kesehatan

Pemeriksaan di Dinas Kominfo

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mimika melaksanakan tes urine bagi pegawai ASN, Rabu (6/8/2025).

Tes ini dilakukan sebagai langkah preventif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan Pemkab Mimika.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan selama empat hari dan untuk tahap awal, tes urine dilakukan bagi pegawai di empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Satpol PP dan Dinas Kominfo.

Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Kesehatan Jiwa, Feika Rande Ratu, menjelaskan empat OPD yang dilakukan pemeriksaan pertama ini diharapkan diikuti oleh semua pegawai.

"Pemeriksaan ini bukan hanya untuk tes narkoba saja namun ada juga pemeriksaan asam urat, kolesterol, gula darah, malaria, screening TB, dan juga pemeriksaan sipilis dan HIV,"kata Feika.

Katanya, untuk empat OPD yang di hari pertama jika ada yang tidak sempat mengikuti pemeriksaan maka dapat mengikuti di hari berikutnya.

Feika mengatakan, tenaga kesehatan yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan sebanyak 50 petugas dari Puskesmas. Begitu juga seluruh peralatan pemeriksaan disediakan oleh Dinas Kesehatan.

Sementara itu, Dokter Anita Sanjaya menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan kepada para pegawai ini secara keseluruhan langsung diberikan hasilnya, kecuali hasil tes urine untuk pemeriksaan narkoba.

Dengan hasil pemeriksaan ini, dokter langsung memberikan terapi dengan diberikan obat-obatan sesuai hasil tes darah

"Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, yang dianalisa paling banyak adalah kolesterol dan asam urat. Penyakit-penyakit ini disebabkan oleh pola hidup yang tidak teratur. Sedangkan untuk tekanan darah belum ada yang terdeteksi hipertensi,"tutur dr Anita.

Dikatakan, bahwa karena ini menyangkut pola hidup oleh sebab itu diharapkan untuk menjaga pola makan dan lainnya mengingat usia juga.

Selanjutnya, Sekretaris Dinkes Mimika, Fransiska Tekega, mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka HUT ke 80 Kemerdekaan Republik Indonesia dan berdasarkan instruksi Bupati Mimika atau yang menjadi prioritas adalah pemeriksaan narkoba.

"Hasil pemeriksaan seluruh pegawai akan kami sampaikan kepada Pak Bupati. Pegawai yang tidak mengikuti pemeriksaan akan ditindaklanjuti oleh pimpinan,"tutup Fransiska. (Shanty Sang)

Foto bersama usai kegiatan

MIMIKA, BM

Loka Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Mimika melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keamanan pangan yang beredar di masyarakat, terutama di komunitas desa, pasar, dan sekolah.
Loka POM Mimika juga memberikan edukasi dan bimbingan teknis kepada kader-kader di pasar untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang keamanan pangan.

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Horison Diana, Selasa (29/7/2025) kemarin dan dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Inosensius Yoga Pribadi.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Inosensius Yoga Pribadi dalam sambutannya mengatakan, keamanan pangan adalah hak dasar masyarakat. Pemkab Mimika tentu mendukung penuh program ini sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

“Program ini menjamin ketersediaan pangan aman di desa, sekolah, dan pasar. Terutama untuk melindungi anak-anak dari risiko pangan jajanan yang tidak sehat, serta mendorong kesadaran dan edukasi sejak dini,” kata Yoga.

Yoga menambahkan pentingnya kemandirian komunitas lokal dalam pengawasan dan pengelolaan pangan, termasuk peningkatan kapasitas pelaku pasar dan pengelola sekolah dalam menerapkan prinsip keamanan pangan secara berkelanjutan.

“Kami juga ingin mengidentifikasi hambatan dan kebutuhan lapangan agar ke depan kebijakan dan program lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kondisi lokal Mimika,” ujarnya.

Ia berharap program ini dapat menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan Mimika yang Sehat, Inovatif, dan Responsif, dengan kebijakan pangan berbasis data, kolaboratif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin memperkuat semangat bahwa ‘Mimika adalah Rumah Kita Bersama’, di mana setiap unsur masyarakat memiliki tanggung jawab menjaga mutu dan keamanan pangan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPOM Mimika, Rudolf Surya Panduwinata Bonay, S.Si, mengatakan bahwa kegiatan ini berfokus pada tiga program prioritas nasional, yakni, Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Keamanan Pangan Desa (GKPD) dan Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK).

Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) menjamin makanan dan minuman di lingkungan sekolah bebas dari bahan berbahaya. Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) mendorong desa menerapkan standar keamanan pangan secara mandiri. Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) memberikan pendampingan kepada pedagang pasar agar produknya aman dikonsumsi.

Adapun, program GKPD dilaksanakan di Kamoro Jaya, program PPABK dilaksanakan di pasar sentral dan program PJAS dilaksanakan di Sekolah SMAS HMM Al-Fallah dan SD YPMNU Bina Bakti Wanita dan 6 Sekolah Perluasan diantaranya: SD Inpres Timika I, SP Negeri 7, SD An-Nabawi 3, SD Inpres Timika IV, SD Cordova, SD N 1 Timika.

“Kami melibatkan kader-kader di sekolah, pasar, dan distrik, karena mereka selama ini sudah aktif memberikan edukasi di wilayah masing-masing,” tutur Rudolf.

Dalam evaluasi ini, kata Rudolf para kader menyusun rencana kerja sebagai panduan pelaksanaan pengawasan dan edukasi ke depan.

“Langkah selanjutnya, kader-kader akan menyusun strategi dan rencana kerja, agar pelaksanaan pengawasan pangan di lapangan berjalan terarah dan terukur,” pungkasnya. (Shanty Sang)

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold Ubra

MIMIKA, BM

Sebanyak 26 Puskesmas di Kabupaten Mimika telah dilengkapi dengan peralatan Ultrasonografi (USG) tiga dimensi guna mendukung pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Peralatan USG tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan RI untuk mendukung pelayanan seluruh Puskesmas di wilayah pesisir pantai hingga pegunungan.

“Semua Puskesmas di wilayah pesisir hingga pegunungan sudah menerima alat USG tiga dimensi. Ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pendekatan integrasi layanan primer di seluruh wilayah,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold Ubra saat ditemui, Senin (28/7/2025) kemarin.

Adapun 26 puskesmas itu tersebar pada 18 distrik di MImika. Dari jumlah itu, 13 puskesmas di antaranya sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Untuk optimalisasi pemanfaatan alat tersebut, Dinkes Mimika menggandeng organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dalam proses pendampingan teknis kepada tenaga kesehatan di Puskesmas.

“Petugas Puskesmas telah didampingi oleh IDI dan IBI dalam penggunaan alat ini. USG ini sangat berkualitas dan dapat digunakan untuk mendeteksi posisi janin, sehingga sangat membantu dalam upaya pencegahan risiko saat persalinan,”ujarnya.

Dikatakan, saat ini jumlah tenaga perawat dan bidan di Puskesmas cukup memadai. Namun demikian, beberapa Puskesmas masih kekurangan tenaga kesehatan lainnya, seperti ahli gizi dan dokter umum.

Guna mengisi ketersediaan tenaga dokter umum di tingkat puskesmas tersebut, Dinkes Mimika mengharapkan dukungan Kemenkes untuk mengalokasikan tenaga dokter program 'Nusantara Sehat'.

“Sejak 2024, ada empat Puskesmas yang belum memiliki dokter umum. Tahun ini, jumlahnya tersisa dua, yakni Puskesmas Tapormai di Distrik Mimika Barat Jauh dan Puskesmas Amar di Distrik Amar," ungkapnya. (Shanty Sang)