Ekonomi dan Pembangunan

Realisasi Retribusi Di Pasar Sentral Timika Masih 69 Persen, Parkir Paling Rendah Baru 50 Persen


Suasana di Pasar Sentral

MIMIKA, BM

Memasuki triwulan keempat, realisasi seluruh retribusi di pusat perbelanjaan Pasar Sentral Timika masih mancapai 69 persen atau senilai Rp 3,8 miliar dari target Rp 5,6 miliar.

Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Mimika, Selvina Pampang, memaparkan bahwa dari keempat jenis retribusi yang ada, pendapatan penarikan parkiran yang terbilang paling rendah, yakni sekitar 50 persen dari target Rp 1,5 miliar.

"Itu karena dalam penetapan pagu kemarin terlalu tinggi. Kan dalam APBD tahun lalu, kita ditetapkan Rp 800 juta. Terus dalam perubahan, ditambah jadi Rp 1,2 miliar. Kemudian dalam APBD tahun 2023, kami ditarget jadi Rp 1,5 miliar. Dan memang itu terlalu tinggi," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (22/9/2022).

Target tersebut menurutnya belum bisa tercapai karena fluktuatif di pasar yang kadang ramai kadang sepih, termasuk karena hari minggu dan hari libur.

"Jadi untuk sampai hari ini kami baru sekitar 50 persen dari target 1,5 miliar. Itu karena memang terlalu tinggi, tapi paling kalau seandainya seperti target-target semula, kami upayakan bisa mencapai," imbuhnya

Sementara itu, lanjut Selvi, retribusi pelayanan sampah sudah mencapai sekitar 92 persen, alat-alat seperti tera timbangan sudah 99 persen, dan pelayanan pasar 76 persen.

"Kalau kita kalikan empat triwulan, kemungkinan bisa mencapai 100 persen di akhir tahun karena dari item-item ini, ada yang bisa lebih dari 100 persen dan ada yang kurang. Jadi bisa saling menutupi. Ditambah juga di akhir tahun kan pengunjung biasanya lebih ramai sehingga bisa ada kenaikan," jelasnya.

Lebih lanjut Selvi menyebutkan, tidak ada kendala berarti di lapangan karena sejauh ini pihaknya terus berupaya untuk meminimalisir guna mendongkrak pendapatan.

"Kami sudah upayakan supaya di jam sore juga dilakukan penarikan retribusi mengingat kan ada pasar kuliner. Itu sampai malam, cuma kadang kendalanya hanya sampai jam 10 sementara operasionalnya sampai jam 11. Jadi masih banyak kendaraan di dalam, tapi petugas kami sudah selesai penarikan. Ya jadi kami berupaya terus, apa pun tetap dilakukan untuk mendongkrak penerimaan," pungkasnya. (Ade)

Rakor Pendataan Awal Regsosek : BPS Canangkan Desa Ini Sebagai Desa Cantik Di Mimika


Staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Setda Mimika, Maria Rettob dengan didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika, Ouceu Satyadipura saat membuka kegiatan rakor pendataan awal Regsosek

MIMIKA, BM

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang mengusung tema Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung di Horison Ultima, Selasa (20/9) ini dibuka oleh Staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Setda Mimika, Maria Rettob.

Rapat koordinasi Pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) merupakan proyek nasional yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Regsosek merupakan upaya perbaikan database untuk seluruh program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat (termasuk database keluarga peneriman bantuan) yang akan digunakan oleh pemerintah.

Dalam penyampaian Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika, Ouceu Satyadipura, pelaksanaan rakor ini menjadi titik awal dari sejarah yaitu kegiatan pendataan awal registrasi sosial ekonomi.

"Kegiatan ini menjadi tanggungjawab kita bersama sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam penyempurnaan kebijakan, terutama penyempurnaan kebijakan terkait perlindunga sosial dan pemberdayaan masyarakat,"ungkapnya.

Kata Ouceu, Regsosek ini akan memberikan manfaat besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua, namun harus diakui kondisi geografis yang beragam di Mimika kadang mempengaruhinya.

"Ini yang membuat kita harus menyusun strategi yang matang dalam menghadapi Regsosek ini. Kita harus bisa menyatukan langkah dan bergerak bersama serta memasukan kolaborasi seluruh pihak dengan baik agar dapat berjalan dengan lancar,"katanya.

Sementara mewakili pemerintah daerah, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Setda Mimika, Maria Rettob mengatakan kegiatan regsosek ini adalah gerakan awal untuk merumuskan suatu data program sosial dan pemberdayaan masyarakat.

"Setelah melihat kegiatan ini diharapkan agar kita semua bisa menjaga komitmen serta kolaborasi bersama," ujarnya.

Kata Maria, pelaksanaan awal ini merupakan langkah menuju pembangunan yang lebih baik.

"Jadi saya harapkan kepada semua pihak dapat bekerjasama serta membantu BPS demi kepentingan kita bersama," harapnya.

Dalam rakor tersebut juga ditandatangani pencanangan Desa Cantik (Desa Manokauw Jaya) sebagai desa percontohan pembinaan statistik dan pencanangan Pojok Statistik (STIE Jambatan Bulan) kerjasama pembinaan dan konsultasi statistik bagi mahasiswa. (Ignas)

72 Pengusaha OAP Di Mimika Akan Memperoleh Bantuan Dana Pemberdayaan Wirausaha Dari DPMK

Kepala DPMK Mimika, Petronella A Uamang bersama pegawainya saat melakukan wawancara dengan salah satu pedagang OAP

MIMIKA, BM

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mimika melakukan pendataan terhadap pengusaha Orang Asli Papua (OAP).

Pendataan dilakukan selama pekan lalu dimulai dari Senin (12/9) hingga Sabtu (17/9) di Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana, Iwaka dan Mapuru Jaya.

Kepala DPMK Mimika, Petronella A Uamang mengatakan pendataan dilakukan karena pengusaha OAP akan diberikan bantuan untuk semakin memajukan dan meningkatkan usaha mereka.

"Kami sudah lakukan pendataan selama satu minggu kemarin dan kita sudah dapatkan nama-nama pengusaha OAP yang akan mendapatkan bantuan," ujarnya.

Dikatakan Petronella A Uamang, bantuan yang diberikan bersumber dari dana Otsus 2022 DPMK Mimika. Menurutnya, bantuan sosial ini merupakan program pemberdayaan wirausaha Orang Asli Papua.

"Jadi ada 72 pengusaha OAP yang akan kita bantu dari dana otsus. Bantuan kita berikan dalam bentuk uang, dimana besarannya adalah Rp20 juta untuk satu pengusaha OAP," ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa tiap pengusaha OAP yang dibantu harus memenuhi beberapa persyaratan administrasi guna mendapatkan bantuan tersebut.

"Jadi mereka harus membuat proposal permohonan bantuan kepada DPMK, disertai dengan data diri seperti KTP dan lainnya dan nantinya bersama kita akan menandatangani pakta integristas," ungkapnya. (Ronald Renwarin)

BERITA EKONOMI & PEMBANGUNAN

Top