Tahun Ini Mimika Dapat Rp300 Miliar dari Perubahan Status Freeport ke IUPK

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah

MIMIKA, BM

Perubahan status PT Freeport Indonesia (PTFI) dari sebelumnya Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berdampak lebih terhadap pendapatan daerah Kabupaten Mimika.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika, Dwi Cholifah mengatakan dalam waktu dekat Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika akan segera mendapat bayaran sebesar Rp300 miliar dari pemegang IUPK PTFI.

Pembayaran tersebut sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009.

Dalam undang-undang tersebut tertuang, pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan minerba wajib membayar sebesar 4 persen kepada pemerintah pusat dan 6 persen kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak beroperasi.

"Dari 6 persen untuk daerah penghasil, Mimika peroleh 2,5 persen, 2 persen untuk kabupaten kota dalam satu provinsi dan 1,5 persen untuk provinsi. Dari 2,5 persen ini maka Mimika dapat kisaran Rp300 miliar,”jelas Dwi.

Dwi mengatakan, ini adalah bayaran pertama sejak perubahan status PTFI dari Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK yang sudah berjalan sejak tahun 2019, karena dari laporan PT Freeport dan Kementerian ESDM, di tahun 2019 lalu mereka belum mendapat keuntungan bersih.

Katanya, keuntungan baru didapatkan di tahun 2020 sehingga pembayarannya baru akan dilakukan tahun 2021 ini.

"Itu yang akan kita terima yang merupakan keuntungan bersih PTFI dalam satu tahun. Jadi semakin besar keuntungan PTFI maka sudah pasti semakin besar keuntungan yang daerah dapat. Tapi Rp300 miliar yang nanti kita terima dari Freeport itu sudah dianggarkan atau masuk dalam APBD kita Rp3,5 triliun itu," ungkapnya. (Shanty)

Top