politik

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Instruksi menteri dalam negeri (Mendagri) nomor 62 tahun 2021 terkait PPKM level 3 telah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat.

Meski Pemerintah Pusat sudah melakukan pembatalan, namun untuk Kabupaten Mimika belum ada keputusan apakah dibatalkan atau tidak.

Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob saat ditemui, Jumat (10/12) mengatakan, bahwa PPKM level 3 tidak dilaksanakan di semua daerah namun PPKM tetap dilaksanakan sesuai dengan level perkembangan kasus di tiap daerah.

"Misalnya kalau itu level 1 maka sudah pasti PPKMnya level 1 juga. Tetap laksanakan seperti itu. Nah, kita Mimika saat ini masuk pada PPKM Level 1 karena kasusnya hampir zero," kata Wabup John.

Ditanya soal bagaimana nanti dengan perayaan hari natal dan tahun baru di Kabupaten Mimika, Wabup John menjelaskan Mimika akan menyesuaikan peraturan yang telah dikeluarkan.

"Untuk Mimika kita akan sesuaikan dengan yang tertulis artinya daerah yang level 1, 2 tetap menerapkan sesuai dengan aturan level 1 dan level 2. Tetapi boleh disesuaikan dengan daerah itu sendiri," jelasnya.

Wabup John mengatakan, peraturan ini mengandung arti bahwa penerapan level PPKM kembali ke masing-masing daerah.

"Kita mau mengikuti kita di level 1 sesuai dengan aturan diatas, atau kita tetap menerapkan beberapa aturan untuk batasan-batasan khusus. Ini tergantung kita. Satgas covid-19 yang akan menentukan ini nantinya," Ujarnya.

Ia mengatakan, dalam pemberlakuan level PPKM ada beberapa aturan yang sudah ditetapkan secara nasional yakni ibadah di gereja tetap 50 persen dan membatasi adanya silahturahmi.

"Tahun lalu dilarang untuk open house, tapi tahun ini tidak mengatakan melarang open house tetapi hanya membatasi. Jadi sekarang kita yang harus atur diri kita masing-masing dari aturan itu," ujarnya.

"Yang tidak boleh dilaksanakan sama sekali adalah iring-iringan atau berpesta yang kumpulkan banyak kerumunan. Peraturan ini berlaku untuk semua level PPKM termasuk daerah zero covid," Katanya.

Ditegaskan, bahwa untuk pesta tetap dilarang dan tidak boleh ada perayaan malam tahun baru karena berpotensi mengumpulkan warga.

Meski begitu, saat ini Satgas Covid Kabupaten Mimika belum mengadakan rapat untuk menetapkan peraturan terkait natal dan tahun baru.

"Sampai saat ini satgas covid-19 belum rapat. Jadi apakah kita tetap menerapkan saja sesuai dengan aturan satgas covid-19 nasional dan kita tinggal ikut saja atau kita akan membuat aturan khusus yang memang spesifik untuk Kabuapten Mimika. Ini yang belum ada," kata Wabup.

Diketahui, bahwa angka kasus covid di Mimika saat ini kurang dari 10 kasus yang mana tidak ada gejala berat.

"Semuanya ringan. Tidak ada yang di rumah sakit. Jadi kita sudah dikategorikan PPKM Level 1, kita mau menuju ke zero," Ungkapnya. (Shanty)

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Guna menghindari program kegiatan antara program Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) yang tumpang tindih maka untuk program kegiatan tahun 2022 mendatang harus selaras.

Untuk menyelaraskan program kegiatan antara pemerintah dan pihak swasta (YPMAK) maka Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob melakukan pertemuan bersama YPMAK di rumah jabatan Wabup Mimika, Kamis (9/12).

Wakil Bupati Mimika Johanes Rettob usai pertemuan mencontohkan salah satu program yang dianggap tumoang tindih adalah di Manasari. Di sana ada Puskesmas dan Pustu namun dijadikan juga sebagai kampung sehat. Padahal kampung lainnya masih kekurangan perhatian serupa.

"Tadi (kemarin sore-red) kita sudah duduk bicara banyak hal. Pertama terkait masalah RPM, RSMM dengan ada 2 isu yakni video yang beredar dan terkait ijin operasi yang akan berakhir Januari. Bahas juga pendidikan, kesehatan dan ekonomi," kata Wabup John.

Selain itu terkait masalah kesehatan, yang dibahas adalah bagaimana Pemda dan YPMAK harus bersinergi untuk menuntaskan kasus kusta, malaria, orang dengan gangguan jiwa dan stunting.

Selain itu mereka juga membicarakan kolaborasi tentang Adminduk karena berkaitan dengan BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan, KTP dan lainnya.

"Selama ini kan pemerintah jalan sendiri dan YPMAK juga jalan sendiri. Jadi kedepan tidak lagi jalan sendiri-sendiri tapi harus sinergis," tuturnya.

Tidak hanya itu, masalah pendidikan juga menjadi hal penting untuk dibahas bersama karena keduanya juga mempunyai program yang sama.

