ASN, Plt John Rettob menegur beberapa pegawainya yang menggunakan jaket saat mengikuti apel.

Selain itu, ia juga menemukan adanya honorer yang menggunakan baju berwarna biru. Ia kemudian secara khsusus memintanya untuk tidak melakukan lagi.

Ditemukan juga ada sebagian ASN yang menggunakan sepatu putih, bahkan banyak yang tidak menggunakan kelengkapan PDH seperti name tag dan Pin ASN. Ia meminta mereka untuk segera melengkapinya.

Selanjutnya saat menyampaikan amanat apel pagi, Plt John Rettob pada momen ini mengungkapkan banyak hal yang selama ini merongrong pemerintahan OMTOB (Omaleng Rettob).

Ia mengatakan, dalam tiga tahun kepemimpinan OMTOB, mereka terus dirongrong dan diterpa berbagai isu karena kepentingan kelompok dan pribadi yang dilakukan oleh sekelompok orang.

"Begitu masuk tahun kedua, mereka gunakan politik pecah belah. Dilakukan oleh siapa? Oleh kita sendiri, oleh kalian. Mereka mulai memisahkan, mana orangnya bupati, mana orangnya wakil bupati. Ini dilakukan oleh sekelompok orang karena rakus akan kekuasaan dan jabatan. Mereka terus menghancurkan pemerintahan karena kepentingan dan akhirnya koordinasi terputus," ungkapnya.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan OMTOB, upaya pecah belah mulai ditingkatkan statusnya menjadi rencana kudeta. Ada sekelompok orang yang terdiri dari ASN, politikus, pengusaha (di luar pemerintahan) bersekutu untuk melakukannya.

"Kelompok-kelompok ini ingin agar Pemda kacau, bupati berhalangan tetap, wabup berhalangan tetap agar kekuasaan tetap ada di kelompok mereka. Mereka ini terdiri dari ASN dan orang luar, bahkan honorer. Akibatnya, ada kadis yang takut dan tunduk sama honorer," ungkapnya.

John Rettob mengatakan, selain bupati yang kini berhalangan sementara, iapun diseting sedemikian rupa untuk mengalami hal yang sama, bahkan tujuannya hingga keduanya ditetapkan secara hukum berhalangan tetap.

"Saya dilaporkan kemana-mana. Mereka bahkan membuat isu miring bahwa saya terlibat dalam proses berhalangan sementaranya bupati kita. Ini fitnah luar biasa. Pegawai dan pejabat yang buat isu ini karena ingin kekuasaan. Kalian yang hadir saat ini ini juga ikut-ikutan, membuat info tambahan, membuat kekacauan juga di medsos. Tapi saya catat semua itu," ungkapnya diiringi tepuk meriah para ASN.

Ia mengatakan bahwa banyak pegawai baik ASN maupun honorer tidak menyadari bahwa sebagian dari mereka digunakan sebagai tameng untuk kepentingan orang lain, kepentingan pimpinan OPD dan kelompok tertentu. Mereka bahkan dilibatkan secara terang-terangan.

"Kamu pegawai negeri. Pegawai negeri harus profesional, ASN tidak boleh berpolitik. Dalam pemerintahan hanya bupati dan wakil saja yang memiliki jabatan politis, kalian ASN tidak boleh, harus kerja profesional," ujarnya

Wabup John juga mengungkapkan bahwa ada sebagian pimpinan OPD bersekutu dan melaporkannya secara hukum agar ia memperoleh status hukum tetap.

"Saya dilaporkan ke kejaksaan negeri, kejasaan tinggi hingga polisi. Mereka berkelompok dengan orang-orang politik yang tidak mengerti, tujuannya biar saya juga berhalangan tetap. Penikmat-penikmat ini tidak mempedulikan masyarakat dan negeri ini tapi hanya mengurus diri sendiri dan kelompoknya saja," ungkapnya.

Wabup menegaskan bahwa setelah hari ini, hal-hal semacam itu tidak akan lagi terjadi, bahkan ia meminta para ASN yang memiliki hati untuk mendoakan pemerintahan OMTOB agar kembali baik seperti semula.

"Kita berdoa supaya pemerintahan Omtob kembali baik. Ini tidak boleh lagi terjadi mulai hari ini. Pak bupati dan saya dipilih oleh rakyat. Kami dua pejabat publik. Dalam undang-undang, apabila bupati berhalangan sementara maka tugas dan kewenangan bupati dilaksanakan oleh wakil bupati, itu otomatis," terangnya.

Kepada ASN dan publik Mimika, Plt John Rettob juga menyampaikan bahwa pada 15 September ia dikirim surat oleh Kemendagri sebagai pelaksana tugas (Plt) bupati.

Tanggal 16 September, Kemendagri juga mengirimkan surat kepada gubernur Papua untuk mengawasi Wabup Mimika dalam melaksanakan tugas.

"Ada yang bilang, pak wakil bukan Plt, harus tunggu Sk. Pak bupati berhalangan sementara. Tugas saya dan bupati adalah menjalankan roda pemerintahan. Tugas pelaksana tugas adalah penjabat pembina kepegawaian. Jadi jangan ada lagi cerita yang menyesatkan dan membuat kacau. Pemda harus jalan, karena negara harus jalan dan rakyat harus dilayani," tegasnya.

Ia meminta semua ASN agar tidak menjadi provokatif terhadap segala persoalan yang terjadi hari ini. Mereka diminta tidak menebarkan berbagai isu yang menyesatkan terutama di media sosial.

"Jadi jangan turut menebar isu, membuat komentar tidak bertanggungjawab di media sosial, bahkan sampai ada yang memberikan like dan jempol seakan menyetujui kesalahan yang ada. Ingat, pemda tugas hanya dua yakni sebagai regulator dan fasilitator. Artinya melayani. Jangan buat gerakan-gerakan tambahan," tegasnya.

Plt Bupati juga mengatakan bahwa ada eselon dua yang selama ini juga berkarir ganda sebagai pengusaha. Bahkan ada yang secara miris melakukan pemotongan uang makan pegawai, termasuk perjalanan dinas.

"Karena itu sebagai pelaksana tugas, saya diberikan kewenangan juga untuk melaksanakan pengawasan keuangan maka saya juga harus kontrol. Bahkan ada pimpinan OPD yang datang ke Timika hanya untuk ambil uang dan kemudian langsung pergi naik pesawat. Ini hebat dan Luar biasa sekali," ungkapnya diikuti siulan dan cemohan para ASN terhadap oknum tersebut.

Ia meminta agar tiap OPD tetap konsen terhadap program yang telah berjalan apalagi tinggal menyisahkan tiga bulan lagi.

"Pekerjaan-pekerjaan pihak ketiga silahkan jalan, tapi tanggungjawanya tetap di OPD. Bayar sesuai progres yang penting kalian menjelaskan kepada saya bahwa itu dipakai untuk apa. Jangan ada rencana tertutup, saya akan kontrol itu," tegasnya. (Ronald Renwarin)