kesehatan

Pertemuan bersama Dinas Kesehatan Mimika, YPKMP dan perwakilan lima puskesmas

MIMIKA, BM

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika bekerjasama dengan Yayasan Pengembangan Kesehatan dan Masyarakat Papua (YPKMP) melakukan evaluasi program kerja sama pojok malaria di lima puskesmas yang telah dibentuk sejak tahun 2019.

Berdasarkan evaluasi program pojok malaria di lima puskesmas tersebut, dinilai sudah dilakukan dengan baik karena pengawasan minum obat malaria sampai tuntas dilakukan dengan menemani pasien saat pertama minum obat di puskesmas.

Direktur Yayasan Peneliti Malaria, dr Rini saat diwawancarai mengatakan, saat ini ada lima Puskesmas di Kabupaten Mimika yang didampingi dalam pelaksanaan pojok malaria sejak tahun 2019.

Bulan lalu pihaknya membuat kesepakatan dengan kepala puskesmas tentang apa yang bisa dilakukan agar keberadaan pojok malaria ini berkesinambungan yang berarti mereka mandiri untuk melakukannya.

"Dan hari ini setelah 1 bulan kemudian kita memberikan evaluasi. Saya senang sekali karena hampir semua puskesmas mereka semangat sekali untuk memastikan pojok malaria itu berfungsi karena mereka sama-sama ingin menurunkan kasus malaria di daerahnya masing-masing,"tutur dr Rini.

Menurutnya, hasil evaluasi mengembirakan karena ada upaya dan ada perubahan yang bermanfaat dan berbeda dari pertemuan bulan lalu dibandingkan saat ini.

Dijelaskan, pojok malaria dibentuk sebagai salah satu upaya bahwa semua pasien malaria mendapatkan pemantauan secara langsung oleh pihak Puskesmas.

Selain memberikan edukasi meminum obat malaria hingga tuntas, mereka juga diawasi saat memulai meminum dosis pertama. Bahkan untuk dosis pertama dilakukan di depan petugas.

"Jadi intinya pojok malaria itu untuk memastikan pasien malaria bisa terpantau meminum obat hingga selesai dan diberikan edukasi tentang malaria itu sendiri," ujarnya.

Menurut dr Rini, setelah ada kampanye tentang kepatuhan minum obat di puskesmas, ada peningkatan berarti.

Artinya, mereka (pasien-red) paham bahwa minum obat itu penting dan harus segera diminum sesuai dosis dokter. Minum obat pun harus sampai selesai karena biasanya ketika mulai merasa sehat, pasien biasa berhenti meminum obat.

"Tapi pastinya kita harus terus melakukan penelitian dan observasi lagi," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penyakit Menular dan Tidak Menular pada Dinkes Mimika, Obeth Tekege mengatakan, kegiatan utama yang harus dilakukan dalam menangani malaria di lingkungan adalah menjaga lingkungan selalu bersih. Selain itu selalu memperhatikan jangan sampai ada genangan air.

"Di situlah dilakukan pojok malaria di Puskesmas. Kami Dinkes juga sudah menganggarkan dana untuk beli minum dan makanan ringan sehinga pasien datang berobat dan sebelum minum obat harus makan baru minum obat. Tahun ini dianggaran perubahan kita sudah masukkan, tinggal nanti kita distribusikan ke puskesmas,"kata Obeth.

Katanya, sementara ini inovasi dari lima puskesmas sudah ada. Ini tidak terlepas dari kerja keras kepala puskesmas yang mengatur pojok malaria di puskesmas masing-masing.

"Kita di sini ada beberapa mitra yang semuanya kerja dengan baik termasuk dalam koordinasi. Semua program yang ada itu mereka lihat, analisa, evaluasi dan kita menindaklanjuti seperti yang sekarang YPKMP lakukan. Jadi kami berharap ke depan jika ada masalah, kami sama-sama jalankan sesuai data analisis yang ada di Kabupaten Mimika,"ungkapnya. (Shanty)

Reynold Ubra, Kepala Dinas Kesehatan Mimika

MIMIKA, BM

Kabupaten Mimika terpilih menjadi lokus Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak serta prevelensi stunting di Papua.

Hal tersebut berdasarkan hasil kegiatan penguatan audit maternal perinatal surveilans dan respon yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Papua di Hotel Horison, Selasa (8/9).

"Kegiatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Papua dan Dinkes Mimika adalah untuk begaimana meningkatkan sistem audit kematian maternal perinatal atau mengaudit penyebab kematian ibu dan neonatus di Kabupaten Mimika," jelas Kepala Dinkes Mimika, Reynold Ubra saat di wawamcarai di Hotel Horison, Selasa (8/9).

Reynold mengatakan, dasar kegiatan ini karena di tahun 2020-2024 Mimika adalah salah satu lokus Kemenkes untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Papua.

Selain itu juga Kabupaten Mimika terpilih sebagai salah satu kabupaten untuk menurunkan prevalensi stunting di Provinsi Papua.

"Jadi, ini merupakan lokus prioritas nasional sampai tahun 2024. Nah, bagaimana untuk melakukan audit maternal atau strategis-strateginya, maka perlu dilakukan pemantapan mutu tenaga dalam rangka langkah-langkah apa yang harus dilakukan pada saat melakukan audit terhadap penyebab kematian ibu dan anak di Kabupaten Mimika. Kegiatan ini tentu saja bersinergi dengan rencana kerja yang saat ini sedang kami jalankan, yang telah dijalankan maupun yang akan kami evaluasi," tutur Reynold.

Lebih lanjut Reynold mengatakan, ada 3 puskesmas untuk Angka Kematian Ibu (AKI) atau lokus menurunkan angka kematian ibu dan bayi yaitu Puskesmas Atuka, Puskesmas Manasari dan Puskesmas Jita. Sementara untuk stunting yaitu Puskesmas Manasari dan Puskesmas Atuka.

Disebutkan, Sustainable Development Goals (SDGs) menetapkan terjadi penurunan AKI dari 305 menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup dan di Mimika masih ada diangka 400.

"Rata-rata kematian ibu melahirkan setiap tahun diatas 15. Sementara bayi jauh lebih tinggi yakni bisa 20. Hanya saja, angka kematian yang dilaporkan itu kecil oleh karena itu tidak terlapor. Kita mencoba untuk membeda ini dan mencari faktor-faktor apa yang menyebabkan ibu itu meninggal," ujarnya.

"Jadi, kami memotret data-data kesehatan dalam rangka menyiapkan fasility bestnya seperti apa untuk sarana kesehatan baik tingkat fasilitas kesehatan tingkat dasar maupun rujukan. Kemudian nanti kami akan memotret bagaimana di komuditasnya atau di masyarakatnya. Sehingga, hal-hal yang berpengaruh ini bisa di desain kemudian bisa diinterfensi," jelasnya.

Berdasarkan data nasional, kata Reynold, ibu dan bayi yang rentan untuk meninggal sebenarnya itu di daerah yang aksesnya terbatas, tapi kalau melihat data-data di Mimika hal ini sebenarnya sebanding.

Ada 4 faktor yang menyebabkan ibu beresiko dan pada akhirnya meninggal. Ini diistilahkan dengan 4 terlalu, yaitu terlalu muda waktu hamil, terlalu dekat jarak kehamilannya, terlalu tua waktu hamil yaitu diatas 35 tahun menjadi resiko dan terlalu banyak yakni anaknya lebih dari dua.

Sementara itu, faktor pendorong ibu berisiko sampai meninggal, yakni 3 terlambat, terlambat datang ke fasilitas kesehatan, terlambat mengambil keputusan dan terlambat tenaga kesehatan untuk memberi pertolongan.

"4 terlalu dan 3 terlambat itulah yang sebenarnya mendorong tingkat kematian ibu. Tetapi hal ini tidak menjadi satu, artinya bisa dipilah-pilah supaya bisa melihat mana yang menjadi penyebab utama. Ini yang harus bisa kita pastikan,” ungkap Reynold.

Sementara itu target dinkes di tahun 2020, lanjut Reynold, stunting, isu kematian ibu dan juga ada penyakit menular termasuk Covid-19 yang bisa dilakukan atau disiapkan dalam triwulan terakhir di tahun 2020 yaitu menyiapkan sistemnya. sistem harus terpadu, terintegrasi tetapi berkesinambungan.

Reynold mencontohkan, di puskesmas pelayanan dasar bisa terpenuhi karena adanya 4 alasan mendasar. Pertama, sumber daya tenaga kesehatan (minimal memiliki 9 jenis tenaga di puskesmas.

Kedua, ketersediaan alat kesehatan. Ketiga, obat-obatan harus tersedia dan keempat, pembiayaan kesehatan.

Sementara di daerah terpencil minimal ada 5, yakni tenaga dokter, para medis yaitu perawat, bidan, tenaga penujang medis seperti tenaga laboratorium, tenaga farmasi, dan tenaga Kesehatan Masyarakat.

