pendidikan

Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong dan istri Ny. Periana Kemong mencicipi MBG bersama para pelajar

MIMIKA, BM

Arahan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menerapkan kebijakan dua hari tanpa nasi, dengan mengganti karbohidrat menggunakan pangan lokal seperti ubi, singkong dan keladi. Hal tersebut untuk menyerap hasil bumi pedagang lokal sekaligus menggerakkan ekonomi petani.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nabire mulai menerapkan kebijakan dua hari tanpa nasi tersebut.

Sementara itu, di Mimika, Wakil Bupati sekaligus Ketua Satgas MBG, Emanuel Kemong, menyambut baik konsep pemanfaatan pangan lokal. Namun ia menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan operasional program berjalan lancar sebelum menyusun regulasi khusus.

“Ganti nasi dengan bahan pangan lokal itu sangat baik, tapi sampai saat ini kita belum membahas hal itu. Kita fokus saat ini, bagaimana program yang sudah berjalan ini bisa berjalan dengan baik terlebih dahulu,”kata Wabup Emanuel.

Terkait wacana penerapan strategi serupa, ia menjelaskan, pemerintah saat ini menyiapkan evaluasi karena pangan lokal masih belum menjadi prioritas secara menyeluruh pada dapur MBG di wilayah Mimika.

“Kalau kita bicara efektif di Mimika mungkin efektif karena pangan lokal juga banyak kita temukan, tapi bagaimana untuk anak-anak. Apakah dapat menerima?,” jelas Kemong.

Maka itu, Wabup Kemong fokus dengan evaluasi sebelum melakukan pengembangan atau penyesuaian pola menu terhadap anak-anak di sekolah.

Namun dirinya tidak menutup kemungkinan mengadopsi strategi penyerapan komoditas lokal untuk menggerakkan ekonomi akar rumput.

“Penggunaan pangan lokal tetap menjadi salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan ke depan setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh namun tentunya kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan gizi siswa,” ungkapnya. (Shanty Sang)

Ketua Satgas MBG Mimika Emanuel Kemong

MIMIKA, BM

Ketua Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Mimika, Emanuel Kemong mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil pendataan untuk penerapan program di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

“Kami belum bisa memastikan penerapan MBG di wilayah 3T karena kita harus betul-betul memiliki data yang valid,” kata Ketua Satgas MBG, Emanuel Kemong saat ditemui, Senin (6/7/2026).

Emanuel menjelaskan, bahwa pendataan dilakukan untuk menetapkan wilayah 3T, karena penetapan 3T ini belum akurat. Seperti contoh di wilayah Pomako apakah disebut 3T ? Jadi, sebelum penerapan MBG data ini harus jelas.

“Seperti Pomako kita sebut wilayah 3T tapi dapat kita jangkau, kalau tidak kita sebut wilayah 3T, apa yang menjadi penyebabnya. Jadi semua harus kita tetapkan dulu,” jelas Emanuel.

Ia pun mengakui hal tersebut harus ditetapkan bersama dengan Badan Gizi Nasional (BGN), maka itu pihaknya akan melakukan pemanggilan kepada BGN untuk penetapan beberapa hal termasuk dengan wilayah 3T.

“Dalam waktu dekat ini kita akan duduk bersama BGN untuk pembahasan ini, karena kita harus tetapkan bersama,”ungkapnya. (Shanty Sang)

Foto bersama salam harmoni di sela-sela kegiatan

MIMIKA, BM

Guna menciptakan budaya sekolah yang aman dan nyaman, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Mimika membentuk Kelompok Kerja (Pokja).

Pembentukan Pokja ini sesuai amanah Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN).

Pembentukan Pokja ini diketuai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Mimika, Abraham Kateyau.

Pj Sekda Mimika, Abraham Kateyau menyampaikan, pembentukan Pokja penyelenggaraan BSAN di Mimika berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) dengan tujuan utama memberikan perlindungan budaya aman dan damai di lingkungan sekolah.

Anggota Pokja diharapkan aktif bekerja sama menciptakan suasana kondusif di masing-masing sekolah. Pelaksanaan Pokja ini akan dipimpin oleh Disdik sebagai leading sector, sementara usulan teknis dari lapangan akan ditinjau lebih lanjut sesuai kebutuhan.

“Jadi Pokja ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan dalam dunia pendidikan. Untuk penganggaran nantinya kita sesuaikan dengan kebutuhan setelah Pokja mulai menyusun rencana kerja,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Antonius Welerubun menjelaskan bahwa pembentukan Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman didasarkan pada Permendiknas Nomor 6 Tahun 2026. Pemerintah daerah memiliki kewajiban membentuk tim ini untuk memastikan terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendorong minat masyarakat menyekolahkan anak-anaknya.

“Pokja akan melibatkan beberapa OPD serta kepala distrik, terutama di wilayah pesisir dan pegunungan yang dekat dengan satuan pendidikan,"ujar Anton.

Tujuan utama, kata Anton adalah mensosialisasikan budaya aman dan nyaman kepada sekolah dan masyarakat, agar kesadaran orang tua dalam mendukung pendidikan anak meningkat.

Ia menjelaskan, saat ini, Peraturan Bupati terkait pembentukan Pokja sedang disiapkan dan menunggu tanda tangan Bupati. Struktur awal Pokja mencakup Kepala Bappeda sebagai wakil ketua, koordinator Dinas Pendidikan, serta anggota dari OPD terkait.

Antonius menekankan bahwa jumlah anggota akan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran, dibuat ramping atau lebih besar.

“Sedangkan untuk pengawasan, kami rencanakan Pokja turun ke lapangan secara berkala, antara sekali hingga dua kali sebulan, sesuai arahan pimpinan. Namun sebelumnya kita lakukan rapat lanjutan untuk menentukan jadwal dan mekanisme kerja tim,” pungkas Anton. (Shanty Sang)