Nasional

Pasca Covid 19, Perekonomian Sulawesi Tenggara Mulai Membaik

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi (Foto Google)

KENDARI, BM

Mulai terkendalinya pandemi Covid-19 di Indonesia membuat pertumbuhan ekonomi negara semakin membaik begitu juga dengan kondisi keuangan negara.

Hal ini juga secara langsung berdampak pada aktifitas masyarakat yang juga secara perlahan bangkit dari keterpurukan ekonomi setelah dua tahun lebih terkekang dalam badai covid-19.

Pemerintah sejauh ini terus berupaya menjaga daya tahan ekonomi Indonesia melalui instrumen fiskal serta mengoptimalkan peran APBN untuk pengendalian inflasi dan melindungi daya beli masyarakat serta menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Pemulihan ekonomi yang terjadi di awal tahun 2022 menjadi faktor kunci meningkatkan pendapatan negara.

Meningkatnya jumlah transaksi ekonomi ikut mengakselerasi penerimaan perpajakan dan non perpajakan di Indonesia.

Hal ini juga diperkuat dengan implementasi Undang-Undang tentang harmonisasi perpajakan, kenaikan beberapa harga komoditas, meningkatnya dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan juga meningkatnya pendapatan pada berbagai jenis layanan oleh Badan Layanan Umum (BLU).

Menurut data keuangan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara realisasi pendapatan negara semester I cukup baik yakni Pendapatan APBN 2022 memiliki pagu Rp3,53 triliun.

Sepanjang paruh pertama 2022, telah terealisasi pendapatan senilai Rp1,45 triliun atau 41,12 persen, meningkat sebesar 8,36 persen (YoY).

Pagu belanja pemerintah pusat (BPP) adalah senilai Rp6,7 triliun, yang sampai Juni 2022 ini telah terealisasi Rp2,8 triliun atau 41,86 persen, atau turun 18,35 persen dibanding semester pertama tahun 2021 (YoY).

Transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) juga turun sebesar 0,82 persen dibanding periode yang sama tahun 2021, pagu sebesar Rp15,8 triliun baru terealisasi Rp7,7 triliun atau 48,89 perseb.

Diharapkan, kinerja APBN dan APBD pada semester II akan membaik untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara.

Pada bulan Juni 2022, Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami deflasi sebesar 0,24 persen. Sementara itu, Neraca perdagangan bulan Juni 2022 mencatatkan surplus US$200,47 juta, meskipun di periode yang sama terjadi peningkatan nilai impor sebesar 39,39 persen.

Dalam rangka mengurangi dampak pandemi, pemerintah juga masih melanjutkan berbagai program penebalan perlindungan sosial.

Penyaluran PC-PEN sektor perlindungan masyarakat (PKH, BLT sembako, BLT dana desa, BLT minyak goreng, insentif tenaga kesehatan, dan klaim pasien COVID-19) sampai Juni 2022 terealisasi Rp809,4 miliar.

Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat lebih mengetahui dan mengawal pelaksanaan APBN demi Sulawesi Tenggara dan Indonesia yang makin baik.

Membaiknya kinerja di paruh pertama tentu memberikan stimulus dan harapan terhadap kinerja APBN ke depan.

Dalam mengarungi ekonomi karena pandemi ini, pemerintah melakukan berbagai strategi dan adaptasi yaitu meningkatkan pengeluaran pemerintah (government expenditure) dan memberikan keringanan terhadap perpajakan.

Kondisi ini dimaksudkan untuk tetap menjaga perputaran ekonomi dan memulihkan perekonomian domestik dari hantaman pandemi.

Meskipun gelombang rintangan yang dihadapi oleh APBN begitu besar pada separuh awal tahun, pelaksanaan APBN 2022 tetap mampu berjalan dengan baik dan sesuai dengan arah kebijakan yang diharapkan.

Perjalanan APBN adalah faktor kunci dari kredibilitas pengelolaan keuangan negara di mata masyarakat.

Kinerja baik pada setengah perjalanan tahun ini tentu memberikan stimulus dan harapan terhadap kinerja positif APBN di periode berikutnya.

