hukum kriminal

Terlihat personil gabungan saat berada dilokasi pembakaran pesawat Susi Air Pilatus Porter P-4/PK-BVY (foto istimewa)

MIMIKA, BM

Untuk memberikan rasa nyaman bagi masyarakat agar tidak ada gangguan lagi dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya, kini TNI-Polri sudah menempati seluruh titik diwilayah Kabupaten Nduga.

"Pasukan sudah insert disemua wilayah yang ada Kabupaten Nduga. Saat ini upaya negosiasi masih berjala dan kalau dia (Egianus) masih tetap keras hati itu silahkan, apa boleh buat kita tetap lakukan penegakan hukum,"tegas Kapolres Nduga AKBP, Rio Aleksander Panelewen kepada awak media di Kantor Pelayanan Polres Mimika, Selasa (21/02/2023).

Terkait dengan upaya negosiasi dari pihak pemda Nduga serta tokoh agama,masyarakat dan adat, kata Kapolres Nduga masih menunggu hasilnya.

"Sudah dua minggu tim yang pergi mencari keberadaan Egianus untuk melakukan negosiasi, dan sampai saat ini belum ada informasi kembali. Jadi tim yang pergi itu mereka yang bisa berbicara dengan Egianus,"kata Rio panggilan akrab sehari-harinya.

Ditambahkan Kapolres bahwa terkait dengan sejumlah barang bukti yang sudah diamankan itu akan disampaikan oleh Kaops Damai Cartenz.

"Itukan masih dugaan nanti releasenya terkait investigasi itu ranahnya di Kaops Damai Cartenz. Sementara untuk situasi disana semua sudah aman, karena semua anggota sudah ditempatkan disemua titik,"ungkapnya.(Ignasius Istanto)

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Mimika, Muh. Nurman S. Karupukaro

MIMIKA, BM

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Mimika, Muh. Nurman S. Karupukaro, menyayangkan kinerja Dinas Perikanan yang lemah dalam melakukan pengawasan terhadap kelicikan para mafia ikan.

Pasalnya sepanjang tahun 2022, pendapatan asli daerah (PAD) Mimika pada pelelangan ikan yang ditargetkan Dinas Perikanan sebesar Rp1 miliar, hanya bisa mencapai Rp650 juta.

"Masa perikanan dalam satu tahun pendapatan cuma segitu, Omong kosong itu. Sisanya kemana?" Tegas Nurman saat diwawancarai awak media di ruang kerjanya, Rabu (22/2/2023).

Menurut Nurman, sesungguhnya mafia ikan itu sudah ada sejak lama dan masih bermain hingga kini akibat lemahnya pengawasan dari dinas terkait.

"Itu (mafia ikan) sudah hampir dari zaman dulu sampai hari ini, cuma dinas kita ini, pemerintah kita ini lemah. Sangat lemah sekali dalam pengawasan," tandasnya.

Nurman menyebutkan bahwa sektor perikanan memang merupakan salah satu ladang bagi para oknum untuk meraup keuntungan pribadi, sehingga tidak heran jika mafia ikan masih saja ada.

"Itu memang sebagai ladang untuk mencari. Oknum-oknum yang terlibat itu mencari dari keuntungan itu dengan membiarkan pendaratan ikan tidak pada tempatnya biar tidak ditarik retribusi. Retribusinya kemana, ya ke oknum-oknum yang terlibat langsung. Makanya dibilang mafia," kata Nurman.

"Padahal peraturan daerah sudah kita buat, tempat pelelangan ikan sudah ada, sehingga diharapkan bisa menghasilkan pendapatan daerah. Sayangnya dari zaman dulu sampai hari ini masih saja ada (mafia ikan). Anehnya begitu DPR pergi periksa, aman. Nanti DPR sudah balik, kambu lagi," imbuhnya.

Dari kejadian-kejadian kebocoran yang terus berulang ini, Nurman mengharapkan adanya langkah tegas untuk memberantas oknum-oknum mafia ikan tersebut.

"Jangan hanya beri teguran saja. Pedoman pada Peraturan Daerah yang kita buat sudah jelas. Kita sudah sepakati sama-sama loh, bahwa kalau ada oknum yang mengambil dengan sengaja dan tidak menggunakan peraturan daerah di tempat yang salah, maka jelas hukumannya pidana," tegas Nurman.

"Kalau kita (DPRD) besok tidak pakai surat teguran lagi, kita langsung minta kepada kepala dinas dan langsung kepada bupati untuk segera dikeluarkan, dipecat," lanjutnya menegaskan.

Menurutnya, ketegasan seperti itulah yang diperlukan karena oknum-oknum itu telah merugikan pendapatan keuangan daerah.

"Aturan sudah jelas, merampas hak itu jelas. Kemudian aset itukan dibuat dan dipelihara oleh uang rakyat. PPI, pelabuhan, perawatannya, maintenance, dan lain sebagainya itukan pakai uang rakyat, APBD. Lalu kalau uangnya dicuri terus, kapan bisa kembalikan itu," pungkasnya. (Endy Langobelen)

Kasat Lantas, AKP Darwis

MIMIKA, BM

Operasi keselamatan cartenz 2023 yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres Mimika sudah berakhir selama 14 hari sejak tanggal 07 hingga 20 Februari itu terjaring sebanyak 490 kendaraan.

490 kendaraan yang terjaring ini baik roda dua sebanyak 422 unit, roda empat sebanyak 69 unit dan roda enam sebanyak 5 unit. Dari kesemua kendaraan yang terjaring ini karena melakukan pelanggaran, seperti saat berkendaraan tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM, menggunakan TNKB palsu maupun merubah TNKB dari dinas ke hitam.

"Dari jumlah kendaraan tersebut ada beberapa unit yang sudah diambil pemiliknya setelah dilakukan penilangan,"kata Kasat Lantas Polres Mimika, AKP Darwis saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor Satlantas Polres Mimika, Selasa (21/02/2023).

Dijelaskan Kasat Lantas, dari jumlah 422 unit roda dua, yang dikenakan tilang sebanyak 267 unit. Sementara untuk teguran sebanyak 23 unit, sedangkan 125 unit masih diamankan karena masih menunggu pemiliknya.

"Kalau untuk roda empat sendiri yang sebanyak 69 unit itu yang ditilang sebanyak 25 unit, teguran 12 unit dan yang masih menunggu pemilknya sebanyak 29 unit. Sedangkan untuk roda enam dari 5 unit yang tertilang itu 2 unit dan yang masih menunggu pemiliknya 3 unit,"jelas Darwis.

Walaupun operasi keselamatan cartenz sudah berakhir, namun untuk pelaksanaan hunting-hunting maupun pemeriksaan tetap dilakukan.

"Kita lakukan hunting-hunting ini untuk mencegah terjadinya kasus laka pantas,tapi untuk waktu pelaksanaannya itu tidak setiap hari, nanti kita lihat situasi,"kata Darwis. (Ignasius Istanto)