Menurut Wabup John, program pendidikan juga harus di cari solusinya. Bukan hanya pendidikan di tingkat atas tapi mari melihat juga pendidikan di pedalaman yang saat ini sudah mengalami penurunan yang drastis.

"Saya juga bicara dengan YPMAK terkait pola pendidikan yang selama ini kurang pas. Kalau Taruna Papua untuk SD sudah bagus kita belum lihat perhatian YPMAK di pedalaman yang notabene adalah anak asli Papua juga," tuturnya.

Wabup juga meminta YPMAK untuk menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Mimika selain yang di pulau Jawa dan sekitarnya.

Hal ini disampaikan Wabup John karena menurutnya universitas atau sekolah tinggi di Mimika kualitasnya semakin baik dan hanya tinggal dilengkapi kekurangan yang ada.

"Jadi mari memberi saja biaya itu ke universitas yang ada di sini supaya mereka sekolah di sini dan pemerintah juga YPMAK membina sekolah itu menjadi baik," harapnya.

"Pola lain yang harus kita bangun juga adalah jangan setelah mereka selesai dan bingung mau buat apa," lanjutnya.

Ia berharap dengan demikian sehingga ke depan tidak ada lagi penduobelan program seperti yang diharapkan bersama baik pemerintah daerah maupun YPMAK.

"Saya punya angan-angan kita tidak bisa kerja seperti model sekarang, kita itu harus kerja punya 1 pola blue print yang di desain bersama sesuai RPJMD kemudian kita bagi kegiatan-kegiatannya," katanya.

"Kalau ada program prioritas maka harus selaras pemerintah buat apa, Freeport buat apa dan YPMAK buat apa di dalam 1 program supaya programnya cepat selesai dan tepat sasaran kepada masyarakat," jelasnya.

Wabup juga mengatakan ia telah berbicara dengan Claus Wamafma dan Vebian Magal agar bagaimana menjalanlan sustainable development goals (SDGs) atau pembangunan yang berkesinambungan yang kemudian dibentuklah tim di Bappeda untuk menyusun semua ini dan Freeport akan membiayai konsultannya.

"Konsultan ini yang akan membantu Bappeda dan pemerintah untuk mengkonsepkan kegiatan biar sesuai denga target. saat ini Bappeda sudah jalan dan sudah ada 14 OPD yang memasukkan dan mengevaluasi programnya. Karena ada 3 program utama yang akan kita lakukan di SDGs yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi. SDGs itu ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, harus sinergi dengan RPJMD, tapi harus juga punya dasar," ungkapnya.

Di akhir wawancara, Wabup juga menambahkan tentang masalah panti rehabilitasi yang berada di kilo meter 8. Panti ini kini tidak terpakai, padahal saat ini ada kurang lebih 200 anak yang tertampung.

"Jadi, dengan kolaborasi ini kita berkomitmen bersama untuk bagaimana kami bisa sinergi dalam menghidupkan kembali pola-pola ini," ungkapnya.

Direktur YPMAK Vebian Magal menambahkan, sinkronisasi pelayanan dari YPMAK dan Pemda Mimika untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi serta pendataan penduduk untuk Kabupaten Mimika.

"Apa saja yang pemerintah bisa lakukan, apa saja yang bisa kami swasta lakukan. Kedepan kami YPMAK dan Pemda Mimika lakukan adalah sinkronkan program di bidang kesehatan," Kata Vebian.

Ia mengatakan jika dalam singkronisasi program, ada kekurangan di pemerintah maka YPMAK akan membackupnya seperti masalah transport atau keuangan.

"Pendidikan juga sama, bagian mana kita harus tangani dan bagaian mana pemerintah tangani. Selain itu kita juga membahas tentang penyakit sosial karena orang dengan gangguan jiwa juga banyak di jalan. Dan terkait panti asuhan yang ditutup di kilo 8 itu apakah perlu kita lanjutkan?. Kalau lanjutkan kenapa tutup, itu perlu yang harus dijawab," ujarnya.

Magal juga merincikan pembahasan mereka terkait ijin dan amdal RSMM yang harus ditinjau kembali.

"Mulai 2022 ada program-program yang sinkron dengan pemerintah dan kami YPMAK agar dapat jalan sama-sama. Karena sebelumnya itu banyak hal yang tumpang tindih, apa yang pemerintah lakukan itu juga swasta lakukan. Sudah tahu itu swasta sedang lakukan tapi pemerintah juga masuk dengan program yang sama," katanya.

Ia mencontohkan bantuan pendidikan. Pasalnya ada peserta beasiswa YPMAK, pemerintah daerah juga memiliki bantuan serupa.

Selain itu, di beberapa kampung di wilayah pesisir dan pegunungan yang telah memiliki puskesmas, juga jadi perhatian sehingga tidak ada lagi pembangunan hal yang sama namun nantinya YPMAK akan memperkuatnya dalam bentuk yang lain.

Lanjutnya, terkait program kesehatan di kampung-kampung jika sudah Puskesmas maka nanti YPMAK akan memperkuat itu dengan hal lain.

