kesehatan

Simulasi mengantar pasien corona ke RSUD

MIMIKA, BM

Beredar video dan foto di media sosial baik facebook maupun whatssap bahwa ada warga Mimika yang sudah terkontaminasi Covid-19 sehingga di rujuk ke RSUD, sempat membuat panik masyarakat Mimika.

Pasalnya walau penyebaran video dan foto-foto tersebut di media sosial tujuannya baik untuk mengingatkan warga tentang bahaya virus ini, namun sayangnya kurang disertai dengan keterangan dan penjelasan (caption) yang benar bahwa kegiatan tersebut merupakan simulasi pencegahan Covid-19.

Menyikapi hal ini, Ketua Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 di Mimika, Marthen Paiding mengingatkan warga Mimika agar jangan panik.

“Itu simulasi atau sosialisasi tentang bagaimana pencegahan dan penanganan pasien covid yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas. Warga jangan panik, tetap ikuti istruksi pemerintah karena apa yang saat ini kita lakukan adalah untuk melindungi kita semua dan Mimika dari virus ini,” ujarnya melalui telepon.

Ketua Tim, Marthen Paiding juga meminta dukungan media di Mimika agar berperan aktif mendukung pemerintah dengan mengabarkan segala hal yang berhubungan dengan pencegahan virus ini agar dipahami warga Mimika.

Sebelumnya, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika melalui tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 melaksanakan program simulasi, pada Sabtu (27/03).

Simulasi ini dilakukan dalam dua tahap yakni, tahap pasien Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Simulasi dimulai dengan rekayasa korban dengan gejala Covid-19 yang ditangani pertama kali oleh tim medis Puskesmas Timika Jaya.

Setelah pemeriksaan, pasien yang terindikasi sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) akan diisolasi di Wisma Atlet SP II sementara pasien PDP langsung di bawah ke RSUD.

Dalam simulasi ini juga ditunjukan bahwa jika pasien meninggal dunia maka pihak RSUd langsung menyerahkan ke dinas sosial untuk melakukan pemakaman.

Ketua Harian Tim Gugus Tugas, Yosias Losu mengatakan simulasi dilakukan agar Mimika memiliki kesiapan dan kesiagaan dalam menghadapi kasus ini.

“Supaya kita tahu apa yang harus disiapkan dan dilakukan. Jadi saat sampel di kirim ke Jayapura kita sudah siap bahkan sampai pasien meninggal dunia,"ungkapnya.

Sementara Asisten 3 Setda Mimika, Nicolas Kuahaty menambahkan, simulasi ini tujuannya untuk mendapat satu model yang bisa diterapkan ketika terjadi kondisi yang sesungguhnya.

Ia menjelaskan dalam simulasi ini ada tiga kasus yakni pasien yang dikategorikan ODP kemudian di bahwa ke rumah rusun yang merupakan homebase isolasi, pasien PDP dilarikan di RSUd dan satu pasien yang meninggal diberikan penanganan kepada dinas sosial.

"Wisma ini ada 42 kamar. 1 kamar ada 3 tempat tidur jadi asumsi kita diatas 100 orang bisa tapi kalau kita mengamankan 1 kamar hanya untuk 1 orang berarti wisma hanya untuk 42 orang saja,"tuturnya.

Menurutnya, fasilitas di wisma ini sudah cukup memadai, pemerintah sedang mengupayakan agar standar minimalnya setara hotel bintang 3.

Secara teknis dalam simulasi ini, ada seorang pasien dengan status datang melakukan pemeriksaan di puskesmas. Ia memiliki riwayat dari luar daerah. Setelah dilakukan perekaman medic sesuai PSC 119, maka akan diputuskan pasien ini ada dalam kategori ODP atau PDP.

“Kalau ODP akan di dorong ke wisma, artinya ODP itu tidak berarti bahwa orang itu sakit hanya saja dia dari daerah yang terinfeksi atau terjangkit sehingga untuk melokalisir dia maka di bawa ke wisma,"ujarnya.

Katanya, Jika ODP ini melakukan pemeriksaan di klinik swasta maka berdasarkan riwayatnya tim kesehatan di klinik akan akan menghubungi PSC 119.

