Sangat Lambat, Hingga Juni Baru 157 Paket Program OPD Yang Selesai Tender
Kepala Bagian PBJ, Bambang Wijaksono
MIMIKA, BM
Berdasarkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) per Juni 2022, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Mimika mencatat baru 157 paket program dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah selesai proses tender.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Bambang Wijaksono mengatakan berdasarkan rekapan tanggal 22 Juni 2022 pukul 24.00 WIT.
Menurutnya, jumlah paket yang tercatat secaa keseluruhan sebanyak 3.273 kegiatan dengan nilai pagu angggaran Rp2,98 Triliun. Jumlah paket tersebut sesuai data dari Rencana Umum Pengadaan (RUP).
"Paket itu terbagi lagi dari penyedia yakni tender dan non tender dimana jumlahnya sebanyak 2.074 paket kegiatan, sementara swakelola sebanyak 1.198 paket," Jelasnya.
Ia mengatakan, bahwa jumlah paket tersebut progresnya ada yang masih dalam draft, belum berproses, sedang, tengah berproses, dan sudah selesai proses tender.
Ia mengatakan 2.074 paket tender dan non tender ini secara regulasi dipengaruhi penggunaan sistim Peraturan Pemerintah yang menyebutkan paket bernilai dibawah Rp1 Miliar bisa dilakukan pengadaan langsung atau non tender.
"Jadi non tendernya sebanyak 373 paket. Ini ada yang pengadaan langsung ada yang nilainya meskipun kecil namun libatkan pihak ketiga tetap terinput jika dari operator OPD menginput," katanya.
Dalam paket non tender kata Bambang, ada pula yang sementara berproses, namun belum semua terinput ke dalam data, sebab masih ada OPD yang belum menginput meskipun kegiatan non tender sudah berjalan.
"Bukan berarti jumlahnya hanya sekian mungkin ada cuma tidak di catatkan. Ada yang sudah berjalan juga misalnya pengadaan ATK cuma mereka tidak input di sistem padahal sudah jalan dan harus diinput," ujarnya.
Lebih lanjut Bambang menjelaskan nilai kegiatan yang dilaksanakan wajib untuk diinput sesuai dengan RUP, sehingga ada kesesuaian antara yang sudah dibelanjakan dengan yang ada dalam perencanaan belanja.
"Kadang-kadang operator tidak input lagi. Kemungkinan itu ada, sehingga sampai dengan triwulan pertama kok sedikit sekali. Ini bukan berarti OPD tidak berjalan, tapi mereka belum mencatat di sistem, kami selalu berharap agar bisa diinput sehingga progresnya bisa terupdate secara nasional," tutupnya. (Shanty)
