ekonomi pembangunan

Antrian panjang di salah satu SPBU di Timika

MIMIKA, BM

Banyaknya pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax yang beralih ke Pertalite menyebabkan BBM jenis ini paling cepat habis di sejumlah SPBU Timika.

Walau sebenarnya harga Pertamax masih jauh dibawah harga keekonomian BBM yang mengalami penyesuaian harga sejak 3 Maret 2022.

Hal ini disampaikan oleh Branch Sales Manager IV Pertamina MOR VIII Papua, Nanda Setyantoro saat ditemui, Senin (25/7/2022).

"Memang kendalanya saat ini adalah adanya pergeseran konsumen yang cukup besar, dari kendaraan yang biasanya membeli Pertamax menjadi Pertalite,” tuturnya.

Nanda mengatakan, perubahan pola konsumsi masyarakat ini tidak sesuai, mengingat Pertalite merupakan BBM bersubsidi yang diperuntukan untuk kalangan masyarakat rentan seperti angkutan umum, plat kuning dan kendaraan lainnya.

Hal ini diatur dalam Perpres No. 191/2014 serta Surat Keputusan (SK) Kepala BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020.

Nanda menjelaskan bahwa kuota BBM subsidi saat ini sudah ditetapkan oleh BPHMigas dan penyalurannya per SPBU.

Untuk jumlah kuotanya per SPBU sekarang 8-16 ton untuk BBM jenis solar, dan BBM jenis pertalite 16-24 ton setiap Senin - Sabtu.

"Sementara untuk Pertamax tidak memiliki kuota karena merupakan Jenis Bahan Bakar Umum (JBU)" ujarnya.

Dikatakan, BBM jenis pertalite saat ini konsumsinya mengalami kenaikan hingga 7 persen. Hal ini di dominasi oleh kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

"Penetapan kuota oleh BPH Migas juga merupakan perhitungan dan usulan dari Pemda. Sehingga harusnya tidak mungkin kurang alokasinya," ujarnya.

"Mungkin juga ini efek dari adanya disparitas harga BBM, yang mana dulu selisih antara pertalite dan Pertamax tidak sampai Rp 2.000 jadi masyarakat ada yang menggunakan pertamax dan ada juga yang pertalite," jelasnya.

Keadaan ini menurut Nanda hal jelas akan mempengaruhi kondisi di lapangan dimana pengguna Pertalite semakin bertambah, karena adanya konsumsi yang tidak tepat tersebut.

Kuota akan BBM bersubsidi pun sepenuhnya merupakan kewenangan dari BPH Migas dan dari pemerintah daerah.

Jadi yang dapat mengajukan penambahan kuota adalah Pemda Mimika, dan yang nantinya akan dilakukan persetujuan oleh BPH Migas dengan menerbitkan SK Kuota BBM.

"Pertamina hanya sebagai pendistribusi saja, pada prinsipnya kita akan mendistribusikan BBM sesuai dengan apa yang telah dialokasikan pada SK," ujarnya.

Nanda menjamin tidak ada kelangkaan sebab kelangkaan terjadi jika minyak tidak ada. Kendala biasanya karena penyaluran dari kapal tangker yang terlambat, apalagi saat ini di beberapa wilayah perairan laut sedang mengalami gelombang tinggi.

"Kendaraan pribadi saat ini juga baru kita evaluasi pemakaiannya dengan Program Subsidi Tepat. Harapannya dengan adanya program ini dapat menekan oknum-oknum yang menyalahgunakan BBM bersubsidi dan juga menekan kendaraan pribadi agar lebih memilih BBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentunya hal ini juga mengacu pada Perpres No. 191/2014," jelasnya.

Nanda juga mengungkapkan kemungkinan adanya penggunaan kendaraan yang dimodifikasi untuk pengangkutan BBM namun pertamina tidak dapat melakukan pengawasan.

