ekonomi pembangunan

Tirta Bastoni, Kepala KPP Pratama Mimika

MIMIKA, BM

Antusiasme wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Timika, Papua, untuk menunaikan kewajibannya cukup tinggi meskipun di tengah situasi pandemi COVID-19.

Terbukti, hingga Senin 24 Agustus 2020 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Timika (KPP Pratama) Timika telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp1,87 triliun rupiah atau setara 46,66 persen dari target sebesar Rp4,02 triliun.

"Dengan cukup tingginya penerimaan pajak di KPP Pratama Timika kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan selama ini,"tutur Kepala KPP Pratama Timika, Tirta Bastoni, Rabu (26/8).

Tirta mengatakan, pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilakukan merupakan bentuk kepedulian bersama membantu Pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19, baik dampak ekonomi maupun dampak sosial.

Katanya, untuk membantu WP dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah telah memberikan insentif di bidang perpajakan antara lain, PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, PPh Final sesuai PP-23 untuk UKM ditanggung pemerintah, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan Pengurangan PPh Pasal 25.

Sampai saat ini menurut administrasi KPP Pratama Timika, insentif tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh WP yang terdaftar di KPP Pratama Timika.

Jumlah WP yang telah memanfaatkan fasilitas PPh Pasal 21 sebanyak 120 WP, PPh Final UMKM sebanyak 105 WP, PPh 22 Impor sebanyak 3 WP dan Pengurangan PPh Pasal 25 sebanyak 44 WP.

"Direktorat Jenderal Pajak, melalui KPP Pratama Timika menghimbau masyarakat atau Wajib Pajak untuk dapat berpartisipasi memanfaatkan insentif yang telah disediakan agar keberlangsungan usaha terus terjaga, sehingga dapat berperan aktif menggerakan roda perekonomian,"tutur Tirta.

Dikatakan, berdasarkan administrasi KPP Pratama Timika tercatat 22.214 SPT disampaikan oleh WP Badan atau Perusahaan maupun Orang Pribadi dengan perincian, jumlah WP Badan yang melaporkan SPT masih sedikit yakni baru 770 WP yang menyampaikan SPT, WP Orang Pribadi yang melaporkan SPT sebanyak 21.444 WP.

Diakui, ada beberapa faktor yang membantu pencapaian KPP Pratama Timika ditengah pandemi Covid-19 ini antara lain memaksimalkan peran media massa dan media sosial sebagai sarana penyuluhan kepada WP dalam rangka meningkatkan kesadaran WP.

Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan yakni penyelenggaraan kelas pajak online dan meningkatkan intensitas koordinasi dengan pimpinan atau pejabat atau bendahara atau PIC pemberi kerja dengan jumlah karyawan yang besar untuk mendorong karyawannya lapor SPT termasuk juga ASN Kabupaten Mimika.

"Bagi WP Badan maupun Orang Pribadi yang belum melaporkan SPT, dihimbau untuk segera menyampaikan SPT Tahunan meskipun kategori terlambat. KPP Pratama Timika mendapatkan target sebanyak 30.271 SPT, masih memerlukan 8.057 WP atau sebesar 26,62 persen lagi untuk mencapai target,"ungkapnya. (Shanty)

KM milik PT Pelni (Foto Google)

MIMIKA, BM

Selama pandemi Covid-19 atau telah 6 bulan kapal penumpang milik PT Pelni tidak beroperasi di Mimika.

Namun, diperkirakan kapal penumpang milik PT Pelni baru akan masuk ke Pelabuhan Pomako pada November mendatang.

"Prediksi kami itu November baru beroperasi karena masih ada pelabuhan di kota lain yang masih tutup," tutur Kepala Pelni Cabang Timika, Dadang Rukmana saat diwawancara di Kantor Pelni, Selasa (25/8).

Dadang mengatakan, selama ini kapal-kapal yang beroperasi hanyalah kapal yang mengangkut barang-barang logistik.

Walau kapal logistik beroperasi namun penerapan protokol kesehatan menjadi hal utama, diantaranya wajib dilakukan penyemprotan desinfektan secara rutin terhadap barang-barang bawaa yang masuk ke Mimika.

Jika telah kembali beroperasi, pihaknya akan memperhatikan penerapan protokol kesehatan seperti memeriksa suhu tubuh, penumpang yang hendak berangkat wajib rapid tes dan kapasitas penumpang juga tidak boleh mencapai 100 persen.

"Tidak beroperasinya kapal penumpang saat ini masih ada pelabuhan di wilayah Papua yang belum dibuka seperti Merauke. Sementara untuk kota tujuan lainnya yang biasa menjadi rute dari Timika seperti Tual, Dobo dan Kaimana sudah buka. Jadi, tinggal tunggu Merauke buka saja baru kapal penumpang beroperasi," kata Dadang.

