Pendidikan

Terungkap!! Akibat Kurangnya Guru, Masih Ada Anak Sekolah di Atuka yang Belum Bisa Membaca dan Berhitung

Wabup Mimika, Johannes Rettob saat bermain gitar dan bernyanyi bersama dengan anak-anak Kampung Atuka

MIMIKA, BM

Pendidikan pada umumnya merupakan bekal bagi setiap anak untuk mencapai masa depan mereka. Namun sayangnya, pendidikan kadang menjadi suatu hal yang disepelehkan atau diabaikan.

Hal ini dialami anak-anak yang ada diwilayah pesisir khusunya di Kampung Atuka, Distrik Mimika Tengah.

Mereka seharusnya anak-anak memperoleh pendidikan yang sama seperti di kota, namun anak-anak di kampung tersebut malah kekurangan guru.

Dampaknya, ada anak-anak usia sekolah baik kelas 3,4 dan 5 yang ditemukan ternyata belum bisa membaca dan berhitung.

Oleh karena itu Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan bahwa hal ini adalah bukti perhatian di sekolah sangat kurang.

"Kita pemerintah harus malu bahwa ternyata kondisi anak-anak seperti ini. Kita belum bisa berikan perhatian yang luar biasa buat anak-anak disini. Hari ini saya lihat banyak anak-anak yang sudah kelas 3, 4 dan 5 tidak bisa baca dan berhitung. Alasannya kekurangan guru padahal disini ada dua sekolah yaitu SD Inpres dan SD YPPK," kata Wabup saat meninjau langsung kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Pi Ajar bagi anak-anak di Kampung Atuka, Jumat (21/1).

Melihat metode belajar yang dilakukan oleh komunitas Pi Ajar bagi anak-anak di Kampung Atuka, Wabup Mimika memberikan apresiasi karena komunitas ini telah meluangkan waktu dan tenaga untuk datang dan memberikan hal yang baik demi masa depan anak-anak.

"Anak-anak ini sangat ingin tahu tentang segala macam namun tenyata bukti perhatian di sekolah sangat kurang. Kita lihat anak-anak yang belajar di ruang terbuka di pinggir sungai ini kelihatan mereka sangat senang," ungkap Wabup Mimika.

Menurut orang nomor dua di Mimika bahwa metode yang dilakukan oleh komunitas Pi Ajar dengan belajar di luar ruang sekolah perlu digerakan.

"Saya pikir metode-metode seperti begini perlu kita coba gerakan sehingga bisa memberikan motifasi yang baik untuk anak-anak kita demi masa depan mereka. Saya juga tadi sudah diskusikan dengan kadistrik bahwa kita perlu memperhatikan anak-anak ini secara baik," ungkapnya.

"Sebab metode seperti ini semangatnya anak-anak luar biasa, karena mereka punya keinginan yang luar biasa . Kesan saya juga bahwa memang pendidikan di sekolah di pesisir ini mungkin tidak terlalu maksimal. Kita pemerintah harus malu, pendidikan harus malu karena ini adalah wajah," lanjut Wabup John.

Menanggapi hal tersebut, selaku Kadistrik Mimika Tengah, Samuel Yogi mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika segera prioritaskan tenaga guru. Pasalnya sangat dibutuhkan bagi anak-anak demi masa depan.

"Kami minta dipriotiskan tenaga guru disini baik untuk di SD Inpres dan SD YPPK, supaya ink sama dengan di kota karena kami disini tenaga pengajarnya menjadi kendala,"ungkapnya. (Ignas)

Sekolah Akan Kena 3 Sanksi Jika Guru Non ASN Tidak Didaftarkan Sebagai Peserta Jamsostek

Para guru saat mengikuti FDG terkait surat edaran

MIMIKA, BM

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 terkait Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), telah membuat BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) cabang Mimika terus melakukan koordinasi dengan seluruh sekolah guna mempercepat pelaksanaan perintah dari presiden tersebut.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Mimika, Verry K Boekan mengatakan, kegiatan hari ini adalah untuk tindaklanjut dari Inpres nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi program jaminan sosial Ketenagakerjaan di Indonesia.

"Dari Inpres nomor 2 itu kemudian Menteri Riset dan Teknologi mengeluarkan surat edaran nomor 8 tahun 2021 untuk menindaklanjuti Inpres tadi. Sehingga kami lakukan FDG bersama guru-guru dari berbagai sekolah di Mimika," terang Verry saat ditemui di Hotel Cartenz, Jumat (17/12).

Katanya, sejauh ini tenaga honor guru belum ada yang didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, namun demikian sebagian yayasan berinisiatif sendiri mendaftar sebelum adanya surat edaran ini seperti Taruna Papua dan YPJ.

