politik

Kapolres Mimika saat memberikan arahan terkait pentingnya menjaga kamtibmas menjelang maupun sesudah pelaksanaan Pemilukada.

MIMIKA, BM

Menjelang pelaksanaan Pilkada pada tanggal 27 November nanti, Kapolres Mimika melaksanakan kegiatan tatap muka bersama para tokoh-tokoh yang berlangsung di Hotel Horison Ultima, Jumat (25/10/2024).

Kegiatan ini menitikberatkan pada pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat, khususnya menjelang momen krusial Pemilukada yang akan berlangsung bulan depan tanggal 27 November.

Oleh karena itu Kapolres Mimika, AKBP I Komang Budiartha mengajak para tokoh untuk bersama-sama berkomitmen dalam menjaga kamtibmas di wilayah hukum Polres Mimika.

Selain itu, kegiatan ini juga merupakan langkah terus mempererat hubungan antar pemangku kepentingan dalam menciptakan suasana aman dan kondusif jelang Pemilukada tahun 2024.

"Jadi kegiatan tatap muka dengan tokoh agama, masyarakat serta pemuda dan tokoh adat ini untuk berkomitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan diwilayah hukum polres Mimika menjelang atau sesudah pelaksanaan pemilukada," kata Kapolres Mimika, AKBP I Komang Budiartha seusai kegiatan.

Menurut Kapolres, dalam kegiatan itu banyak hal yang menjadi usulan atau masukan dari para tokoh-tokoh dalam membahas strategi mendukung pelaksanaan Pemilukada damai tahun 2024.

"Jadi kita sama-sama mengikuti untuk ketertiban bersama, karena kamtibmas itu merupakan hal yang sangat penting buat kita semua," ujar AKBP I Komang.

Menanggapi terlaksananya kegiatan ini, Ketua FKUB Mimika, Pdt. Jeffry C. Hutagalung memberikan apresiasi, sebab kegiatan yang dilaksanakan ini sangat penting demi kenyamanan masyarakat.

“Saya berharap kegiatan ini rutin digelar oleh pihak kepolisian,"ucapnya.(Ignasius Istanto) 

Foto bersama usai kegiatan

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggandeng Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) dalam pengelolaan air limbah domestik.

Dengan perkembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk yang begitu cepat, Bappeda melihat hal ini perlu dilakukan.

Sekretaris Bappeda, Joseph Manggasa mengatakan, USTJ sebagai institusi yang menangani urusan perencanaan penelitian dan pembangunan daerah, menyusun kegiatan ini untuk menghasilkan dokumen acuan bagi Kabupaten Mimika dalam memenuhi pelayanan terhadap masyarakat.

"Kajian ini adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pengelolaan air limbah domestik. Urusan air limbah domestik ini memang seharusnya ada di PUPR, tetapi akan bersinggungan dengan OPD terkait lainnya,"kata Yoseph.

Yoseph mengatakan, bahwa dokumen hasil kajian ini juga diharapkan bisa menjadi dokumen pendukung bagi OPD terkait dalam pengusulan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana otsus dalam rangka pengolahan air limbah di masyarakat. Serta menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyedotan air limbah di masyarakat.

Dijelaskan, air limbah domestik adalah limbah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga, misalnya dari ari bekas mencuci, kemudian air dari kamar mandi disebut green water. Sedangkan yang dari Water Closet (WC) di sebut black water.

Akademisi USTJ yang menjadi tim ahli dalam kajian ini, Dr. Ari Sumule mengatakan, pertumbuhan penduduk memiliki dampak negatif yang serius terhadap penurunan kualitas lingkungan. Pertambahan jumlah penduduk juga akan meningkatkan konsumsi pemakaian air bersih yang berdampak pada peningkatan produksi air limbah.

Menurutnya, banyak permasalahan umum yang dihadapi Kabupaten Mimika dalam pengelolaan air limbah permukiman. Misalnya, rendahnya akses masyarakat terhadap tersedianya air dan sanitasi dasar yang layak, fasilitas pengelolaan air limbah yang belum sesuai standar, masih lemahnya fungsi kelembagaan di daerah yang melakukan pengelklaan air kimbah di pemukiman dan yang lainnya.

"Seperti diketahui Kabupaten Mimika telah membangun beberapa unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, yang membantu masyarakat dalam membuang limbah secara komunal, tetapi bangunan- bangunan SPALD yang ada belum dikatakan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, operasional dan pemeliharaannya,"kata Dr Ari.