Kinerja yang baik pada paruh pertama ini tentu dapat memberikan suntikan energi positif untuk kembali melangkahkan kaki bersama menempuh separuh perjalanan lagi, serta mengantarkan APBN 2022 menuju garis akhir untuk kemenangan dan pemulihan ekonomi negeri ini.

Penulis : Paska Pakpahan, Kepala Seksi Supervisi Proses Bisnis Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

500 Bendera Merah Putih Dikibarkan Di Kampung Banti Hingga Opitawak Sambut HUT Ke-77 RI

Terlihat personil gabungan TNI-Polri tengah memasang bendera Merah Putih dibantu beberapa warga

MIMIKA, BM

Menyogsong peringatan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022, ada hal berbeda dan meriah yang dilakukan oleh personil gabungan TNI Polri dan masyarakat Kampung Banti hingga Opitawak di Distrik Tembagapura.

Pada momen ini, mereka melakukan pemasangan 500 bendera merah putih yang dikibarkan di Kampung Banti hingga Opitawak.

Aksi cinta NKRI ini dipimpin langsung oleh Kapolsek dan Danramil Tembagapura.

"Kegiatan yang dilakukan ini guna menanamkan rasa nasionalisme dan rasa cinta kami kepada tanah air Indonesia," kata Kapolsek Tembagapura, Kapolsek Tembagapura AKP. Ahmad Dahlan.

Ia juga mengungkapkan bahwa situasional di wilayah kerjanya ini dalam keadaan aman dan damai. Aktifitas masyarakat juga berjalan sebagaimana biasanya.

Sementara itu, terkait dengan kemeriahan menyambut HUT Ke-77 tahun ini, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng pada hari Jumat (29/7/2022) telah mengeluarkan surat edaran (SE) nomor yang Nomor: 003.1/486/2022 tentang Partisipasi Menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022.

Melalui SE tersebut, Bupati Omaleng mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi menyambut semarak HUT Kemerdekaan RI sebagai wujud ekspresikan rasa cinta pada tanah air.

Hal utama yang disampaikan dalam surat edaran tersebut adalah masyarakat maupun seluruh instansi diwajibkan untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak di lingkungan masing-masing mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2022. (Ignas)

Dukung Agenda G20, Freeport Tekan Emisi Gas Rumah Kaca dengan Inovasi Teknologi dan Kolaborasi

Freeport Indonesia sudah menjalankan program reboisasi di lahan seluas 3 ribu hektar dan penanaman 5 juta pohon, yang telahberkontribusi terhadap penyerapan karbon

JAKARTA, BM

PT Freeport Indonesia (PTFI) secara konsisten mendukung fokus agenda G20 2022 dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK).

Hal tersebut tersampaikan dalam dialog Bincang Dua Puluh bertajuk “Misi Keberlanjutan melalui Penurunan Emisi” pada Kamis (7/7) lalu di Jakarta, bertepatan dengan momentum presidensi Indonesia di rangkaian acara pertemuan G20 2022.

Bersama dengan Kompas, Climate Stewardship Working Group (CSWG) G20, Yayasan Kehati, Universitas Papua, dan pemerhati lingkungan, PTFI sepakat bahwa kolaborasi multipihak diperlukan dalam percepatan upaya mitigasi pengurangan emisi GRK di tingkat nasional dan global.

Melalui kegiatan operasional tambang perusahaan dan kemitraan multipihak yang telah terjalin, PTFI berperan serta dalam upaya penurunan emisi GRK.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dalam paparan keynote speech yang membuka dialog Bincang Dua Pulu mengatakan, PTFI percaya bahwa sektor swasta memegang peran penting untuk mendorong implementasi program pengurangan emisi GRK.

Ia mengungkapkan bahwa sebagai bagian dari komitmen perusahaan akan keberlanjutan, PTFI memiliki strategi iklim untuk mendukung ekonomi hijau dan memberikan nilai tambah bersama bagi para pemangku kepentingan.