"Sehingga pada bulan Desember ini kami mulai duduk dengan pemerintah sebelum tahun 2022 program berjalan agar tidak tumpang tindih di tiga bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi," ungkapnya. (Shanty)

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (8/12)

MIMIKA, BM

Realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Mimika per tanggal 7 Desember 2021 capai Rp3.620.632.691.203 dari target Rp4.452.574.556.000.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Dwi Cholifa mengungkapkan, bahwa Realisasi saat ini yang sudah mencapai Rp.3,620 triliun merupakan realisasi tertinggi sepanjang Kabupaten Mimika ada.

Sejak tahun 2018, 2019 itu capaiannya hanya Rp3,1 triliun, 2020 hancur karena covid Rp2,3 triliun, 2021 untuk saat ini sudah Rp3,6 triliun dan kalau masuk semua bisa Rp4,2 triliun. Tahun sebelumnya di bawah 3 triliun terus.

"Tahun sebelumnya dibawah Rp3 triliun terus, tapi tahun ini kita sekarang Rp3,6 triliun namun itu kita masih menunggu kurang bayar DBH Pertambangan sebesar Rp430 miliar lebih, DBH Provinsi masih ada Rp112 miliar ditambah BPHTB Rp86 miliar, dan tambah lagi sisa-sisa DAK Rp88,8 miliar yang belum sehingga nanti kita bisa capai Rp4,4 triliun," jelas Kepala Bapenda, Dwi Cholifa saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (8/12).

Dwi mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan saat ini sudah di proses untuk pembayarannya. Waktu pembayaran tinggal menunggu info dari pusat. 

Dijelaskan, APBD induk awal sebesar Rp3,5 triliun namun setelah perubahan naik menjadi Rp4,4 triliun. Pencapaian Rp3,6 triliun berarti telah mencapai 81 persen sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp800 miliar yang harus dikejar.

"Kalau pajak hotel di perubahan dinaikkan tadinya Rp9 miliar sekarang sudah Rp11 miliar dan sudah capai target. Pajak restauran kita masih kejar karena ada dari Pangansari yang 2 atau 3 bulan belum bayar," katanya.

Sementara Pajak hiburan sudah mencapai 93 persen, pajak reklame 89 perse. Pajak penerangan jalan 97 persen, pajak parkir 90 persen dan pajak air tanah 98 persen.

Lainnya, mineral bukan logam capai 99,21 persen, PBB-P2 capai 99,54 persen sementara BPHTB baru 14 persen. Namun jika BPHTB Rp86 miliar dari lapangan golf dibayar maka langsung mencapai 100 persen.

"BPHTB standarnya 15-20 miliar, tapi karena ada baru dari lapangan golf maka targetnya naik. BPHTB ini fluktuatif kalau pajak lain bisa kita hitung potensi," ujarnya.

Dwi berujar, untuk tahun depan akan ditargetkan kisaran yang sama yakni Rp4,4 triliun karena ada peningkatan deviden 2,5 persen dari perubahan KK ke IUPK PTFI.

"Kalau Otsus sudah 100 persen. Kalau DAK ini ada di OPD-OPD pengelola DAK jadi harus di genjot. Artinya, fisiknya selesai di lapangan, harus cepat dimasukkan ke Bappeda dan Keuangan untuk dilanjutkan ke pusat baru tahap terakhir bisa di proses. Kalau terlambat otomatis tidak bisa 100 persen dan akan mempengaruhi APBD Rp4,4 triliun," tuturnya.

Jika saja DBH Pertambangan, DBH Provinsi dan BPHTB masuk sekaligus dan ditambah dengan realisasi saat ini Rp3,620 triliun maka capaian nanti menurut Dwi Cholifah bisa mencapai Rp4,2 triliun.

Sementara untuk kurang bayar, jika DBH dari provinsi dan BPHTB masuk maka Dwi menjamin bahwa APBD aman, namun disisi lain DAK juga harus di genjot agar dapat menggenapi total Rp4,4 triliun.

"Mudah-mudahan bisa capai. Jadi masih kurang Rp200 miliar lagi yang harus dikejar seperti retribusi di dinas-dinas yang mana ada targetnya Rp19 miliar namun baru tercapai Rp16 miliar, begitupun yang lainnnya," ungkapnya

Dikatakan, bahwa semua pekerjaan terakhir dibayar tanggal 15 Desember 2021. Lewat tanggal 15 maka semua pekerjaan dan pembayaran dihentikan. Guna mempercepat hal tersebut, Bappeda saat ini tengah melakukan monitoring lapangan.

"Realisasi saat ini 3,620 triliun merupakan realisasi tertinggi sepanjang Kabupaten Mimika ada. Walau capaian besar tapi masih kurang terus karena belanja semakin banyak. Jika kita potret penerimaan dari 2015-2022 mulai dari perencanaan atau target dan realisasi yang masuk ke kasda maka selalu ada peningkatan yang sangat tajam," ungkapnya. (Shanty)