Wabup : Sosialisasi SPM Bertujuan Memperkaya Wawasan dan Kompetensi Pegawai


Foto bersama para pimpinan OPD dengan Wakil Bupati Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob mengatakan bahwa sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bertujuan untuk memperkaya wawasan dan kompetensi peserta tentang SPM.

Kegiatan sosialisasi SPM yang digagas Bagian Tata Pemerintahan berlangsung di Hotel Grand Tembaga dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Johanes Rettob ditandai pemukukan tifa, Senin (14/6).

Wabup John dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, penekanan pelaksanaan urusan wajib itu dipisah antara urusan wajib dan urusan pilihan tetapi wajib itu juga dipisahkan menjadi urusan pelayanan yang bersifat dasar dan non dasar.

"Pemisahan dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mencapai target pencapaian SPM," tutur Wabup John.

Untuk itu, maka dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2012 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Mendagri nomor 100 tahun 2018.

Katanya, dalam undang-undang tersebut ada sekitar 28 standar pelayanan minimal pemerintah di kabupaten kota yang menjadi accuan kerja pemerintah.

Wabup mencontohkan, seperti pendidikan anak-anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan, pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan Balita dan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.

"Pelayanan minimal tentunya kita harus buat dengan SOP. Disetiap OPD, sekolah, Puskesmas punya SOP sendiri. Standar Operasional Prosedur kemudian dituangkan untuk meneruskan indikator pelayanan. Ini yang paling penting," tutur Wabup John.

Dijelaskan, SPM yang ditugaskan kepada Pemda Mimika mengikuti urusan wajib pelayanan dasar yang mana pelayanan tersebut merupakan pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota.

Lanjutnya, pelayanan yang diberikan bukanlah pelayanan yang hanya diorientasikan untuk memberikan kepuasan minimal semata.

"Namun kita harus memberikan pelayanan itu membuat satu indikator sehingga masyarakat betul terlayani, merasa puas, merasa bahwa pelayanan ada sehingga mereka dapat merasakan kehadiran pemerintah terhadap mereka,"ujarnya.

Wabup juga menjelaskan bahwa SPM merupakan satu syarat Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mewujudkan penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Perencanaan Ahli Muda selaku Sub Koordinator pada Subag Data dan Monev Kemendagri, Benjamin Sibarani mengatakan, ada 28 hal yang harus dilakukan terkait dengan penggunaan SPM di pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan pemukiman, trantibumtibmas dan sosial.

Oleh karena itu, daerah harus memastikan semuanya harus terintegrasi terhadap RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja.

"Nanti ada tiga hal permasalahan di daerah yakni bagaimana ketersediaan anggaran, SDM, sarana dan prasarana itu bisa terjawab. SPM itu harus diintegrasikan kedalam Renja. Sehingga nanti itu bisa terlaksanakan," ungkapnya.

Ketua Panita Lita Derosari mengatakan, tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah agar OPD yang melaksanakan pelayanan dasar tahu dan paham dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan dalam upaya percepatan pencapaian standar pelayanan minimal.

Selain itu untuk meningkatkan kinerja masing-masing OPD dalam pemenuhan pelayanan standar minimal kepada masyarakat.

Para peserta merupakan sekretaris dan kasubag pogram setiap OPd berjumlah 100 orang. Sementara sumber dana berasal dari DPA Bagian Tata Pemerintahan sebesar Rp200 juta. (Shanty)

Top