Nasional

Papua Bangga, Putera Mimika Wakili Indonesia Pada Ajang Model Internasional Di Thailand

Andrianus Beanal, Remaja Asal Mimika yang akan mewakili Indonesia di Bangkok, Thailand

MIMIKA, BM

Masyarakat Papua, khususnya Mimika, berbangga karena salah satu remaja terbaik mereka akan mewakili Indonesia pada ajang Prince and Princess International Asean di Bangkok, Thailand pada Agustus 2022 nanti.

Namanya, Andrianus Beanal. Remaja 14 tahun ini merupakan siswa Sekolah Asrama Taruna Papua dan saat ini masih duduk di bangku kelas 2 SMP.

Putera Jafet Beanal ini terpilih sebagai salah satu dari tiga peserta terbaik pada Lomba Indonesian Model Award 2022 yang diselenggarakan selama tiga hari (24-27/3) di Hotel Orchad Industry, Jakarta.

Ini merupakan prestasi yang membanggakan karena lomba Indonesian Model Award 2022 ternyata diikuti oleh 15 provinsi dengan 87 perserta yang dibagi dalam 4 kategori.

Andrianus Beanal pada ajang ini mengikuti kategori remaja/dewasa. Di kategori ini, tiga terbaik finalis putera akan mewakili Indonesia pada ajang Prince and Princess International Bangkok 2022 nanti.

Tidak hanya Andre, pada ajang ini, di kategori remaja/dewasa, Mimika juga diwaliki oleh Anastasia Yosinta Eanem. Anastasia bahkan terpilih sebagai juara favorit, namun sayangnya ia tidak diberangkatkan ke Bangkok.

"Puji Tuhan, Andre terpilih diantara tiga terbaik itu dan terpilih mewakili Indonesia pada pemilihan prince dan princess internasional di Bangkok Thailand. Kami juga bawah Anastasia dan dia berhasil raih juara favorit namun hanya tiga besar yang berangkat ke Thailand," Jelas Angga Rumende, Waka Kesiswaan Sekolah Asrama Taruna Papua.

Terkait Andre, Angga yang juga sebagai penanggung jawab teknis dan pendamping mengatakan mereka sangat berbangga karena pada kelas remaja/dewasa, Andre merupakan peserta termuda karena usianya baru 14 tahun.

Anastasia Yosinta Eanem, model asal Mimika yang berhasil meraih juara favorit Indonesian Award 2022

Di ajang ini, para jurinya berjumlah 13 orang dari berbagai elemen seperti model, artis dan lainnya. Andre mendapat pujian dari para juri atas prestasi yang ia torehkan.

"Dia merupakan satu-satunya peserta dari Papua. Penampilan andre juga membuat 13 juri dari berbagai elemen ini terpukau. Karena dia sangat menguasai bahasa inggris, public speakingnya bagus, dan secara pribadi selama tiga hari ini Andre dinilai sangat baik," ungkapnya.

Setelah lomba ini, sistim peminaan dan pelatihan Andre tidak dipusatkan di Jakarta namun akan kembali ke Mimika untuk dimatangkan.

"Dia akan kembali ke Timika dan kami tim yang sudah dibentuk akan terus membimbing dan membina dia supaya kemampuannya mencapai standar internasional terutama penguatan bahasa Inggris, public speaking, dan acting. Kita akan usahakan untuk ditingkatkan supaya pada level internasional Andre bisa menampilkan yang terbaik," jelasnya.

Walau kembali ke daerah namun Andre tetap akan terus dipantau dan mendapatkan perhatian dari panitia yang akan memberangkatkan kereka ke Bangkok nanti.

"Mereka (Lamatapo Manajemen Persada) akan suport Andre sepenuhnya termasuk tiket pulang pergi ke Thailand, akomodasi dan segala persiapan lainnya," ungkapnya.

Sebagai Wakil Kepala Kesiswaan Sekolah Asrama Taruna Papua, Angga Rumende juga mengatakan bahwa Andrianus Beanal merupakan salah seorang murid beprestasi di sekolahnya.

"Dia berprestasi. Karena prestasi sehingga dia dipilih sekolah untuk mengikuti Lomba Putera-Puteri Mimika pada Februari lalu yang diselenggarakan oleh Mambruk Model Manajemen," ungkapnya.

Dari ajang tersebut, Andre kemudian terpilih mewakili Mimika pada ajang tingkat nasional, Lomba Indonesian Model Award 2022.

