BPKAD Mimika Inventarisir Aset Senilai Rp80,6 Miliar


Kabid Asset pada BPKAD, Y. Jefri Pawara

Tidak lakukan proses balik nama, selama ini Pemda sering membayar banyak kendaraan dinas yang seharusnya sudah diputihkan

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah melakukan inventarisir aset-aset yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Distrik.

Kabid Asset pada BPKAD, Y. Jefri Pawara saat ditemui di Hotel Grand Tembaga, Selasa (6/12/2022) mengatakan, tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan inventarisir aset di masing-masing OPD. Inventarisir aset kali ini supaya bisa memisahkan mana barang-barang yang akan dihapuskan.

"Jadi outputnya itu supaya kita mengetahui barang-barang di OPD itu yang harus kita hapuskan supaya jangan tercatat di aset kita lagi," kata Jefri.

Ia mengatakan, bahwa total aset yang di inventarisir senilai Rp80.638.440.310 yang meliputi 36 OPD dan 5 distrik. Dan yang dihapuskan adalah barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi.

"Jadi terlihat aset kita besar tapi sebenarnya tidak karena sudah tercampur dengan ada barang-barang yang sudah tidak kita temukan atau tidak layak pakai itu hanya tercatat di aset kita," Ujarnya.

Termasuk beberapa kendaraan yang Jefry memang sudah diputihkan dan sudah dikeluarkan SK pemutihannya tetapi pemakai tidak melakukan balik nama.

"Padahal di SK pemutihannya sudah jelas mereka wajib melakukan proses balik nama. Karena tidak melakukan balik nama akhirnya pajak itu masih melekat di kita. Samsat itu menagihnya kolektif. Jadi semua kendaraan plat merah milik Pemda Mimika menagihnya di kami jika yang bersangkutan tidak membayarnya,"katanya.

Lebih lanjut Jefri mengatakan, untuk menyelesai persoalan itu tahun 2023 BPKAD akan mengeluarkan SK pemutihan yang akan diberikan kepada Samsat. Begitupun dengan kendaraan yang sudah hibah, supaya dikeluarkan dari daftar kendaraan pemerintah daerah.

Ia mencontohkan, seperti yang terjadi pada RSUD yang menerima barang hibah dari Kemenkes tahun 2013 dan sudah akan diputihkan. Namun, sayangnya BPKAD tidak bisa lakukan itu karena tidak masuk dalam aset Pemda Mimika.

Oleh sebab itu, ia meminta kepada semua OPD agar dapat memperhatikan masalah aset ini.

"Barang hibah baik kendaraan ataupun apapun apa namanya harus dilengkapi dengan berita acara dan NPHD karena itu barang masuk ke kita. Dengan dasar itu kita catatkan sebagai aset kita. Yang namanya pencatatan aset itu harus ada nilai perolehannya," Tutur Jefri.

Tambahnya, penghapusan aset akan dilakukan secara bertahap, SK penghapusan juga akan dikeluarkan secara bertahap juga.

"Satu SK kita keluarkan nilainya di bawah Rp5 miliar. Saat ini kita baru keluarkan 3 SK yang untuk tahap pertama," Ungkapnya. (Shanty Sang)

Top