Ekonomi dan Pembangunan

Stok Air di Depot Bumdes Belum Diisi, Kepala Kampung Nawaripi Menduga Pengusaha Tengki Telah Dipengaruhi Aspada

Foto bersama Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun bersama salah satu anggota DPRD Mimika, Karel Gwijangge yang datang membeli air untuk masyarakatnya di Depot Air Bumdes Nawaripi, Kamis (20/10/2022)

MIMIKA, BM

Penetapan harga jual air bersih isi ulang menjadi Rp6 ribu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika ternyata telah menimbulkan persoalan yang kian meluas.

Selain aksi mogok penjualan oleh sejumlah depot air dari Asosiasi Pengusaha Depot Air (Aspada), kini pengusaha tengki air pun terlihat seperti melakukan hal serupa.

Jika hal ini terus berlangsung dalam kurun waktu yang lama maka sangat berdampak kepada masyarakat.

Salah satu keluhan yang diterima beritamimika datang dari Kampung Nawaripi, yang mana sejak kemarin mobil tengki air minum sama sekali tidak mengantar air untuk keperluan Depot Air Bumdes Nawaripi.

"Kami sudah telepon pihak pengusaha tengki air sumber mata air bersih itu untuk mengantar air. Tapi ternyata kemarin sore sampai malam ditelpon-telpon, dia tidak angkat HP lagi," keluh Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun via telpon, Kamis (20/10/2022) pagi.

Padahal, lanjut Norman, pihaknya telah mendatangkan sekitar 500 galon kosong untuk membantu melayani kebutuhan masyarakat Timika di tengah aksi mogok yang dilakukan Aspada.

Hal itu lantas membuatnya menduga bahwa pihak pengusaha tengki air pun telah dipengaruhi oleh Aspada untuk bersama-sama menjalankan aksi mogok penjualan air.

"Jadi saya duga kuat ini dia (pengusaha tengki air) sudah dipengaruhi oleh pihak Aspada untuk menghentikan pelayanan air ke Bumdes Nawaripi biar semua air di Timika sini mati, tidak ada aktivitas, dan masyarakat bisa komplain ke pemerintah daerah," ujarnya.

Sebagai Kepala Kampung yang memiliki niat baik untuk membantu masyarakatnya, Norman sangat menyayangkan bilamana apa yang ia duga benar-benar terjadi.

Sebab, menurutnya para pengusaha tengki air bersih semestinya tidak boleh mengikuti ajakan Aspada untuk melakukan aksi mogok.

"Hal seperti ini kan tidak boleh karena air merupakan kebutuhan utama. Jadi ketika pihak pengusaha air tanki ini mau mendengar dari ASPADA berarti itu sudah suatu kesalahan. Karena kan dia tidak terlibat di situ. Jadi dia harus tetap memperhatikan pelayanan kepada pelanggan, apalagi dalam kondisi situasi seperti ini," jelasnya.

Norman mengungkapkan bahwa sejak sore kemarin (19/10), depot air milik Bumdes Nawaripi ramai dipenuhi masyarakat yang datang membawa sejumlah galon. Sayangnya, stok air belum juga diantar hingga detik ini.

"Ini dari kemarin sore sampai malam orang bulak-balik cari air di sini tapi stok air habis. Tadi pagi orang datang bawa puluhan galon ratusan galon air tapi air habis. Kita mau ambil dari mana. Kami belum punya mobil tengki," tuturnya.

Atas kejadian ini, Norman berharap agar Pemerintah Daerah melalui dinas terkait dapat segera mengambil tindakan untuk mengatasi persoalan air bersih di Timika.

"Ini bisa membuat warga timika jadi marah kalau begini. Bisa menimbulkan suatu kemarahan yang mereka (Aspada) ciptakan untuk warga bisa 'hantam' Pemerintah Daerah. Jadi tolong Disperindag, Satpol PP dan instansi terkait itu saya mohon supaya mereka fungsikan kewenangan mereka. Pemerintah tidak boleh kalah dari cara-cara yang dilakukan oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan organisasi untuk itu," ucapnya.