"Ini langsung di bawah kendali tim gugus tugas. Di wisma ini juga ada tim medis. Simulasi ini terdiri dari penanggungjawab BPBD, PsC 119, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan pengamanan dari Satlantas Polres Mimika,” jelas Kuahaty. (Shanty) 

Reynold Ubra

MIMIKA, BM

Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika, Reynold Ubra mengklaim bahwa bukan dinkes ataupun Tim Gugus Tugas Percepatan Pencegahan Covid-19 yang tidak menyalurkan alat perlindungan diri (APD), alat kesehatan (Alkes) dan stok obat ke setiap Puskesmas. Tetapi, harusnya kepala puskesmas yang meminta atau membuat pengajuannya.

"Jika Puskesmas merasa stok obat, alkes habis atau sudah kurang maka ajukan ke dinas. Begitu juga dengan APD seperti masker, sarung tangan itu diajukan dulu baru dapat diberikan," tutur Plt Kadinkes Mimika, Reynold Ubra saat dibubungi BeritaMimika.com, Jumat (26/3) malam.

Hal ini disampaikan karena adanya pengaduan beberapa Puskesmas kepada anggota DPRD saat melakukan sidak pada Jumat (26/3) pagi, terkait minimnya APD termasuk masker guna penanganan pencegahan Covid-19 bagi semua tim medis.

Kata Reynold, jika memang Kepala Puskesmas mengerti, seharusnya sudah tahu bahwa semua fasilitas kesehatan itu wajib melakukan pengendalian infeksi dan itu hukumnya, bukan karena adanya covid-19 orang jadi berpikir pengendalian infeksi.

"Jika tidak diminta dan adanya laporan maka tidak akan diberikan. Itu adalah hukumnya bagi dinas kesehatan dalam mendistribusikan obat dan alat kesehatan," jelasnya.

Artinya, kata Reynold, setiap kepala puskesmas yang telah dan akan diakreditasi, wajib bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan, paparan infeksi bagi pasien dan juga petugas.

Semua sarana dan prasarana kesehatan wajib diidentifikasi oleh semua kepala puskesmas sehingga ada ataupun tidak ada, wajib dilaporkan kepada dinas kesehatan.

“Yang paling penting adalah pertanggungjawabannya termasuk bahan medis habis pakai. Perlakuannya sama dengan pertanggungjawaban keuangan,"ungkapnya. (Shanty) 

Foto bersama anggota DPRD dengan petugas kesehatan Kwamki

MIMIKA, BM

Anggota DPRD Mimika yang terdiri dari Daud Bunga, Rizal Patadan, Redy Wijaya dan Herman Gafur melakukan sidak ke Puskesmas-Puskemas untuk melihat kesiapan Alat Pelindung Diri (APD) dan alat penunjang fasilitas kesehatan lainnya dalam rangka mencegah penyebaran Virus Corona (COVID-19), Jumat (27/3).

Pada kunjungan pertama di Puskesmas Timika, mereka diterima langsung Kepala Puskesmas Timika, Maria Yasinta Rahangiar.

Anggota dewan merasa sedih karena Kepala Puskesmas Timika sampai mengeluarkan air mata akibat kekurangan Alat Pelindung Diri (APD) untuk menangani banyaknya pasien yang datang setiap hari.

"Saya sedih karena APD kita tidak ada, sedangkan masyarakat ini banyak ke puskesmas dulu baru jika ada yang gawat barulah di rujuk ke RSUD. Bahkan masker dan sarung tangan saja kami sudah tidak punya,"kata Maria kepada anggota dewan.

Maria bahkan mengatakan, untuk mengakali pelayanan di UGD, mereka harus menggunakan jas hujan untuk membentengi diri. Petugas kesehatan juga merasa takut melayani masyarakat karena mereka sendiri tidak di lengkapi dengan APD.

"Kalau stok obat kami masih butuh karena stok obat harus aman, sementara ini ada tapi sudah berkurang. Kami harap dewan usulkan ke dinas untuk APD karena pasien sebelum di rujuk ke RSUD ke Puskesmas dulu karena puskesmas garda terdepan,"ujarnya.

Dikatakan, di Puskesmas Timika untuk hari Jumat tidak ada pelayanan karena mereka harus melakukan pembersihan dan olahraga. Jika ada pasien, diminta kembali hari sabtu.

"Saya cuma minta perpanjangan mulut dari dewan tolong sampaikan ke bupati yang kami mau hanya APD, kami tidak minta insentif yang besar tapi kami hanya minta APD, kami manusia,"kata Maria.

Mereka berkomitmen tidak lari dari tangungjawab ini apa jadinya jika ada diantara petugas kesehatan ini terjangkit Covid-19. Merekapun harus stanby 24 jam untuk lakukan perawatan.