"Kami juga sepenuhnya mendukung target pemerintah di presidensi G20 2022 untuk mencapai emisi nol (zero emission) pada tahun 2060, dan berharap momentum ini dapat menjadi wadah transformasi untuk mewujudkan dunia yang bebas dari emisi GRK,” ungkapnya

Sebelumnya, PTFI telah berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK sebesar 30% pada tahun 2030 dalam kesempatan di Conference of the Parties (COP) ke-26 di Glasgow, Skotlandia, Britania Raya.

Komitmen tersebut kemudian terbukti dengan upaya perusahaan menyediakan pasokan tembaga untuk menyokong penggunaan teknologi ramah lingkungan di berbagai industri.

Penggunaan energi terbarukan yang kini aktif digencarkan berbagai pelaku industri akan membutuhkan tembaga lebih banyak, sehingga PTFI akan menyeimbangkan peningkatan produksi tembaga sejalan dengan dukungan perusahaan untuk menjalankan ekonomi hijau.

Meski demikian, PTFI menekankan bahwa upaya keberlanjutan yang perusahaan telah jalankan perlu didukung dengan kemitraan dan sinergi multipihak sehingga target keberlanjutan dapat tercapai secara optimal.

Para pembicara dialog Bincang Dua Puluh pun sepakat bahwa kolaborasi multipihak merupakan salah satu solusi untuk menjawab permasalahan emisi GRK yang kian meningkat dari tahun ke tahun.

Ketua CSWG G20 Laksmi Dewanthi mengungkapkan, kolaborasi pemerintah, sektor bisnis, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) berperan penting dalam mencegah bencana krisis iklim dan mencapai target nasional untuk mengurangi emisi GRK sebesar 29% pada tahun 2030.

"Upaya yang telah PTFI jalankan selama ini sepatutnya menjadi tolak ukur bagi para pemangku kepentingan lainnya agar dapat menyeimbangkan aktivitas bisnis dan dampak lingkungan, sekaligus bergerak dan mengambil peran untuk mencapai target keberlanjutan,” terangnya.

Lebih lanjut, Vice President Environmental PTFI Gesang Setyadi, juga mengungkapkan bahwa upaya keberlanjutan PTFI dalam mendorong penurunan emisi GRK mencakup transformasi di berbagai lini operasional perusahaan.

Ia menjelaskan, bahwa sejak tahun 2019, PTFI telah beralih ke tambang bawah tanah dan menggunakan kereta api listrik rendah emisi untuk membawa bijih hasil tambang.

Dikatakan Gesang Setyadi, PTFI juga telah mendapatkan izin untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas (PLTMG) yang dapat dioperasikan dengan biodiesel sekaligus menggantikan bahan bakar pembangkit listrik bertenaga batubara menjadi liquefied natural gas (LNG), sehingga lebih efisien dan ramah energi.

"Jika upaya ini terus dilanjutkan dan mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan lainnya, PTFI diperkirakan dapat melampaui target penurunan emisi GRK hingga 50% sebelum tahun 2030,” jelas Gesang Setyadi.

Dalam lingkup program lingkungan, PTFI sudah menjalankan program reboisasi di lahan seluas 3 ribu hektar dan penanaman 5 juta pohon, yang telah berkontribusi terhadap penyerapan karbon.

Selain itu, PTFI di tahun ini juga berencana untuk menjalankan reboisasi dan menanam pohon di lahan seluas 3.810 hektar di Jayapura. Pencapaian ini selanjutnya akan dilengkapi dengan penerbitan rencana operasional dan aksi mitigasi yang terkait dengan kehutanan dan pemanfaatan lahan.

“Tuntutan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan terkait energi terbarukan dan upaya penurunan emisi GRK semakin mendorong perusahaan seperti PTFI untuk terus berinovasi dan bertransformasi. Kami akan selalu terbuka untuk menjalin kemitraan strategis sekaligus mengeksplorasi upaya lain yang dapat menghasilkan nilai tambah bagi berbagai pemangku kepentingan,” tutup Presiden Direktur PTFI Tony Wenas. (Red)

Top