Bapenda Catat Realisasi PAD Capai Rp83,361 Miliar

Kelala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah saat ditemui di ruang kerjanya

MIMIKA, BM

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 10 sektor pajak di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika mencapai Rp83,361 miliar atau setara 26,2 persen. Jumlah ini terhitung dari Januari 2021 hingga awal Juni 2021.

"Untuk PAD realisasinya baru capai Rp83,361 miliar dari target yang ditetapkan untuk tahun ini sebesar Rp320 miliar," tutur Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifa saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (10/6).

Sementara untuk realisasi keseluruhan APBD dari Rp3,559 triliun saat ini baru terealisasi sebesar Rp1,268 triliun atau 36 persen.

"Itu keseluruhannya dari APBD kita tahun ini. Kalau pajak daerah dari Rp218 juta sudah terealisasi Rp65,295 juta atau sekitar 30 persen," tutur Dwi.

Tahun ini Pemda Mimika menargetkan pendapatan daerah dengan total Rp3,5 triliun. Semuanya sudah mencakup penerimaan daerah dari royalti PT Freeport, bagi hasil PBB sektor pertambangan, bagi hasil Pajak Penghasilan dan lainnya.

Dwi juga mengatakan, secara keseluruhan dana perimbangan Pemda Mimika sudah masuk sekitar Rp90 miliar di bulan Februari dan April.
DAU yang diterima Pemda Mimika setiap triwulan kisaran Rp47 miliar. Jika dihitung dengan penundaan 2 bulan maka pemda menerima sekitar Rp90-an miliar.

"DAU yang kemarin di tahan bulan Februari dengan April, sudah mereka transfer. Awalnya pusat nyatakan belum memenuhi persyaratan untuk penganggaran covid-19. Ternyata setelah dijelaskan sudah dipenuhi. Akhirnya sudah ditransfer,"jelas Dwi.

Dwi menjelaskan, penundaan transfer sisa DAU mendasari surat Kementerian Keuangan tanggal 31 Maret 2021 nomor S23 Tahun 2021 tentang konfirmasi atas hasil evaluasi anggaran belanja wajib daerah tahun 2021.

"Ada kesesuaian di bidang pendidikan dan kesehatan sekian persen harus ada di APBD. Itulah yang menurut Pemerintah Pusat masih kurang. Sehingga nanti tim anggaran Pemda Mimika akan melihatnya kembali," jelas Dwi.

Penyesuain di bidang pendidikan dan kesehatan dilakukan karena pada tahun sebelumya lebih banyak diprioritaskan ke fisik. Pasalnya pemanfaatan APBD Mimika selama beberapa tahun ini digenjot untuk PON termasuk bandara dan lainnya.

Walau demikian, menurut Dwi sebenarnya pembangunan fisik juga menyentuh fisik kesehatan dan pendidikan. Misalnya di bidang pendidikan ada pembangunan sekolah.

"Tapi itu nanti kita akan koordinasi lagi. Karena harusnya fisik juga termasuk. Itu informasi terakhir mengenai ada beberapa yang ditunda sebesar Rp7 miliar sekian," ujarnya.

Secara regulasi, Dwi menjelaskan penundaan tersebut dituangkan dalam PMK Nomor 13. Dimana pemerintah daerah wajib menganggarkan belanja daerah dalam APBD atau perubahan APBD paling sedikit sebesar yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dwi mengatakan, untuk alokasi dana desa sejauh ini sudah sesuai. Belanja pendidikan paling sedikit harus 20 persen dari total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD.

Sementara belanja wajib kesehatan paling sedikit 10 persen dari total belanja daerah namun tidak termasuk belanja gaji yang dianggarkan dalam APBD atau perubahan.

"Nilai APBD Rp3,5 triliun dikurangi gaji dulu, baru kemudian untuk kesehatan 10 persen dan pendidikan 20 persen. Itu yang menurut mereka kita punya APBD untuk dua kategori itu belum memenuhi," tuturnya.

Menyikapi hal ini, nantinya BPKA akan melihat kembali kesesuaian untuk belanja pendidikan dan kesehatan dan akan dikirimkan dalam bentuk surat ke pusat.

"Kalau memang presentasinya sudah baik dan sesuai maka secepatnya akan dibayarkan. Kadang-kadang pusat juga salah membaca karena sebenarnya dalam realisasi pembangunan fisik didalamnya juga termasuk pendidikan dan kesehatan," terangnya. (Shanty)

Top