"Kalau dari Pertamina ketika ada SPBU yang melakukan pelanggaran kami kasih sanksi. Seperti di SP3 pernah kena sanksi yakni penyetopan supply sementara," ungkapnya.

Walau demikian menurutnya bahwa modus lain yang selama ini dilakukan adalah mengisi BBM subsidi di kendaraan dan kemudian disedot untuk di jual, dan kembali lagi mengantri di SPBU.

"Pertalite kan tidak bisa dibeli dengan gen jadi modus yang dilakukan seperti itu. Tapi kami tidak bisa lakukan pengawasan seperti itu. Penegakkan atas tindakan seperti ini merupakan kewenangan dari pihak yang berwajib, dan dapat pula di pidanakan karena merupakan kejahatan yang merugikan negara karena berkaitan dengan BBM bersubsidi," Ungkapnya. (Shanty)

Beberapa warga Mimika saat mendaftarkan kendaraan mereka pada program subsidi tepat MyPertamina

MIMIKA, BM

PT Pertamina Patra Niaga akan mulai menerapkan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran di Timika, pada akhir Bulan Juli 2022.

Guna memastikan ketepatan sasaran subsidi kepada masyarakat, PT Pertamina Patra Niaga mengajak para pengendara roda empat untuk mendaftarkan kendaraannya pada program subsidi tepat MyPertamina.

Salah satu bentuk kegiatan adalah booth registrasi subsidi MyPertamina yang sudah berlangsung sejak beberapa hari lalu dan akan berakhir pada Sabtu (23/7/2022).

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua-Maluku, Edi Mangun saat ditemui, Jumat (22/7/2022) mengatakan bahwa program ini ditujukan agar BBM bersubsidi ini tepat sasaran.

Program My Pertamina yang saat ini dijalankan baru memasuki tahap pendataan dan pendaftaran yang lebih diutamakan pada pemilik kendaraan roda empat dan di atasnya.

“Pada masa pendaftaran dan transisi ini, masyarakat masih tetap bisa membeli Pertalite dan Solar tanpa menggunakan QR code tersebut, namun kami tetap mendorong masyarakat agar mendaftarkan kendaraan dan identitasnya agar program ini tepat sasaran. Kami juga tegaskan kembali bahwa ini website bukan aplikasi,”kata Edy.

Edy menjelaskan, pendaftaran ini dilakukan agar pendaftar mendapatkan barcode yang nantinya dipakai dalam pembelian BBM bersubsidi.

Setelah mendaftar nanti, kata Edy, berkas pelanggan akan dikirim ke Jakarta untuk dilakukan verifikasi untuk diketahui haknya mendapatkan BBM bersubsidi. Bila layak, pelanggan akan mendapatkan barcode yang dapat dipakai saat pembelian BBM di SPBU.

Katanya, masyarakat akan mendapatkan QR Code melalui email atau notifikasi di website https://subsiditepat.mypertamina.id.

Untuk kemudahan masyarakat, QR Code bisa dicetak dan dibawa ke SPBU, sehingga tidak wajib membawa telepon genggam ke SPBU.

"Jadi ketika melakukan pengisian BBM hanya ditunjukkan ke petugas dan petugas akan scan dan diketahuilah bahwa kendaraan tersebut berhak menerima BBM subsidi jadi dapat di isi. Setelah di isi bukan bayar pakai aplikasi tapi bayar biasa pakai tunai atau uang," Jelasnya.

Edy memastikan pelaksanaan pendaftaran melalui website bukan untuk menyulitkan masyarakat, namun untuk melindungi masyarakat rentan yang sebenarnya berhak menikmati subsidi.

Terkait kekhawatiran warga perihal penerapan ini dapat menambah kemacetan, ia membantah hal ini. Menurutnya, justru penerapan Subsidi Tepat My Pertamina ini akan mengurangi kemacetan.