"Jangan bicara cuap-cuap, jangan bicara orang yang meninggal dapat santunan Rp300 juta. Itu percuma jika kami mati sia-sia, kami punya suami pakai uang itu dengan perempuan lain, kami punya anak-anak terlantar. Kami tidak minta itu yang penting APD seperti, baju, topi, kaca mata, masker, sepatu, sarung tangan,"harapnya.

Di puskesmas ini juga dipasang dua tenda. Satu diperuntukan untuk pasien yang datang berobat namun sebelumnya melakukan perjalanan ke luar daerah. Sementara satunya untuk pasien yang selama ini hanya berada di Mimika.

Usai mengunjungi Pusekesmas Timima, para dewan bergeser ke Puskesmas Kwamki Narama. Kedatangan mereka juga disambut Kepala Puskesmas Emmy Kogoya.

Dewan pun mendengar keluhan dari petugas kesehatan. Mereka menyamapikan kekurangan masker dan sarung serta APB sehingga ketika ada pasien, pengobatan dilakukan dengan menjaga jarak.

"Ini harus di utamakan karena 95 persen kami melayani OAP. Dan kalau bisa Puskesmas kami direhab karena tanah ini kita punya dan sudah ada pembayarannya sehingga tidak ada masalah,"kata Emmy.

Emmy juga berharap, para dewan ini jangan hanya berkunjung dan menebar pesona semata karena ini bukan baru pertama. Anggota DPRD periode lalu juga telah mendatangi puskesmas ini namun tidak ada realisasi dari hasil kunjungan mereka.

Menjawab itu, anggota DPRD Daud Bunga berikrar agar di perubahan nanti pihaknya akan mendorong agar Puskesmas Kwamki Narama direhab.

"Biasanya kalau bangun itu selalu masalah dengan tanah dan kalau ini tidak masalah maka kami akan dorong terus. Kalian petugas kesehatan adalah garda terdepan karena melayani masyarakat,"kata Daud Bunga.

Di Puskesmas Jileale, Kepala KTU, Zulkifli mengatakan mereka tidak memiliki masalah dengan kecukupan masker. Untuk penyemprotan desinfektan juga diracik dan dilakukan oleh para petugas.

"Perawat kami bagi 2 shift karena pelayanan kami sampai jam 6 sore. Yang kami minta kepada dewa adalah suplemen, susu atau biskuat untuk doping kami punya tenaga. Kami juga butuh suplemen karena kalau kami tidak fit juga berdampak,"kata Zulkifli.

Selain itu, yang kurang di Puskesmas Jileale adalah antiseptik dan APD karena APD yang digunakan saat ini hanya jas hujan untuk melindung diri. Itupun setelah dipakai akan dicuci kembali untuk digunakan kembali.

Anggota DPRD Mimika, Daud Bunga mengatakan, kedatangan mereka ke puskesmas-puskesmas untuk melihat langsung persiapan APD dan alat kelengkapan lainnya dalam menangani Covid-19.

“Bukan hanya APD mereka juga harus didukung dengan obat-obatan, suplemen dan gizi serta kelengkapan safety lainnya. Karena kalau tidak, mereka mudah terjangkit,” ungkapnya.

Ia berharap kepada Dinas Kesehatan dan Tim Gugus Tugas menseriusi kekurangan-kekurangan ini agar segera didistribusikan ke tiap puskesmas di Mimika.

"Kami belum tahu jumlah yang sebenarnya. Kepala Puskesmas Timika bahkan sampai menangis menceritakan kekurangan dan ketakutan mereka. Di Puskesmas Kwamki Narama masker saja bahkan sampai harus di suruh cuci dan ini sangat fatal. Mereka itu harus diberikan alat pelindung diri yang betul-betul maksimal,"tutur Daud.

Sementara anggota DPRD lainnya Rizal Patadan mengatakan, waktu pertemuan bersama Bupati Mimika dan seluruh jajaran di Mimika terkait persoalan penanganan Covid-19 di Mimika, sudah disampaikan bahwa stok APD ada namun mengapa belum didistribusikan ke puskesmas.

"Kami turun ini juga karena kami dapat informasi dari mereka. Kita salut petugas di Puskesmas Jilealle karena mereka kreatif mendapatkan beberapa bantuan kelengkapan dari teman-teman mereka yang pengusaha dan bukan dari pemerintah. Jangan sampai ada penyelewengan APD,"tutup Rizal. (Shanty)