UP 2021 Sebesar Rp17 Miliar Sudah Digunakan 60 OPD

Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi BPKAD Mimika, Sisilia Diana Kelanangame

MIMIKA, BM

Uang Persediaan (UP) tahun 2021 sebesar Rp17 miliar sudah digunakan oleh 60 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). UP telah diberikan di awal tahun untuk kebutuhan mendesak.

Pemberian UP berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati nomor 22 tahun 2021 tentang jumlah UP OPD, tata cara penggunaan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban UP dilingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika.

Dalam SK tersebut tertulis UP diberikan dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan khususnya pelaksanaan APBD.

Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi BPKAD, Sisilia Diana Kelanangame, ditemui di ruang kerjanya, Senin kemarin mengatakan, setiap awal tahun UP diberikan kepada OPD untuk membiayaai kebutuhan belanja yang mendesak.

"UP diberikan di awal tahun namun nanti pertanggung jawabannya diakhir tahun. Dalam tahun berjalan ini UP digunakan untuk belanja-belanja mendesak dan nilainya tidak melebihi UP itu sendiri," jelas Sisilia.

Dikatakan, besaran UP untuk 60 OPD bervariasi, ada OPD yang pagunya besar seperti Dinas PUPR mendapat Rp500 juta, ada juga OPD yang dapat Rp400 juta, Rp350 juta. Namun untuk semua distrik merata, masing-masing Rp100 juta.

Dalam SK Bupati itu, kata Sisilia, juga ditegaskan bahwa UP yang dapat digunakan hanya sebesar nilai yang telah tertuang dalam SK tersebut.

"Langsung sudah ditentukan besarannya, jadi pada saat akhir tahun harus dikembalikan sebesar itu. Total anggaran UP dalam SK untuk 60 OPD sebesar Rp17 miliar," tutur Sisilia.

Dijelaskan, pertanggungjawaban UP dilakukan dalam bentuk GU (Ganti Uang). Uang tersebut dikembalikan ke kas bendahara pada akhir tahun. Pengembaliannya bisa dalam bentuk setoran kembali sebesar nilai yang digunakan atau surat pertanggungjawaban (SPj).

"Sebelum akhir tahun wajib kembalikan. Kalau ada OPD yang terlambat maka kami biasa desak atau biasa juga Bupati keluarkan langkah-langkah akhir tahun. Kalau ada yang terlambat biasa ada sanksi administrasi. Tapi itu biasa dikeluarkan oleh pimpinan daerah," tuturnya.

Dijelaskan, dalam tahun berjalan, misalnya jumlah TU tidak mencukupi belanja OPD maka OPD dapat mengusulkan penambahan melalui Tambahan Uang (TU).

"Misalnya UP Rp100 juta sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan membutuhkan biayanya Rp200 juta. Artinya, UP yang didapatkan kurang sehingga OPD bisa meminta dengan TU," jelasnya.

Lanjut Sisilia, TU hanya diberikan ketika UP-nya tidak mencukupi. TU biasanya dipakai untuk perjalanan dinas termausk kegiatan lainnya.

"UP yang dikembalikan itu akan kita isi kembali supaya kasnya masih ada agar dapat digunakan untuk belanja yang mendesak lagi," Ungkapnya.

Sementara utu, Kepala BPKAD, Marthen Mallisa mengatakan, UP merupakan uang persediaan yang diambil oleh bendahara pengeluaran untuk kegiatan yang bukan kegiatan belanja modal dan kegiatan fisik.

"Itu kan diganti uangnya, diambil dari kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari UP. Uang itu berputar terus di bendahara pengeluaran. Semua OPD sudah ambil UP," tutur Marthen.

Dikatakan, tahun lalu ada OPD yang belum mempertanggungjawabkan UP namun semua telah diselesaikan.

"Memang itu jadi temuan BPK juga tapi kita sudah selesaikan sebelum LHP keluar," ujarnya. (Shanty)

Top