Dengan adanya surat edaran ini maka semua sekolah baik negeri maupun swasta wajib mendaftarkan tenaga pendidiknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Aturan dari pemerintah sekarang ketat, bukan main-main lagi. Karena ada sanksi bagi sekolah yang tidak daftarkan tenaga pendidiknya sebagai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Verry menjelaskan, ada 3 item yang tidak diberikan jika tidak didaftarkan tenaga kerjanya yakni, perpanjangan ijin operasi tidak diberikan, akreditasi program study tidak diberikan dan akreditasi satuan Pendidikan baik formal dan non formal tidak diberikan oleh Menristek.

"Sudah ketat sekarang jadi diharapkan secepatnya didaftarkan tenaga pendidik non ASN menjadi peserta. Karena kalau sekolah mau ajukan akreditasi akan diminta sertifikat BPJS dan kartu BPJS. Kan ini bukan untuk siapa-siapa ini untuk tenaga pendidik sebagai perlindungan," ungkapnya.

Sementara Kasie Bidang Pembinaan pada Dinas Pendidikan mengatakan, sehubungan dengan surat edaran dari pusat nomor 8 tahun 2021 tentang peningkatan, kepatuhan dan kepesertaan program jaminan sosial pada satuan pendidikan formal dan informal maka dianggap perlu untuk dilakukan kegiatan seperti saat ini.

"Dari kami Dinas Pendidikan mengharapkan peserta yang berstatus non PNS dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Ini penting karena berhubungan dengan perlindungan. Dengan kehadiran BPJS Ketenagakerjaan ini membantu kita untuk memberikan perlindungan," ungkapnya. (Shanty)

25 Tahun Universitas Timika Berdiri, Tidak Pernah Ada Sentuhan Pemerintah

Wakil Rekror II UTI, Hilarius Dolame

MIMIKA, BM

Sudah 25 tahun Univeristas Timika (UTI) hadir di Kabupaten Mimika. Ini bukanlah waktu yang singkat dan perlu perjuangan panjang untuk terus mempertahankan eksistensinya.

Namun sayangnya, walau sudah lama beroperasi di Mimika tetapi tidak pernah merasakan sentuhan tangan Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika dan juga Yayasan Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK).

Wakil Rekror II UTI, Hilarius Dolame yang merupakan dosen lulusan Manado dan Malang ini mengaku sudah berulang kali memasukkan proposal ke Pemda Mimika dan YPMAK namun tidak pernah mendapatkan respon.

"Saya tidak tahu kenapa demikian, padahal seharusnya pemerintah dengan APBD yang paling tinggi dan YPMAK yang selama ini mengkampanyekan pendidikan sebagai visi dan misi utamanya bisa membuka mata untuk UTI yang notabene berada di Mimika dan mendidik anak-anak asli Papua yang juga merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) Mimika," tutur Wakil Rekror II UTI, Hilarius Dolame saat ditemui, Kamis (25/11).

Hilarius merasa kecewa terhadap pemerintah dan YPMAK karena tidak melihat perguruan tinggi yang ada di Mimika baik secara fisik maupun non fisik, bantuan dari mereka tidak pernah dirasakan.

Padahal kata Hilarius, UTI juga telah berkontribusi dengan menghasilkan SDM yang berkualitas. Banyak lulusan dari Universitas Timika yang kini bekerja dan berkarya bagi negeri ini.

"Saya sangat menyayangkan tindakan pemerintah dan YPMAK yang lebih memilih bermitra dengan perguruan tinggi lain di luar Mimika bahkan di luar Papua, padahal UTI juga tidak kalah bersaing dengan kampus-kampus di luar," katanya.

Dikatakan, dosen yang mengajar di UTI adalah dosen yang berkualitas. Mereka merupakan lulusan kampus ternama baik negeri maupun swasta seperti Univerisitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Univeritas Sam Ratulangi, Cenderawasih dan universitas lainnya yang ada di Pulau Jawa.

"Ini yang kami tidak habis pikir. Memang secara bangunan UTI kalah tapi secara kualitas kami tidak kalah,” ujarnya.

Kampus UTI memiliki tiga program studi yakni S1 Studi Agribisnis, S1 Ilmu Komunikasi dan S1 Psikologi. Saat ini masih masih terakreditasi C, namun pihak univeritas terus berusaha untuk mendorong ke akreditasi B.

Menurut Dolame, UTI akan lebih maju jika ada dukungan dari Pemda Mimika dan YPMAK. Apalagi UTI adalah satu-satunya perguruan tinggi di Papua dan Papua Barat yang memiliki jurusan Psikologi.

"Saya kembali ke Timika dan mengabdikan diri di sini karena saya melihat bahwa aset di Mimika harus dikembangkan, salah satunya UTI ini,” tuturnya.

Bahkan menurutnya, Mimika akan menuju smart city dan ibu kota Provinsi Papua Tengah, jadi seharusnya lebih memprioritaskan dan mengembangkan aset yang ada. Bukan justru sebaliknya malah menutup mata.

"Kalau kita mengembangkan univeristas yang ada di Mimika maka bisa saja ke depan akan lebih sedikit bahkan tak akan ada lagi yang kuliah di luar Mimika. Saya tidak akan menyerah mengembangkan dan memperjuangkan UTI," ungkapnya. (Shanty)

Top