Pendidikan

Sekolah Akan Kena 3 Sanksi Jika Guru Non ASN Tidak Didaftarkan Sebagai Peserta Jamsostek

Para guru saat mengikuti FDG terkait surat edaran

MIMIKA, BM

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 terkait Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), telah membuat BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) cabang Mimika terus melakukan koordinasi dengan seluruh sekolah guna mempercepat pelaksanaan perintah dari presiden tersebut.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Mimika, Verry K Boekan mengatakan, kegiatan hari ini adalah untuk tindaklanjut dari Inpres nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi program jaminan sosial Ketenagakerjaan di Indonesia.

"Dari Inpres nomor 2 itu kemudian Menteri Riset dan Teknologi mengeluarkan surat edaran nomor 8 tahun 2021 untuk menindaklanjuti Inpres tadi. Sehingga kami lakukan FDG bersama guru-guru dari berbagai sekolah di Mimika," terang Verry saat ditemui di Hotel Cartenz, Jumat (17/12).

Katanya, sejauh ini tenaga honor guru belum ada yang didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, namun demikian sebagian yayasan berinisiatif sendiri mendaftar sebelum adanya surat edaran ini seperti Taruna Papua dan YPJ.

Dengan adanya surat edaran ini maka semua sekolah baik negeri maupun swasta wajib mendaftarkan tenaga pendidiknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Aturan dari pemerintah sekarang ketat, bukan main-main lagi. Karena ada sanksi bagi sekolah yang tidak daftarkan tenaga pendidiknya sebagai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Verry menjelaskan, ada 3 item yang tidak diberikan jika tidak didaftarkan tenaga kerjanya yakni, perpanjangan ijin operasi tidak diberikan, akreditasi program study tidak diberikan dan akreditasi satuan Pendidikan baik formal dan non formal tidak diberikan oleh Menristek.

"Sudah ketat sekarang jadi diharapkan secepatnya didaftarkan tenaga pendidik non ASN menjadi peserta. Karena kalau sekolah mau ajukan akreditasi akan diminta sertifikat BPJS dan kartu BPJS. Kan ini bukan untuk siapa-siapa ini untuk tenaga pendidik sebagai perlindungan," ungkapnya.

Sementara Kasie Bidang Pembinaan pada Dinas Pendidikan mengatakan, sehubungan dengan surat edaran dari pusat nomor 8 tahun 2021 tentang peningkatan, kepatuhan dan kepesertaan program jaminan sosial pada satuan pendidikan formal dan informal maka dianggap perlu untuk dilakukan kegiatan seperti saat ini.

"Dari kami Dinas Pendidikan mengharapkan peserta yang berstatus non PNS dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Ini penting karena berhubungan dengan perlindungan. Dengan kehadiran BPJS Ketenagakerjaan ini membantu kita untuk memberikan perlindungan," ungkapnya. (Shanty)

25 Tahun Universitas Timika Berdiri, Tidak Pernah Ada Sentuhan Pemerintah

Wakil Rekror II UTI, Hilarius Dolame

MIMIKA, BM

Sudah 25 tahun Univeristas Timika (UTI) hadir di Kabupaten Mimika. Ini bukanlah waktu yang singkat dan perlu perjuangan panjang untuk terus mempertahankan eksistensinya.

Namun sayangnya, walau sudah lama beroperasi di Mimika tetapi tidak pernah merasakan sentuhan tangan Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika dan juga Yayasan Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK).

Wakil Rekror II UTI, Hilarius Dolame yang merupakan dosen lulusan Manado dan Malang ini mengaku sudah berulang kali memasukkan proposal ke Pemda Mimika dan YPMAK namun tidak pernah mendapatkan respon.

"Saya tidak tahu kenapa demikian, padahal seharusnya pemerintah dengan APBD yang paling tinggi dan YPMAK yang selama ini mengkampanyekan pendidikan sebagai visi dan misi utamanya bisa membuka mata untuk UTI yang notabene berada di Mimika dan mendidik anak-anak asli Papua yang juga merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) Mimika," tutur Wakil Rekror II UTI, Hilarius Dolame saat ditemui, Kamis (25/11).

Hilarius merasa kecewa terhadap pemerintah dan YPMAK karena tidak melihat perguruan tinggi yang ada di Mimika baik secara fisik maupun non fisik, bantuan dari mereka tidak pernah dirasakan.