"Kasihan masyarakat daerah ini. Kita yang punya penghasilan baik mungkin tidak apa-apa beli air Rp10 ribu, tapi kasihan masyarakat OAP yang setengah mati pergi ambil sayur baru datang jual, baru dia beli beras belum lagi beli air yang har 10 ribu begitu. Jadi ini perlu campur tangan pemerintah daerah untuk selesai persoalan air ini," pungkasnya. (Endi Langobelen)

Pelaku Usaha Kepiting di Mimika Keluhkan Permen 16 Tahun 2022

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mimika, Antonius Welerubun

MIMIKA, BM

Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 16 tahun 2002 tentang Perubahan Permen nomor 17 tahun 2021 yang mengharuskan penangkapan kepiting dengan ukuran lebar karapas di atas 12 cm tampaknya menimbulkan keluhan dari para pelaku usaha di Mimika.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mimika, Antonius Welerubun saat dijumpai di Kantor Bupati Mimika, Jalan Poros SP3, Senin (24/10/2022).

"Kalau tidak salah di bawah 12 cm itu tidak boleh dikirim, dan fakta di lapangan memang banyak pelaku-pelaku usaha lagi mengeluh menyangkut hal itu," ujarnya.

Kendati demikian, kata Anton, sampai dengan saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan secara tertulis terkait keluhannya itu.

"Kami hanya dapat informasi yang berkembang seperti itu. Makanya saya sarankan mereka bikin surat tertulis, terutama para pelaku usaha mereka bikin surat tertulis ke kita, nanti kita tinggal lanjutkan ke kementerian minta kebijakan," tuturnya.

Menurut Anton, sebetulnya aturan tersebut tidak cocok dengan kondisi di Mimika. Sebab, rata-rata kepiting yang ada di Mimika adalah kepiting berwarna merah.

"Sesungguhnya aturan ini untuk kepiting warna hijau bukan kepiting warna merah. Ini tidak cocok dengan kondisi kita. Kita disini tidak penghasil kepiting warna hijau, itu di Dobo. Nah kita di Timika ini kan rata-rata kepitingnya warna merah," jelasnya.

"Ini dong (mereka) pukul rata. Sebenernya aturan ini tu lebih tepatnya adalah lebih dispesifikasi. Kepiting hijau, bukan semua kepiting. Ini kita kena dampak semua. Kasihan pelaku-pelaku usaha kita," pungkasnya. (Endy Langobelen)

Masalah Harga Air Galon : Aspada Vs Pemda

 Ketua Aspada saat memantau salah satu depot air untuk meminta menutup sementara

MIMIKA, BM

Hasil rapat bersama antara Aspada dan Pemda Mimika terkait penetapan harga air isi ulang ternyata berbuntut panjang.

Ketidakpuasan mereka terhadap penetapan harga isi ulang air galon yang dipatok Rp6 ribu oleh Pemda Mimika dinilai Aspada merugikan mereka.

Akibatnya, selama tiga hari mulai terhitung Rabu (19/10/2022) hingga Jumat (21/10/2022) Aspada melakukan boikot terhadap penjualan air galon di Kota Timika.

Bahkan informasinya setelah boikot mereka akan melakukan demo terhadap pemerintah daerah.

Pemboikotan ini tidak hanya pada pengantaran air isi ulang ke rumah warga namun semua depot air ditutup.

Pantauan BeritaMimika.com di lapangan hampir semua depot air minum isi ulang di Timika di tutup mulai dari Jalan Elang, Kihajar Dewantara, C Heatubun dan lainnya.

Ketua Aspada Huzain saat ditemui disalah satu depot air yang berada di Jalan Baru, Rabu (19/10) mengatakan pihaknya berkeberatan dengan penetapan harga air isi ulang pergalon hanya Rp6000.

"Kami sangat keberatan. Itu termasuk pelecehan kalau menurut kami. Tidak ada hantaran ke rumah warga. Depot tutup sejak tadi malam karena kita sudah diangka Rp7000 yang ditetapkan dari bulan Januari tahun lalu kok bisa diturunkan Rp6000, padahal ada kenaikan BBM dan faktor-faktor pendukung yang lain," tegasnya.

"Kami merasa Pemda tidak membantu pengusaha mamun menjatuhkan pengusaha. Saya bilang kesepakatan dari anggota berapa yang wajar-wajar jangan sampai terjun bebas sampai di angka yang sudah sejak tahun 2014 sampai 2018 tetap sama. Sama harga itu masa kita mau balik ke sana. Harus ada kenaikan harga dong," tutur Huzain.

Ia menyebutkan, bahwa selama ini pihaknya masih menggunakan harga Rp7 ribu di depot, sementara sampai rumah warga Rp10 ribu.

"Kita tutup sampai waktu yang belum kita tentukan, sampai ada respon dari pemda bagaimana solusinya baru kita buka kalau sudah cocok komunikasinya. Kami berharap ada win-win solutions karena depot ini adalah usaha sendiri bukan subsidi," terangnya.

