Pendidikan

Fasilitas Sentra Pendidikan Perlu Perbaiki, Tapi Anggarannya Jangan Disalahgunakan

Ketua Fraksi Mimika Bangkit Leonardus Kocu 

MIMIKA, BM

Gedung sekolah termasuk asrama serta fasilitas penunjang belajar lainnya di Sentra Pendidikan Sp5 harus segera diperbaiki Pemerintah Daerah Mimika.

Pasalnya kenyamanan dan sarana yang memadai akan sangat mendukung proses belajar mengajar di Sentra Pendidikan.

Ketua Fraksi Mimika Bangkit, Leonardus Kocu meminta Pemda Mimika memprioritaskan hal ini sebagai bentuk peningkatan mutu pendidikan di Mimika.

Meski saat ini pelaksanaan pendidikan dilakukan secara online dan belum berjalan normal, namun ada beberapa anak yang khususnya dari wilayah gunung dan pantai yang membutuhkan tempat tinggal, sehingga mereka perlu ditampung di asrama.

"Saya sangat setuju dengan usulan anggaran dari Disdik karena kalau di lihat dari kondisinya, perbaikan itu bukan hanya satu item saja, tetapi bagaimana soal air bersihnya, penerangan, kelayakan fasilitas luar dan dalam termasuk akses," jelasnya.

Menurutnya Sentra Pendidikan sebagai pusat pendidikan milik pemerintah yang diprioritaskan kepada putera puteri asli daerah sehingga wajib diberikan porsi lebih dalam mendukung layanan pendidikannya.

"Sekolah ini harus dibuat senyaman mungkin agar anak-anak merasa betah dalam belajar sehingga tidak ada yang kabur atau tidak kembali lagi ketika semua sudah normal," harapnya.

Terkait ini, pada pembahasan anggaran kemarin Leonardus Kocu mengatakan Dinas Pendidikan telah mengusulkan anggaran sebesar Rp20 miliar. Namun anggaran tersebut dirasionalisasi dan diharapkan terakomodir dalam APBD induk tahun 2021.

"Memang saat pembahasan anggaran ada beberap anggota dewan yang tidak setuju, sehingga perlu dievaluasi kembali,”katanya.

Jika nantinya terakomodir maka Kocu berharap dana ini dipergunakan sesuai peruntukannya. Jangan sampai terjadi penyelewengan anggaran karena jumlah termasuk sangat besar.

"Yang mengurus sekolah dan asrama itu harus profesional. Karena sentra pendidikan itu sebagai proyek percontohan yang harus benar-benar diperhatikan. Jangan lagi diintervensi oleh pemda yang pada akhirnya biaya untuk kebutuhan pokoknya tidak mereka maksimalkan,” tegasnya. (Rafael)

Mahasiswa Eksodus Minta Dewan Fasilitasi Kepulangan Mereka ke Kota Studi


Mahasiswa dan pelajar saat mendatangi gedung DPRD Mimika

MIMIKA, BM

Sekitar 50-an pelajar dan mahasiswa eksodus yang telah sekian lama kembali ke Timika akibat persoalan September 2019 lalu, mendatangi Kantor DPRD Mimika meminta dewan agar memfasilitasi mereka kembali ke kota studi masing-masing.

Kedatangan mereka ke gedung DPRD pada Senin (12/10) kemarin dibawah pimpinan Ketua Korwil pelajar dan mahasiswa kota studi Jayapura, Denias Senamum.

Kepada anggota dewan, Denias yang merupakan mahasiswa semester akhir Fisip Universitas Cenderawasih (Uncen) ini menyampaikan beberapa alasan mengapa mereka kembali ke Timika saat itu.

"Kami mahasiswa eksodus pada September 2019 lalu pulang ke Timika karena masalah rasis waktu itu. Kejadian ini terjadi di Jawa mengakibatkan mahasiswa dan pelajar se-Jawa Bali dan kami di Papua juga pulang ke Timika. Ini kami lakukan sebagai bentuk solidaritas atas apa yang terjadi saat itu," ungkapnya.

Denias mengatakan, hingga Oktober 2019, sekitar 100-an pelajar dan mahasiswa eksodus masih berada di Mimika.

Menurutnya, rata-rata pelajar dan mahasiswa yang masih berada di Mimika saat ini adalah mereka yang dikategorikan orangtuanya tidak mampu.

Ini menyulitkan mereka untuk kembali sementara mereka yang orangtuanya mampu, sudah kembali ke kota studi masing-masing dengan biaya sendiri.

"Kami tidak tahu mau mengeluh ke siapa lagi sehingga kami datang ke DPRD supaya kami dibantu bagaimana solusinya agar bisa kembali sekolah dan kuliah. Kami sudah ke bagian SDM tapi tidak direspon dan tidak ada kepastian," ungkapnya.

Hengki Omabak, Mahasiwa Manajemen Semester V di salah satu universitas di Manado kepada anggota DPRD, senada juga menyampaikan hal yang sama.

Ia bahkan mengatakan mereka berapa kali ingin bertemu dengan Kabag SDM Setda Mimika namun selalu tidak menemukan jalan keluarnya.