Padahal kata Hilarius, UTI juga telah berkontribusi dengan menghasilkan SDM yang berkualitas. Banyak lulusan dari Universitas Timika yang kini bekerja dan berkarya bagi negeri ini.

"Saya sangat menyayangkan tindakan pemerintah dan YPMAK yang lebih memilih bermitra dengan perguruan tinggi lain di luar Mimika bahkan di luar Papua, padahal UTI juga tidak kalah bersaing dengan kampus-kampus di luar," katanya.

Dikatakan, dosen yang mengajar di UTI adalah dosen yang berkualitas. Mereka merupakan lulusan kampus ternama baik negeri maupun swasta seperti Univerisitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Univeritas Sam Ratulangi, Cenderawasih dan universitas lainnya yang ada di Pulau Jawa.

"Ini yang kami tidak habis pikir. Memang secara bangunan UTI kalah tapi secara kualitas kami tidak kalah,” ujarnya.

Kampus UTI memiliki tiga program studi yakni S1 Studi Agribisnis, S1 Ilmu Komunikasi dan S1 Psikologi. Saat ini masih masih terakreditasi C, namun pihak univeritas terus berusaha untuk mendorong ke akreditasi B.

Menurut Dolame, UTI akan lebih maju jika ada dukungan dari Pemda Mimika dan YPMAK. Apalagi UTI adalah satu-satunya perguruan tinggi di Papua dan Papua Barat yang memiliki jurusan Psikologi.

"Saya kembali ke Timika dan mengabdikan diri di sini karena saya melihat bahwa aset di Mimika harus dikembangkan, salah satunya UTI ini,” tuturnya.

Bahkan menurutnya, Mimika akan menuju smart city dan ibu kota Provinsi Papua Tengah, jadi seharusnya lebih memprioritaskan dan mengembangkan aset yang ada. Bukan justru sebaliknya malah menutup mata.

"Kalau kita mengembangkan univeristas yang ada di Mimika maka bisa saja ke depan akan lebih sedikit bahkan tak akan ada lagi yang kuliah di luar Mimika. Saya tidak akan menyerah mengembangkan dan memperjuangkan UTI," ungkapnya. (Shanty)

Peringati Hari Guru, TP-PKK Mimika Bagikan 500 Paket Buku Bacaan Kepada Anak-anak

Pada foto bersama, anak-anak terlihat bahagia usai diberikan buku oleh Ibu-ibu PKK

MIMIKA, BM

Tepat di momen peringatan Hari Guru yang jatuh pada tanggal 25 November kemarin, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Mimika melaksanakan kegiatan Sosialisasi Gemar Membaca.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan menambah minat baca pada anak-anak terlebih bagi mereka yang tidak bersekolah atau putus sekolah namun masih memiliki keinginan besar untuk membaca.

Sosialisasi dilaksanakan di TK Negeri Mapurujaya, Distrik Mimika Timur, Mimika pada Kamis (25/11).

Rombongan TP-PKK Mimika dipimpin oleh Ny. Kalina Omaleng yang diwakili oleh Wakil Ketua I Ny. Suzy Rettob. Sebanyak 500 paket buku dibagikan kepada anak-anak.

Pada kunjungan pertama di TK Negeri Mapurujaya rombongan disambut Kepala Distrik Mimika Timur, Yulianus Pinimet.

Wakil Ketua I Ny. Suzy Rettob mengatakan minat membaca harus ditanamkan sedini mungkin kepada anak-anak. Hal ini sangat bermanfaat bagi pengetahuan dan pendidikan masa depan anak.

“Kita membawa buku ini menyebar mulai dari Distrik Mimika Timur dengan catatan bahwa dikasih buku mereka tidak lagi bermain di jalan dan buku yang dibagikan ini gambarnya menarik untuk mereka,” tuturnya.

Lanjutnya, kegiatan tersebut merupakan program TP-PKK Mimika melalui Pokja II.

“Kami memberikan buku ini adalah awal untuk anak-anak belajar sejak dini sehingga gemar dan memiliki minat serta daya tarik membaca. Karena dari membaca bisa menambah wawasan sehingga besar nanti mereka makin banyak ilmu,” pesannya singkat.

Selanjutnya, sosialisasi dilaksanakan di Taman Baca Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Mimika. (Elfrida)

Top