Huzain mengatakan, pihaknya ingin mengetahui secara jelas regulasi terkait hal ini. Pihaknya membutuhkan bimbingan pemerintah untuk regulasinya karena banyak pengusaha depot masih awam peraturan.

"Kami ini masih awam aturan jadi kita butuh bimbingan kalau ada kesalahan penetapan harga yah kita dibimbing lah jangan langsung diturunkan dengan harga yang tidak wajar begitu, kalau hanya didepot, bagaimana dengan masyarakat yang tidak bisa keluar rumah beli air karena ada anak kecil, inikan kita sangat membantu,"ucapnya.

Sementara itu, Humas Aspada Ronal Kambu meminta kepada tim independen untuk mengambil sampel di lapangan terkait harga, apakah konsumen setuju dengan harga yang ditetapkan.

"Atau mereka mau harga kisaran antara berapa sampai berapa itukan perlu dilakukan pengambilan sampel sehingga ada dasar juga untuk menentukan bukan sepihak saja. Supaya informasinya berimbang jangan kesannya menyudutkan Aspada. Sementara fungsi pemerintah juga mendorong UMKM untuk berkembang. Mungkin bisa di kasih subsidi,"ungkapnya.

Plt Bupati Mimika, Johanes Rettob menyayangkan aksi boikot yang dilakukan pihak Aspada dan pengusaha depot air mengingat kebutuhan air merupakan kebutuhan dasar.

Dikatakan, bahwa dengan aksi pemboikotan ini harusnya tidak boleh dilakukan karena seluruh masyarakat dirugikan.

"Kita juga harus akui bahwa 80 persen kebutuhan air minum di Mimika khususnya di Kota Timika itu dari air isi ulang. Sehingga ini menjadi perhatian pemerintah karena ini merupakan satu kebutuhan dasar," kata Plt Bupati John.

John mengatakan, kalau misalnya kurang lebih 9 bulan yang lalu mereka (Aspada) sudah menaikkan menjadi Rp7 ribu kemudian kembali menaikkan dengan alasan inflasi dan BBM maka ini yang menjadi persoalan.

Namun, Plt Bupati John belum bisa langsung mengambil keputusan saat ini. Tetapi menurutnya perhitungan yang tadinya Rp7 ribu menjadi Rp6 ribu sudah melalui perhitungan dan itu sudah ada keuntungan dengan penjual.

"Tetapi dengan catatan konsumen ambil sendiri dengan harga enam ribu dan jika diantar ke rumah itu merupakan kesepakatan antara pembeli dan pengantar air galon mau diberikan harga berapa," Ujarnya.

Katanya, nanti akan dilakukan pertemuan kembali untuk dapatkan hasil yang terbaik untuk semua pihak.

Menurutnya, dengan harga Rp8 ribu diantar sampai di rumah warga sudah sangat sesuai. Namun, jika Aspada meminta hingga Rp10 ribu antar sampai di rumah dengan dalih pengantaran jauh dan karena kenaikan harga BBM maka menurutnya hal ini tidak mendasar.

Saat ini pihak Disperindag lagi menghitung jarak transportasi pengantaran air galon. John menegaskan bahwa pemerintah harus ada dan menjadi fasilitator dalam setiap kepentingan yang berhubungan dengan masyarakat.

Ia juga menyebutkan waktu penetapan harga juga telah melibatkan pakar ekonomi dan cendekiawan dari pendidikan untuk melakukan perhitungan biaya air galon.

"Sesudah dihitung-hitung dengan adanya inflasi dan kenaikan BBM diputuskan dalam perhitungan dikasih 39 persen keuntungan untuk penjual air," ujarnya.

"Tapi dengan catatan enam ribu dari depot. Kalau misalnya pembeli mau diantar ke rumah berarti kelebihannya kesepakatan dengan pembeli yang meminta diantar ke rumah," Jelasnya.

John menambahkan juga, bahwa Aspada ini merupakan organisasi yang belum terdaftar secara resmi di Kesbangpol.

"Saya dengar laporan dari Kesbangpol bahwa Aspada ini satu organisasi yang dibentuk internal saja bukan satu organisasi yang terdaftar di Kesbangpol. Jadi kalau organisasi ini mau dibentuk sebaiknya ikuti aturan dan ketentuan yang berlaku. Sikap yang dilakukan suatu organisasi harus ada dasar hukumnya," tegas Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob. (Shanty Sang)

BERITA EKONOMI & PEMBANGUNAN

Top