Dua model Mimika, Andrianus Beanal dan Anastasia Yosinta Eanem bersama pembimbing dan pendamping mereka

"Dia tidak hanya pintar namun punya karakter dan attitude sangat bagus sehingga sekolah sangat mendukung dia," ungkapnya.

Di akhir wawancaranya, kepada BM, Angga Rumende mengatakan bahwa prestasi Andre sangat membanggakan karena berdekatan dengan momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei nanti.

"Sebagai pendidik, kami merasa bangga sekali karena mendekati momen Hari Pendidikan Nasional pada Mei nanti, putera terbaik Mimika boleh berbicara pada level nasional bahkan terpilih sebagai tiga terbaik mewakili Indonesia ke level internasional," ujarnya bangga.

"Ini merupakan sebuah prestasi yang sangat luar biasa karena Andre masih sangat muda namun akan mewakili Indonesia di level internasional. Ini berarti besar kemungkinan pada tahun-tahun berikut, dia akan berbicara lebih banyak lagi," ungkapnya.

Orangtua Andreanus Beanal, Jafet Beanal yang juga adalah Ketua FPHS Tsingwarop mengaku sangat bangga dengan apa yang ditorehkan anaknya ini.

Sebagai orangtua, ia mengucapkan terimakasih kepada pembina, pendamping, kepala sekolah dan para guru Asrama Papua dan YPMAK dan juga PT Freeport Indonesia.

"Tanpa mereka, Andre tidak bisa menjadi seperti saat ini. Kami orangtua sangat bangga. Kami suport anak kami tapi di sekolah, merekalah yang jadi orangtua karena mereka yang membesarkan dan memahami bagaimana perkembangan anak kami," ujarnya.

Dibalik semua capaian Andre, Jafet Beanal mengatakan semua boleh terjadi karena karunia dan campur tangan Tuhan.

"Kami berterimakasih terutama kepada Tuhan karena Tuhanlah yang memberikan semua talenta itu dan akan memihara masa depan anak kami. Andre bisa, maka kita percaya, anak-anak Papua lain juga lebih dari pada bisa," ungkapnya.

"Prestasinya ini bukan hanya jadi kebanggan kami orangtua dan sekolah saja namun bagi Mimika dan Papua terutama suku Amunge dan semua di Kampung Tsinga, Waa dan Aroanop. Kami mohon doa semua orang agar Andre bisa membanggakan Indonesia di ajang internasional nanti," ujarnya sambil berharap. (Ronald Renwarin)

Akhirnya PT Freeport Indonesia dan Serikat Pekerja Sepakati Peningkatan Upah dan Tunjangan Karyawan  

Foto bersama usai penandatangan PKB XXII di Manado antara PT Freeport Indonesia bersama perwakilan 3 organisasi serikat pekerja/buruh

MANADO, BM

PT Freeport Indonesia (PTFI) bersama 3 organisasi Serikat Pekerja/Buruh di lingkungan PTFI telah menyepakati dan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XXII di Manado, Sulawesi Utara, pada Kamis ini (17/3/2022).

PKB XXII ini mencakup peningkatan upah dan beberapa komponen benefit bagi para karyawan PTFI yang akan berlaku mulai 1 April 2022 hingga 31 Maret 2024.
 
Penandatanganan PKB XXII dilakukan oleh Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dan para Ketua Serikat Pekerja/Buruh.

Diantaranya Ketua PK FPE Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) PTFI Albert Janampa, Ketua Serikat Pekerja Mandiri Papua (SPMP) PTFI Virgo Solossa, dan Ketua PUK SP KEP Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PTFI Lukas Saleo.
 
Proses perundingan PKB dilakukan di Timika - Papua dan Jakarta berjalan lancar dan selesai tepat waktu.

Vice President Hubungan Industrial PTFI, Demi Magai mengatakan PTFI mengapresiasi kemitraan dan komunikasi yang sehat antara pengusaha dengan SBSI, SPMP dan SPSI.

"Sebagai salah satu perusahaan tambang terkemuka di Indonesia, PTFI meyakini bahwa peningkatan kesejahteraan karyawan tidak hanya akan membawa manfaat bagi para karyawan dan keluarga, namun juga bagi seluruh pemangku kepentingan perusahaan”, ungkap Demi Magai.
 
Secara garis besar, PKB XXII mencakup kesepakatan mengenai skema meningkatkan upah pokok karyawan Pratama PTFI pada tahun 2022 dan 2023.

