ASN Mimika Harus Menepis Isu dan Opini Miring Masyarakat Tentang Kinerja Mereka


ASN Pemda Mimika saat mengikuti Latsar di Gedung Tongkonan

MIMIKA, BM

Sebanyak 293 Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mimika golongan II dan III formasi umum tahun 2019 mulai mengikuti pelatihan dasar (Latsar).

Peserta kegiatan latsar diikuti oleh seluruh calon Pegawai Negeri Sipil golongan II dan III di lingkungan Pemda Mimika formasi umum 2018 yang berjumlah 293 orang yang terdiri dari golongan II sebanyak 143 orang dan golongan III sebanyak 150 orang.

Maksud dan tujuan dari pada kegiatan pelatihan dasar CPNS adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas PNS yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggungjawab guna menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa serta memberikan pelayanan prima dan bermasyarakat.

Selain itu untuk meningkatkan sikap dan perilaku yang disiplin meliputi kesehatan jasmani dan kesehatan mental, Kesiapsiagaan, nilai-nilai dasar PNS, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, anti korupsi.

Kegiatan yang digagas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Mimika, Yulianus Sasarari Senin (21/6).

Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Mimika, Yulianus Sasarari dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan pelatihan dasar ini merupakan syarat bagi para CPNS untuk dapat diangkat menjadi PNS.

Pelaksanaan pelatihan dasar ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan, kebangsaan, kepribadian dan etika PNS.

Disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan, bidang tugas serta budaya organisasi juga diperlukan agar nantinya PNS mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat.

Guna membangun pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan SDM aparatur yang profesional bertanggungjawab serta dapat menjadi teladan bagi masyarakat.

Artinya, setiap ASN harus memiliki karakteristik, adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi dan berwibawa serta bebas KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

"Setiap PNS harus memahami, mengerti dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban sebagai ASN," tutur Yulianus.

Yulianus Sasarari pada kesempatan ini juga mengatakan bahwa ada beberapa isu dan opini bernada miring yang berkembang di masyarakat terhadap kinerja pegawai negeri sipil.

Diantaranya, kualifikasi aparatur yang belum sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik yang kurang optimal, kinerja dan disiplin pegawai yang rendah, pegawai yang bermental buruk serta masalah-masalah lainnya yang berpangkal pada kualitas sumber daya aparatur.

"Isu-isu ini harus kita jawab dan kita respon dengan cara mewujudkan aparatur pemerintah yang bermoral, berperilaku baik, jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas aparatur pemerintah yang kompetitif," ujarnya.

"ASB harus memiliki kemampuan di bidangnya dan memiliki jiwa bersaing secara sehat dan sportif serta aparatur yang profesional yang memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan dan mempunyai visi ke depan serta memiliki sikap untuk dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan,"lanjutnya.

Ia mengatakan, dalam menghadapi paradigma baru pemerintahan dalam era reformasi perlu adanya upaya dalam menyiasati tuntutan perubahan struktur maupun kultur.

Untuk itu pemerintah daerah selalu berupaya terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan baik diklat yang bersifat penjenjangan maupun yang teknis.

Lanjutnya, dengan Diklat prajabatan ini diharapkan mampu menjawab dan menepis isu dan opini negatif yang berkembang di masyarat.

"Saya minta kalian harus sungguh-sungguh mengikuti pelatihan dasar ini dan tidak hanya sekedar untuk mendapatkan sertifikat sebagai syarat untuk diangkat sebagai PNS," harapnya.

Sekretaris BPKSDM Papua Anthony Mirin mengatakan, pelatihan dasar ini sangat penting dilaksanakan bagi peserta CPNS agar mengetahui tugas, pokok dan fungsi sebagai aparatur pemerintah.

"Tujuan dan visi misi Gubernur Papua itu sudah jelas. Kita tidak bisa lalai dengan apa yang sedang kita lakukan bahwa kita harus bangkit, mandiri dan sejahtera. Kita tidak bisa bersabar saja dengan Pemerintah Pusat walau kita ada di dalam suasana Otsus tetapi bukan kita bergantung terus tapi bagaimana OAP harus berkreasi, berinovasi, mandiri," ungkapnya.

Anthony mengatakan, masalah disiplin adalah hal utama yang harus menjadi landasan perubahan seseorang menjadi PNS. Disiplin akan berpengaruh terhadap berbagai hal terutama dalam kinerja.

"Setelah pelatihan ini kami berharap kembali ke masyarakat mengabdi dan menjalankan tugas untuk membangun negara kita. Jangan berharap bahwa sudah jadi CPNS berarti itu sudah pasti PNS, ini tidak. Ini hanya masa percobaan 1 tahun, kalau dulu 2 tahun," tandasnya. (Shanty)

Top