Bappeda Bentuk Forum Penataan Ruang

Foto bersama para pegawai Bappeda dengan Plh Jenni Usmani usai pembukaan kegiatan sosialiasi

MIMIKA, BM

Guna mengimplementasikan PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta pembentukan Forum Penataan Ruang, Bappeda Mimika mengadakan sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang sekaligus membentuk forum penataan ruang.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Horison Diana, Kamis (16/6) dan dibuka secara resmi oleh Plh Sekda Mimika, Jeny O Usmany.

Dalam sambutannya ia menjelaskan, terbitnya undang- undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja berpengaruh pada berbagai sektor di indonesia, salah satunya adalah sektor tata ruang, baik dari aspek perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Undang-undang cipta kerja dinilai sebagai salah satu langkah strategis dalam mengatasi permasalahan investasi dan penciptaan lapangan kerja, yang salah satunya diakibatkan oleh tumpang tindih pengaturan penataan ruang.

"Peraturan ini juga dikeluarkan guna memberikan kemudahan investasi melalui perwujudan pemanfaatan ruang yang strategis," Kata Jeni.

Selama ini, kata Jeni, proses penataan ruang dianggap rumit dan berbelit belit, sehingga dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat memutus permasalahan yang ada dan memberikan kemudahan dalam konteks iklim investasi.

Ia mengatakan, saat ini Kabupaten Mimika masih menerbitkan rekomendasi izin pemanfaatan ruang sebagai produk perizinan kesesuaian tata ruang untuk suatu rencana usaha atau investasi. Dengan demikian, maka diperlukan penyesuaian pelaksanaan perizinan terhadap peraturan yang berlaku.

“Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan memadukan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan,” tutur Jeni.

Dengan demikian diperlukan penguatan fungsi koordinasi sebagai upaya dalam meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

“Untuk membantu bupati dalam memberikan pertimbangan dan arahan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Mimika, maka perlu dibentuk forum penataan ruang Kabupaten Mimika, yang sebelumnya disebut badan koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD),” jelasnya.

Menurutnya, adanya perubahan ketentuan dalam aturan-aturan ini, menjadi latar belakng kegiatan sosialisasi ini agar semua pihak dapat memahami mekanisme perizinan yang baru terutama dalam aspek pemanfaatan ruang, melakukan penyesuaian susunan keanggotan kelembagaan terhadap peraturan yang berlaku.

“Dengan adanya sosialisasi ini saya harap penyelenggaraan penataan ruang di Mimika akan semakin baik, terutama dalam pelaksanaan perizinan berusaha, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak dari kemudahan berinvestasi di Kabupaten Mimika,” pesannya.

Tambahnya, Forum penataan ruang yang terbentuk nantinya diharapkan dapat berperan secara aktif memberikan arahan dan pertimbangan strategis terhadap isu-isu pembangunan yang terjadi di Kabupaten Mimika.

Sementara, Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling mengakui memang masih banyak kekurangan terutama dalam bentuk sistem yang belum mendukung.

Menurutnya, seharusnya sudah dilakukan secara online agar dapat mempermudah semua urusan terutama untuk dunia usaha agar urusan perizinan dapat lebih cepat.

"Tadi kami diskusi bahwa setelah selesai kegiatan ini kita akan mencari waktu untuk sosialisasi. Kita lihat dulu sosialisasi ke masyarakat mungkin nanti kami akan kerjasama dengan semua pihak supaya kita juga bisa menjelaskan ke masyarakat prosedurnya seperti apa," Jelasnya.

Katanya, masyarakat terutama dunia usah juga harus memahami tentang prosedur dan SOPnya. Hal ini harus terpenuhi dahulu baru izinnya bisa keluar atau dokumen apapun yang mereka butuhkan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Sosialisasi ini penting supaya kita semua khususnya dunia usaha memahami bahwa disitu ada aturan. Dan juga ada kewajiban untuk bisa memperlancar semuanya dan harus di sesuaikan dengan situasi yang berjalan," terangnya. (Shanty)

Top