Disnakertrans Mimika Sosialisasikan Draf Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Orang Asli Papua


Tampak suasana sosialisasi draf Raperda perlindungan tenaga kerja orang asli Papua pada hari Rabu (7/12/2022) di lantai II Hotel Grand Tembaga, Timika, Papua Tengah

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) melaksanakan sosialisasi draf rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja bagi Orang Asli Papua (OAP), Rabu (7/12/2022) di lantai II Hotel Grand Tembaga, Timika, Papua Tengah.

Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh Staf Ahli Bupati Mimika, Septinus Timang dan diikuti oleh perwakilan lembaga-lembaga adat, kerukunan, organisasi pemuda, akademisi, organisasi perempuan, tokoh masyarakat, para pengusaha, dan OPD terkait.

Septinus melalui sambutannya mengatakan bahwa sosialisasi pemahaman undang-undang tenaga kerja ini sangat penting. Sebab, undang-undang tenaga kerja merupakan produk hukum yang harus diketahui oleh semua warga negara Indonesia, khususnya yang terlibat langsung di dalam hubungan kerja.

"Mengingat kabupaten mimika adalah salah satu kabupaten dengan tingkat pencari kerja yang tinggi sehingga perlunya sosialisasi undang-undang tenaga kerja agar dapat mengatur setiap pencaker yang masuk di Kabupaten Mimika," ujarnya.

Septinus menyampaikan, tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk tercapainya ketaatan terhadap perundang-undangan tenaga kerja dan transmigrasi.

"Fungsi dan peran dinas terkait dalam penanganan setiap masalah ketenagakerjaan adalah mendukung ketersediannya tenaga-tenaga teknis sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, serta melakukan penegakan hukum terhadap setiap penyimpangan dan pelanggaran pelaksanaan peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Lebih lanjut disebutkan bahwa selama ini, persoalan yang selalu menjadi atensi bagi Disnakertrans Mimika adalah masalah pengangguran dan kesempatan kerja.

"Hanya ada satu kunci pokok yaitu peranan SDM yang harus dapat dipersiapkan dari sekarang dan perengkat hukum mengenai undang-undang tenaga kerja yang memadai harus mulai di sosialisasikan dan di persiapkan dari sekarang," tandasnya.

Septinus berharap, dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, saran dan masukan-masukan dari para peserta dapat memberikan bobot terhadap draf Raperda tentang penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja bagi OAP.

"Sehingga setelah ditetapkan oleh DPR, hal ini sudah bisa menjadi pegangan untuk kita punya pencaker, termasuk mereka yang sudah berkeja di perusahaan-perusahaan," pungkasnya. (Endi Langobelen)

Top