Sebab pembelian akan sesuai prosedur dan sasaran dan juga dengan kebijakan ini, stok BBM di SPBU akan terus tersedia, sebab hanya pelanggan yang berhak subsidi yang dapat melakukan pembelian sesuai kebutuhannya.

"Jadi tujuan pendataan ini tidak lain adalah untuk melindungi masyarakat dan memastikan subsidi yang tepat sasaran sehingga anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah benar-benar dinikmati yang berhak," ujarnya.

"Ke depan kami harap, data ini bisa digunakan untuk menetapkan kebijakan ini bersama pemerintah serta dapat mencegah potensi terjadinya potensi penyalahgunaan atau kasus penyelewengan BBM subsidi di lapangan," lanjutnya.

Tambahnya, berdasarkan data yang ditemukan sedikitnya ada sekitar 10 ribu kendaraan di Timika, khusus untuk kendaraan roda empat yang saat ini yang sudah terdaftar atau mendaftar sebanyak 300 kendaraan.

"Saat ini kami masih membuka loket pendaftaran My Pertamina offline di Terminal Pasar Sentral. Selanjutnya, loket pendaftaran ini juga akan disebar di sejumlah SPBU di Timika,"ungkapnya. (Shanty)

Foto bersama para peternak Timika usia mengikuti pelatihan budidaya ternak ayam dan babi 

MIMIKA, BM

Guna meningkatkan pendapatan ekonomi peternak khususnya peternak lokal di Mimika, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak & Keswan) memberikan pelatihan budidaya ternak ayam buras dan babi kepada 124 KK.

Pelatihan budidaya ayam buras dan babi ini berlangsung di Bobaigo, Kamis (21/7/2022) dibuka oleh Kepala Disnak & Keswan drh Sabelina Fitriani.

drh Sabelina Fitriani melalui Kabid pengembangan dan penyuluhan peternakan, Yuliana Yom mengatakan, Pelatihan ini tujuannya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi peternak.

Dengan adanya pengetahuan yang mereka dapatkan maka peternak bisa memelihara ternak dengan baik agar dapat berproduksi untuk menghasilkan jumlah ternak dalam jumlah yang banyak hingga pada akhirnya mereka bisa meningkatkan pendapatan ekonomi.

"Jadi pelatihan ini ada 2 macam peserta yakni peternak babi dan peternak ayam. Jadi semua peternak babi ada 93 orang yang hadir sekarang tapi yang terima bantuan ada 96 sementara peternak ayam buras ada 28 KK," ungkapnya.

Yuliana menjelaskan, bahwa program penyuluhan yang dilakukan ada 2 macam yakni sosialisasi sebelum diberikan ternak dan penyuluhan kedua adalah penyuluhan yang berlangsung selama 3 tahun.

"Peternak diajar sampai betul-betul mereka mendapat ilmu supaya ternak yang dipelihara itu betul-betul dipelihara dengan baik dan berhasil," ujarnya.

Dijelaskan juga bahwa penyaluran bantuan ternak ayam buras dan babi menggunakan dana Otonomi Khusus (Otsus). Bantuan dari Dana Otsus ini sudah berlangsung sejak 2004.

Tidak hanya bantuan ayam dan babi saja, namun ada juga bantuan ternak sapi yang mana sejak tahun 2021 telah diberikan bantuan ternak sapi sebanyak 140 ekor sementara tahun ini jumlah bantuannya 200 ekor.

"Kita mau itu berikan kepada peternak lokal tapi yang tahun 2021 itu mereka tolak sehingga kami berikan kepada peternak lain yang sudah bisa berternak. Namun bupati tidak hentikan bantuan ini dan bahkan menyiapkan lahan di Logpon sebanyak 20 hektare agar peternak lokal nantinya dapat belajar beternak," ujarnya.

Menurutnya, lahan di Logpon telah dibersihkan dan bahkan sudah ditanami rerumputan untuk ternak sapi. Sementara pemberian 200 ekor ternak sapi tahun 2022 rencananya akan dilakukan pada November. (Shanty)