Selain itu masih ada pelabuhan yang belum dibuka karena masih menunggu adanya ijin dari Pelni pusat untuk kembali beroperasi.

"Tapi sekarang sudah ada ijinnya karena kepal Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika sudah menyurat ke direktur Pelni untuk ijin layar. Jadi kita tinggal tunggu saja yang dari Merauke ini buka baru kita beroperasi,"ungkapnya.

Sementara itu, terkait KM Sabuk Nusantara yang masuk ke Pomako beberapa waktu lalu, menurutnya kapal ini bukanlah kapal penumpang yang selama ini melayani rute pelayaran ke Mimika. (Shanty)

Peluncuran secara  virtual di Rumah Kreatif Bank BRI Timika

MIMIKA, BM

Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan program Banpres produktif secara virtual yang berlangsung di Istana Negara yang dihibahkan kepada 12 juta pelaku usaha yang diberikan secara bertahap.

Hal tersebut dilakukan mengingat pandemi Covid-19 ini pelaku Usaha Mikro Kecil (UKM) sangat merasakan dampaknya yang mana omzet dan laba mereka mengalami penurunan yang drastis.

Untuk tahap pertama ini ada 1 juta pelaku usaha yang sudah mendapatkannya senilai Rp2,4 juta per pelaku usaha yang disalurkan melalui dua bank Himbara yakni BRI dan BNI di seluruh Indonesia.

Khusus untuk peluncuran yang diikuti oleh Bank BRI Kantor Cabang Timika, di hadiri oleh beberapa perwakilan pelaku UKM dari 439 yang sudah terdaftar untuk tahap pertama serta dihadiri juga Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Ida Wahyuni dan Kepala Dinas Sosial, Petrus Yumte.

Pelaku usaha, Kadiskop dan UKM, Kadinsos menyaksikan peluncuran secara virtual di Rumah Kreatif BRI, Senin (24/8).

Dalam peluncuran secara virtual tersebut, Presiden Jokowi mengatakan sangat paham dengan kondisi seluruh pelaku usaha mikro kecil saat ini.

Namun hal ini tidak hanya dialami oleh pelaku UKM saja tetapi hampir semua pelaku usaha termasuk pengusaha di Indonesia dan juga semua negara lainnya.

“Kita patut bersyukur karena fakta lapangannya kita masih bisa berjualan meskipun turun,” kata Jokowi.

Dikatakan, saat ini pemerintah sedang berusaha mengendalikan Covid-19 dan terus mengusahakan membuat vaksinnya. Kalau vaksinasi sudah dilakukan, diharapkan semua kembali normal sehingga omzet pun dapat kembali normal.

Jokowi menjelaskan, program baru ini merupakan bantuan tambahan modal yang dihibahkan, bukan pinjaman sehingga sangat diharapkan bantuan ini benar-benar digunakan untuk menambah barang-barang dagangan, bukan untuk hal lain.

“Saya harap Banpres ini betul-betul digunakan untuk kebutuhan usahanya, dalam melakukan usaha juga mohon terus melakukan protokol kesehatan,” tambahnya.

Sementara itu, Pimpinan BRI Cabang Timika, Sukarno mengatakan peran BRI dalam peluncuran Banpres Produktif UKM hanya sebagai penyalur dimana dana tersebut sudah masuk ke rekening nasabah UKM yang terdaftar.

Lanjutnya, mekanisme pencairannya yakni nasabah bisa langsung datang ke kantor BRI setelah sudah menandatangi surat pernyataan agar bank bisa membuka rekening blokir yang sudah terisi saldo Rp2,4 juta, dana ini hanya diberikan satu kali saja.

“Jadi data yang kami gunakan ini adalah data yang diusulkan dari Dinas Koperasi dan UKM sebagai instansi yang berhak. 439 nasabah UKM ini masih bisa bertambah seperti yang dijelaskn Pak Presiden tadi bahwa masih ada kesempatan karena yang akan dijangkau yakni 12 juta pelaku usaha,” jelasnya.

Selanjutnya, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Ida Wahyuni mengatakan program ini sangat membantu pelaku usaha mikro yang ada di Kabupaten Mimika.

Ida mengatakan, masih membuka peluang bagi pelaku usaha mikro lainnya untuk terdaftar.

"Untuk mekanismenya adalah pelaku usaha yang memang benar-benar terdampak Covid-19 yang dilihat dari jumlah omzet dan labanya,"ungkapnya. (Shanty)