Dikatakan, Pemkab Mimika memang berkonsentrasi untuk itu, meskipun sarana prasarana sudah ada tetapi belum berfungsi dengan baik. Berbicara tentang limbah domestik ini, sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari anak-anak hingga orang tua pasti menghasilkan air limbah. Kalau ini tidak dikelola maka akan mencemari lingkungan.

"Kajian yang dilakukan ini akan berlangsung selama enam bulan hingga mengasilkan sebuah dokumen yang bisa dijadikan sebagai pedoman. Seperti kebijakan-kebijakan dalam mengelola air limbah, termasuk pembenahan SDM sehingga benar-benar paham proses sanitasj yang layak,"ungkapnya. (Shanty Sang)

Paslon JOEL saat mengikuti debat Pertama Pilkada Mimika

MIMIKA, BM 

Tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Mimika telah mengikuti debat publik pertama yang dilangsungkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika di Gor Futsal, Jalan SP 5, Timika, Rabu (23/10/2024).

Pasangan calon bupati dan wakil bupati Mimika nomor urut 1 Johannes Rettob – Emanuel Kemong (JOEL) memaparkan visi dan misi gerakan kebangkitan ekonomi masyarakat adil dan sejahtera (Gerbang Emas).

Menurut John, debat ini disaksikan seluruh masyarakat Mimika sehingga penting menyampaikan informasi yang pasti.

“Kami tidak mau memberi janji di awan-awan, kami tidak mau yang terlalu muluk-muluk. Kita harus bicara semua dengan data dan informasi yang pasti,” kata John dalam konferensi pers usai debat.

John mengatakan, dirinya mmemiliki kewajiban menyampaikan data dan fakta kepada masyarakat agar mereka tidak sekedar terbuai dengan janji-janji politik yang pada akhirnya tidak terealisasi.

“Kami tidak mau membohongi publik dalam hal program-program ini. Kita bicara data yang memang telah dirancang dan dihitung sesuai kondisi dan kemampuan daerah,” ucapnya.

Dalam debat tadi, Calon Wakil Bupati Emanuel Kemong mempertanyakan program bertema gratis yang ditawarkan pasangan Maximus Tipagau – Peggi Patrisia Pattipi (MP3). Mulai dari kesehatan gratis, pendidikan gratis, transportasi gratis baik laut darat dan udara, listrik gratis, dan lain-lain.

“Pertanyaannya adalah bagaimana metode dan hitungannya serta siapa saja yang mendapatkan fasilitas tersebut, dananya dari mana dan regulasi apa yang saudara pakai,” tanya Emanuel.

Maximus mengatakan, potensi APBD Mimika Rp7,3 triliun membuat dirinya optimis seluruh program gratis yang ditawarkan itu bakal terealisasi.

“Kita punya sumber dari pendapatan daerah cukup besar. Salah satu dari PT. Freeport Indonesia. DAU juga besar, Otsus juga besar. Maka dana ini sangat cukup untuk mensejahterakan orang asli Papua. Secara amanah UU memperbolehkan untuk melakukan hal itu,” katanya.

Jawaban Maximus ditanggapi balik Johannes Rettob. Menurutnya, paslon nomor urut 2 mestinya memaparkan secara teknis bagaimana program itu akan dijalankan. Tidak sekedar secara umum bicara APBD yang fantastis.

“Kita ini punya niat yang sama untuk membangun Mimika. Tapi kita harus jelas. Kita harus punya data, kita bicara dengan data. Saya kasih contoh, transportasi gratis, bagaimana cara hitungnya transportasi gratis. Hitungannya ini yang paling penting,” kata John.

“Ada juga listrik gratis. Di kabupaten Mimika saja, ada 200 ribu rumah. Rata-rata tagihan pelanggan misalnya Rp500 ribu, kita kali dapat Rp1,2 triliun untuk satu tahun. Itu baru listrik. Belum transportasi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain,” lanjutnya.

Jika bicara fakta, sebut John, pendidikan saat ini sebetulnya sudah digratiskan oleh pemerintah untuk sekolah-sekolah negeri. Tetapi untuk sekolah swasta harus jelas bagaimana sistem yang tepat untuk memberikan subsidi gratis.

“Sekolah swasta, apakah kita bisa jamin untuk mereka juga bisa gratis atau tidak. Maka, adek kalau kita ngomong kita harus ngomong dengan data. Yang realistis saja kita bicara,” ucap John. (Red)