“Awalnya kami berharap mereka perhatian dan peduli dengan keadaan kami tapi selalu sama, tra ada perhatian jadi kami datang ke sini meminta jalan keluar untuk masa depan kami," ungkapnya.

Kedatangan mereka ini disambut Ketua Komisi C Elminus Mom dan sekretaris Saleh Alhamid. Komisi ini membidangi pendidikan, kesehatan, infrasturkutur dan perhubungan.

Elminus mengakui bahwa keadaan saat itu tidak mudah dilalui oleh semua pelajar dan mahasiswa Papua termasuk asal Mimika. Siapapun tidak ingin mengalami situasi tersebut.

Ia mengakui bahwa mereka harus kembali ke Timika dengan segala konsekuensi yang ada namun bukan menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan niat baik mereka untuk ingin kembali melanjutkan pendidikan mereka.

Pemerintah diminta untuk lebih bijak melihat persoalan ini karena berhubungan dengan masa depan generasi muda negeri ini.

Jika diabaikan, mereka akan mudah terjerumus dengan pengaruh lingkungan yang pastinya berdampak pada masa depan yang suram.

"Mereka ini anak-anak kita. Kalau bukan kita yang kasih perhatian, siapa lagi? Kita tidak bisa abaikan masa depan mereka begitu saja. Yang sudah terjadi tidak sepenuhnya jadi kesalahan mereka juga, ini semua karena keadaan saat itu. Kami akan fasilitasi agar mereka bisa ketemu dengan bagian SDM dan kita sama-sama harus cari jalan keluar untuk masa depan mereka," ungkap Elminus Mom, mantan ketua DPRD Mimika. (Rafael)

Keputusan Belajar Tatap Muka Tergantung Persetujuan Orang Tua

Kepada Dinas Pendidikan, Jenni O Usmani

MIMIKA, BM

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim memperbolehkan sekolah menggelar pembelajaran tatap muka mulai Januari 2021, namun keputusan ini tetap dikembalikan pada kebiajakan daerah di seluruh Indonesia.

Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Jenni Usmany saat diwawancarai BM di Hotel Horison Diana, menyampaikan hal tersebut.

"Memang dari menteri tapi semua kembali lagi ke kebijakan daerah. Untuk membuka kembali belajar tatap muka di sekolah harus melalui persetuan orang tua yang wajib menadatangani surat pernyataan diatas materai 6.000. Orang tua harus siap menerima konsekuensi dari keputusan tersebut," jelasnya.

Jeni mengatakan, bahwa saat ini merupakan era digital sehingga model anak belajar sepenuhnya tergantung pilihan orang tua.

"Orang tua harus membuat surat pernyataan siap menerima konsekuensinya, misalnya anaknya kena sesuatu apa lagi sekarang masih pandemi. Jangan sekolah atau pemerintah yang dituntut dan disalahkan," tegasnya.

Dijelaskan, model pembelajaran musim pandemi ini dilakukan dalam tiga pilihan yakni melalui google class room, whatsapp dan modul.

"Jika ada orang tua yang tidak setuju dengan belajar tatap muka, maka bisa tetap meneruskan tiga metode belajar sebelumnya," ujarnya.

Katanya, meskipun keputusan belajar tatap muka dikembalikan ke daerah dalam hal ini instansi teknis Dinas Pendidikan, namun ia tidak akan menyarankan ke bupati ataupun wakil bupati untuk membuka proses tatap muka full seperti dulu karena konsekuensinya sangat berat.

“Maka sebagai pimpinan di instansi teknis itu saya pun tidak akan menyarankan ke pimpinan untuk membuka tatap muka secara full. Saya tidak mau. Karena nanti dampak dari semua inikan pimpinan yang kena,” ujarnya.

Sebelum proses tatap muka kembali dibuka, ia harus melihat hasil laporan Dinas Kesehatan dan RSUD terlebih dulu.

Jika kasus terus meningkat maka hal ini tidak akan dilanjutkan meski pun nantinya belajar tatap muka tidak rutin dilakukan setiap hari atau menggunakan sistem shift.

"Kalaupun misalnya ada tatap muka tetapi tetap dalam jumlah yang terbatas mungkin satu anak jatah masuk sekolahnya satu minggu namun tetap saja konsekuensinya berat," terangnya.

Pemerintah tidak tinggal diam dalam menangani persoalan ini, Jenni Usmani juga mengharapkan tatap muka bisa dibuka kembali. Tetapi, jika situasi belum memungkinkan, maka pihaknya tidak bisa mengambil keputusan tersebut.

"Saya harap jangan juga masyarakat atau orang tua hanya mengkritik. Tetapi harus memberi solusi dan masukan ke kami juga. Karena kalau pemerintah mengambil tindakan atau mengambil langkah sekolah tatap muka full, lalu ada masalah apakah pemerintah juga tidak dituntut? Siapa yang mau membuat pernyataan itu. Boleh saja buka belajar tatap muka hanya kita harus pikirkan semua keadaan ini,” jelasnya. (Shanty)

Top