Pendidikan

Cegah Miras Dan Narkotika, Binmas Polsek Miru Datangi SMAK Santo Ignatius

Pelajar SMAK Santo Ignatius serius saat mendengarkan penyuluhan terkait pentingnya bahaya miras dan narkotika

MIMIKA, BM

Dalam upaya menangkal bahaya minuman keras dan obat terlarang (narkotika) yang mengancam generasi muda khususnya pelajar, Binmas Polsek Mimika Baru terus meningkatkan penyuluhan.

Penyuluhan yang dilakukan oleh Binmas Polsek Mimika Baru kali ini menyasar pelajar SMAK Santo Ignatius Timika, Jumat (22/7).

"Kegiatan yang dilaksanakan ini sudah menjadi atensi pihak kepolisian,"ungkap Kapolsek Miru AKP Oscar Fajar Rahadian melalui Kanit Binmas, Ipda I Made Aribawa.

Pada saat memberikan penyuluhan, materi yang diberikan kepada pelajar yakni mengenai jenis-jenis miras dan narkotika, serta efek yang ditimbulkan akibat mengkonsumsinya.

"Ini guna memberikan edukasi dan pemahaman kepada siswa-siswi atau pelajar agar kedepannya tidak terjerumus, karena nanti dapat merugikan masa depan dalam meraih cita-cita dan harapan menuju kesuksesan,"kata Kanit Binmas.

Selain hal itu, melalui penyuluhan ini dijelaskan pula tentang konsekuensi jeratan hukum apabila terbukti mengkonsumsi, menyimpan dan menguasai ataupun menggunakan barang yang telah dilarang oleh negara.

"Saya harap adik-adik harus fokus pada giat belajar demi cita-cita yang mulia,"harap I Made.

Menanggapi penyuluhan Kanit Binmas Polsek Miru, pihak sekolah mengucapkan berterima kasih, karena hal tersebut dinilai sangat bermanfaat dengan harapan dapat menjadi pedoman bagi siswa atau pelajar dalam perjalanan masa depan merak. (Ignas)

Kabar Baik, SK P3K Sudah Ditandatangani, Gaji Siap Diproses

Kadis Pendidikan, Jenny O Usmany

MIMIKA, BM

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Jenny Usmany saat ditemui pada hari Rabu (20/7/2022) menyampaikan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) telah ditandatangani.

"SK P3K sudah ditandatangani, tinggal diambil. Kalau SK-nya sudah ada berarti tinggal diproses untuk pembayaran gajinya," ujar Jeny kepada wartawan di Hotel Horison Ultima.

Jenny menyebutkan pembayaran gaji pegawai P3K tersebut terhitung mulai bulan April 2022.

"Gajinya itu sejak TMT-nya, kalau tidak salah itu terhitung dari bulan April," katanya.

Lebih lanjut Jenny yang juga merupakan Penjabat Sekretaris Daerah Mimika mengatakan, apabila ada pegawai yang telah bekerja sejak TMT maka akan dibuatkan kebijakan.

"Jadi kalau memang sesuai dengan TMT terus misalnya dia sudah kerja maka nanti kita laporkan ke pimpinan untuk dibuatkan kebijakan karena dia sudah kerja. Jadi pastinya dalam waktu dekat ini sudah dibayarkan," pungkasnya. (Ade)

SMP Negeri 2 Diminta Konsisten Dengan Aturan Penerimaan Siswa Baru

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2022/2023 dengan aturan baru yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tampaknya menjadi persoalan serius di Kabupaten Mimika.

Pasalnya aturan yang mengatur daerah zonasi atau rayon tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh pihak sekolah.

Salah satu sekolah yang sempat menimbulkan aksi protes orang tua murid di Kota Timika adalah SMP Negeri 2.

Bahkan para orang tua murid sampai mendatangi Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob untuk menyampaikan persoalan tersebut.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob saat ditemui awak media di Gedung DPRD Mimika, Kamis (21/7/2022).

"Saya banyak didatangi orang tua murid yang anaknya mau masuk ke SMP Negeri 2. Banyak sekali yang mau masuk di SMP itu tapi katanya sudah full," ujarnya.

"Tapi anehnya ketika dicek, ternyata mereka yang tinggal di luar rayon seperti kompleks perumahan Pemda, di RSUD, dan di tempat-tempat lain diterima semua. Sedangkan mereka yang tinggal di sekitar sekolah tidak diterima," imbuhnya.

Menurut Wabup Rettob, ini adalah persoalan besar sehingga dinas terkait harus segera mengambil tindakan untuk diselesaikan.

"Terus ini kan persyaratannya tidak boleh ambil dua formulir. Artinya kalau sudah ambil formulir di salah satu sekolah, berarti tidak bisa lagi ambil formulir di sekolah lain. Jadi mereka yang tidak diterima ini mau dilempar ke sekolah lain tapi ternyata di sana tidak diterima juga karena bukan termasuk zona atau rayon," jelasnya.

Alasan lain sekolah kedua tidak terima karena sekolah tersebut merasa dianggap sebagai sekolah buangan.

"Ada salah satu bahasa yang keluar, 'yah kita ini kan bukan pembuangan'. Makanya akhirnya masyarakat kecewa sampai sekarang. Mereka tidak mendaftar di sekolah lain. Sekarang mereka khawatir mereka punya anak ini mau sekolah dimana," ungkapnya.

Wabup Rettob juga memastikan bahwa orang tua murid yang mempermasalahkan ini adalah mereka yang benar-benar tinggal di sekitaran sekolah.

"Mereka yang mengeluh ini jelas mereka yang tinggal di sekitar sekolah itu. Dan sekarang tercatat ada 48 orang yang tidak diterima. Padahal mereka itu yang betul betul rayon nya SMP negeri 2," tutur Wabup.

JR menyesalkan proses penerimaan yang dilakukan pihak SMP Negeri 2 Timika. Sebab, dia menilai pihak sekolah tidak konsisten dengan aturan yang sudah ditetapkan.

"Kalau memang ataurannya mengharuskan zonasi ya seharusnya pihak sekolah bisa lebih serius perhatikan itu. Jangan karena KKN, karena kenal, karena keluarga, karena anak pejabat terus langsung semua dimasukan di kategori zonasi. Itu tidak boleh. Kalau kita mau laksanakan aturan, ya harus konsisten," pungkasnya. (Ade)

Top