Keempat hal di atas menurut Reynol merupakan jawaban bagaimana meminimalisir atau mengendalikan angka kematian ibu dan anak tetapi juga untuk penyakit-penyakit lainnya terutama penyakit esensial.

Lebih lanjut, Reynold juga mengatakan stunting di Mimika, lebih rendah dari pada angka nasional. Angka nasional diturunkan menjadi 14 persen di tahun 2024, sedangkan di Timika ada pada angka 9 persen. Menurutnya, angka ini dalam tanda kutip merupakan fenomena gunung es.

"Pemicu stunting di Mimika sangat komplek mulai dari pelayanan ibu dan anak, misalnya terlalu banyak 4T bisa mempengaruhi anak itu kerdil. Kemudian saat bersalin tidak ditolong oleh tenaga kesehatan tetapi ditolong oleh dukun. Mestinya bidan dan dukun beranak harus bermitra, pada saat bersalin kalau ditolong oleh tenaga kesehatan maka dia akan mendapat imunisasi, pemantauan 1 x 24 jam pasca perslinan atau kunjungan neonatusnya sampai 3 hari persalinan, kemudian pelayanan ASI eksklusif juga harus jalan," ungkapnya lagi.

Stunting kata Reynold menjadi masalah kesehatan di Mimika. Fakta yang biasa didengar di rumah-rumah sakit bahwa terdapat balita atau anak yang gizi buruk, penyebab gizi buruk bukan karena tidak makan tetapi disebabkan oleh penyakit-penyakit menular seperti malaria dan TB.

Oleh karena itu, Dinkes Mimika mencoba mendesain sistem yang harus terintegrasi tetapi berkesinambungan. Ibu hamil ketika ditemukan pertama kali kata Reynold harus dipantau sampai melahirkan. Minimal K1 kunjungan neonatus 24 jam - 48 jam baru selesai kemudian dikawal sampai usia dua tahun.

"Makanya pentingnya 1000 hari pertama kehidupan saat ibu itu hamil sampai anak dua tahun menjadi penting. Tumbuh kembang anak melalui posyandu itu ada. Pelayanan posyandu itu mengukur bagaimana upaya pelayanan kesehatan masyarakat dengan balok MKDS, nah kita mengukur anak dibawah dua tahun yang datang dan itu setiap bulan dilakukan untuk mengetahui berat badannya berkurang atau tidak, status imunisasinya lengkap atau tidak," jelasnya. (Shanty)

Seorang warga Mimika diberikan dan dipasangkan masker secara langsung oleh anggota TNI

MIMIKA, BM

Sebanyak lima puluhan anggota gabungan TNI dan Polri di Timika, Mimika, Papua membagikan masker gratis, sumbangan Alumni Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) angkatan tahun 1989.

Kegiatan bakti sosial pembagian 800 masker jenis scuba ini dipusatkan di dua titik yaitu pasar Sentral jalan Hasanuddin dan eks pasar Swadaya, jalan Yos Sudarso, Selasa (8/9).

Pembagian masker ini melibatkan unsur TNI dari Kodim 1710/Mimika dan Polres Mimika. Hal ini juga merupakan wujud kerjasama, sinergitas, dan soliditas serta kepedulian TNI-Polri kepada masyarakat.

Dandim 1710/Mimika melalui Danramil 1710-05/Jila, Kapten Inf Heli Sukmajaya mengatakan, pembagian masker yang dilakukan ini merupakan mandat yang diberikan oleh alumni Akabri 89 kepada warga kabupaten Mimika.

"Pembagian masker ini bantuan dari senior kita yang lulusan TNI-Polri. Jadi kebetulan kita yang dituakan dan ditunjuk oleh dandim untuk koordinir pembagian masker ini," katanya.

Selain itu Kapten Inf. Heli Sukmajaya juga mengatakan pembagian masker menyasar warga di dua tempat ini lantaran banyak warga yang beraktifitas di pasar namun tidak menerapkan protokol kesehatan, salah satunya tidak menggunakan masker.

"Kami berharap agar paling tidak dengan pembagian masker ini mengurangi penyebaran Virus Corona sehingga aktifitas perekonomian warga dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

Pantauan Beritamimika.com di eks pasar Swadaya, selain membagikan masker kepada warga yang tidak memiliki masker, aparat gabungan TNI dan Polri juga melakukan sosialisasi terkait penerapan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran covid-19. (Ignas)