Juga disepakati pembayaran tambahan satu kali Tabungan Hari Tua, peningkatan bantuan pendidikan anak sekolah serta perluasan layanan dan cakupan Kartu Perawatan Medis perusahaan.

"Kami mengapresiasi komitmen pengusaha untuk tidak hanya memberi pekerjaan bagi kami, namun juga meninjau peningkatan upah dan fasilitas kesejahteraan. Peningkatan ini akan semakin mendorong kami bekerja lebih baik untuk mencapai produksi perusahaan yang aman dan berkelanjutan,” kata Albert Janampa Ketua PK FPE KSBSI PTFI.
 
Dalam acara penandatanganan PKB XXII turut hadir Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial & Jamsostek, Indah Anggoro Putri yang turut membawakan sambutan secara virtual, pimpinan pusat SBSI dan SPSI, serta Disnaker Papua dan Disnakertrans Kabupaten Mimika.

Paulus Yanengga Kepala Disnakertrans Kabupaten Mimika mengatakan Pemerintah Kabupaten Mimika menyambut baik lancarnya perundingan dan penandatanganan PKB XXII PTFI antara pihak pengusaha dan para perwakilan karyawan.

"Hubungan yang harmonis antara pengusaha dan karyawan adalah satu hal krusial yang perlu terus dijaga di dalam setiap perusahaan demi menjamin lancarnya kegiatan usaha dan terus mengalirnya nilai tambah dari kegiatan perusahaan bagi bangsa dan negara” harapnya. (Red)

Ketemu FKUB Timika, Yorrys Raweyai Bicara 5 Poin Penting Untuk Papua dan Mimika

Foto bersama Ketua MPR For Papua, Yorrys Raweyai bersama anggota FKUB Mimika

MIMIKA, BM

Setelah bertemu dan mendengarkan aspirasi secara langsung dari pemerintah daerah, aktivis dan akademis di Mimika, Yorrys Raweyai, Ketua Komite II DPD RI sekaligus Ketua MPR For Papua, kembali melakukan pertemuan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Pada pertemuan yang dilangsungkan di Resto 66 Cenderawasih, Sabtu (12/3) siang, Yorrys mengutarakan berbagai persoalan yang selama ini menjadi dinamika pembangunan dan politik di Papua, selain mendengarkan dan menyerap aspirasi dari FKUB.

"Kita bicarakan tentang masalah-masalah yang menjadi dinamika politik di Papua. Saya coba menjelaskan bahwa dalam membangun Papua, kita harus menyamakan persepsi dulu," ujarnya.

Ada empat poin utama yang disampaikan Yorrys Raweyai pada reses ini yakni persoalan Otsus Jilid II, Partai Politik Lokal, Pemekaran Papua Tengah, Penegakan HAM dan masalah Keamanan di Papua, khususnya Mimika.

"Mengapa saya bertemu dengan FKUB? Karena mereka ini merupakan ujung tombak dari umat. Kalau mereka punya konsep yang sama tentang rencana strategi pembangunan negara khususnya di Papua yang berkaitan dengan lex specialis, maka mereka mudah untuk menyampaikan dan mensosialisasikan ke umatnya dengan baik dan benar," terangnya.

Hal ini dilakukan Yorrys agar informasi yang selama ini berkembang di Papua, tidak membias dan dapat dijelaskan kepada masyarakat sesuai alurnya.

Terkait dengan Otsus Jilid II, Yorrys mengatakan ia merupakan bagian dari pansus. Sejak Otsus Jilid I, iapun aktif mengikuti proses tersebut hingga berakhir pada 2019 lalu.

"Jadi dalam pertemuan ini saya memberikan pengalaman secara empiris terkait proses tersebut (Otsus Jilid I dan II) supaya kita jangan keliru bahwa tidak semuanya serta-merta langsung jadi," ujarnya.

Ia mengatakan mengapa Otsus Jilid I meninggalkan sekelumit persoalan termasuk dianggap gagal, karena adanya persoalan tafsir dan persepsi yang keliru dan berbeda.

"Mari kita duduk dan bicarakan hal ini karena situasi dan kondisi Otsus Jilid I harus diakui tidak sempurna, namun minimal evaluasi yang pertama masuk ke kedua ini, kita mencoba dari 79 pasal dan 24 bab itu apa yang paling penting untuk kita lakukan evaluasi dan perubahan," ungkapnya.

Menurutnya, hal paling penting saat ini adalah bagaimana implementasi dari roh dan semangat Otsus itu sendiri. Jangan sampai selama ini diabaikan dan tereduksi oleh perundang-undangan yang ada.

"Bagaimana sehingga dia menjadi undang-undang yang memiliki lex specialis kemudian harus ada afirmasi dan proteksi terhadap orang asli Papua yang dijabarkan dalam empat hal yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan membuka isolasi dari desa ke kota. Ini dulu baru kita uraikan dia," jelasnya.

Ia mengemukanan terkait Otsus Jilid II, secara eksplesit dalam undang-undang disebutkan bahwa pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk membiayai semua OAP dari pendidikan paling rendah sampai tingkat tinggi dengan anggaran minimal 35 persen.

"Kurang apa? Ada di Otsus Jilid II. Ini undang- ekplisit tentang pendidikan, sama juga dengan kesehatan. Persolan semua ini secara nasional sudah ramu dan undang-undang sudah clear. Peraturan pemerintah juga sudah selesai," ungkapnya.

Dijelaskan, dalam aturan tersebut disebutkan bahwa dalam rangka implementasi Otsus Jilid II untuk mewujudkan orang Papua yang bisa sejahtera, mandiri, berkualitas dan sebagainya, maka instrumen terdepan adalah Perdasi dan Perdasus.

"Perdasi dan Perdasus merupakan kewenangan pemerintah daerah, DPRD, DPRP dan MRP. Mereka dikasih ruang. Pusat bikin Pp itu waktunya tiga bulan. Pembuatan Perdasi dan Perdasus dikasih waktu satu tahun dan harus bersinergi dengan Pp, kalau tidak gak bisa. Apabila dalam satu tahun tidak bisa diselesaikan maka akan ditarik pusat. Ini yang menjadi perosalan," ungkapnya.

Namun sayangnya, terkait dengan Perdasus dan Perdasi yang disiapkan untuk implementasi pelaksanaan Otsus Jilid II ini belumlah final karena masih adanya perbedaan persepsi.

"Saya kemarin ketemu dengan DPRP, masih belum ada persepssi yang sama. Saya tanya mana? Mereka bilang kita sudah bikin pasal Perdasi dan Perdasus dan kita sudah masukan tahun 2017. Mereka bilang pakai itu saja tapi saya bilang tidak boleh karena itu merupakan produk Otsus Jilid I," tegasnya.

Ia mengatakan, Perdasus dan Perdasi Otsus Jilid I tidak bisa dicopy paste untuk Otsus Jilid II karena terdapat banyak perubahan yang sangat mendasar.

"Tetapi mereka ngotot dan saya bilang jangan sampai menyesal kalau ini tidak jadi. Begitu di tarik ke pusat, nanti ribut lagi. Dengan ego kita tidak bisa," tegasnya.

Yorry Yawerai membenarkan bahwa kegagalan Otsus Jilid I letaknya di pemerintah daerah. Pasalnya, hingga tahun 2000 sebelum Papua dan Papua Barat mendapatkan Otsus, APBD Papua hanya sebesar Rp 1,3 triliun.

Namun setelah 2002 hingga 2019 lalu (periode Otsus Jilid I), APBD Papua termasuk Dana Desa dan lainya mencapai Rp1.318 triliun.

"Kalau anggaran ini pemerintah pusat tidak turunkan, mari kita ribut. Kalau sudah seperti ini dan tidak terimplementasi dengan baik maka salah siapa? Kita harus jujur dan objektif. Ini uang yang banyak sekali dan tidak sedikit untuk mengelola 4 juta rakyat Papua," terangnya.

Sementara itu terkait skema partai politik, Yorrys kembali menegaskan bahwa penjabaran terkait partai lokal ini harus dijabarkan secara detail melaui Perdasus dan Perdasi.

"Karena pemerintah tidak bisa ikut campur tentang politik. Itu ada undang-undang tersendiri. Dulu kita coba dengan partai lokal, sekarant kita coba komprominya dengan DPRK yang merupakan 1/4 dari kursi DPRD," ungkapya.

Dengan demikian maka ia berharap pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat beserta DPRD, DPRP dan MRP duduk bersama dan bersatu untuk membuat satu konsep merubah undang-undang partai politik.

"Karena undang-undang partai politik itu mencatut skala nasional. Bukan parsial. Ada landasan yang bisa kita pakai ya itu lex specialis itu. Tapi kalau hanya berteriak-teriak saja di koran, mana bisa jadi?," ujarnya. (Ronald)

Top