politik

Bupati Mimika Johannes Rettob saat berdialog dengan warga empat suku di kawasan Trans Timika–Wagete, Kamis (30/10).

MIMIK, BM

Kabupaten Mimika saat ini telah memiliki 18 distrik namun jumlahnya akan bertambah menjadi 20 distrik.

Penambahan dua distrik baru dilakukan Pemerntah Daerah Mimika guna memperluas jangkauan dan layanan pemerintahan hingga ke wilayah perbatasan Kabupaten Mimika.

Dua distrik baru yang akan ditambahkan adalah Distrik Mimika Gunung dan Mimika Utara yang merupakan hasil pemekaran Distrik Iwaka dan Kuala Kencana.

Hal ini disampaikan Bupati Mimika Johannes Rettob saat melakukan pertemuan bersama ratusan warga suku Moni, Mee, Amungme, dan Kamoro di Jalan Trans Timika–Wagete, Kamis (30/10)

Bupati Mimika Johannes Rettob bahkan dalam pertemuan ini telah mengumumkan penunjukan Primus Wamoni sebagai Pelaksana Kepala Distrik Mimika Gunung dan Jery Diwitou sebagai Pelaksana Kepala Distrik Mimika Utara.

Dalam arahannya, Bupati Johannes Rettob menegaskan komitmen Pemkab Mimika untuk memperkuat pelayanan dasar di wilayah pesisir, pegunungan dan perbatasan.

“Hari ini saya datang lihat kamu. Saya mau bicara wilayah pemerintahan. Ini Kabupaten Mimika sampai di gunung. Bapa ibu semua orang Mimika,” ujar Bupati Rettob memberi ketegasan di awal sambutannya.

Ia menjelaskan pembentukan dua distrik baru bertujuan mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan.

“Sebulan sekali pegawai kita akan datang lakukan pemeriksaan kesehatan gratis di sini, juga buka pendaftaran KTP di tempat ini. Kita akan bentuk kampung-kampung persiapan, sesuai masukan 22 kampung. Sementara akan dibangun satu pustu di wilayah ini,” ungkapnya.

Bupati menambahkan, wilayah Distrik Mimika Utara nantinya akan mencakup hingga Kapiraya untuk mendukung pembangunan jalan dan konektivitas antarwilayah.

“Kita bikin kantor distrik sementara, dan mulai tahun depan kita bangun infrastruktur, kesehatan, ekonomi di wilayah perbatasan. Saya punya rencana bangun dari kampung ke kota,” tegasnya.

Aspirasi Warga Empat Suku

Dalam dialog tersebut, para tokoh adat dari empat suku menyampaikan beragam aspirasi. Tokoh adat suku Moni, Samuel Hanau, menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Bupati Mimika.

“Selamat datang Bupati Mimika, Kadistrik Kuala dan Iwaka, juga orang tua kami Semuel Yogi. Warga kami yang hidup di sini dari Delama sampai Jayanti tidak banyak datang karena lagi hujan. Timika ibarat rumah besar, tapi kami di sini seperti duduk di serambi lihat ke dalam. Kami selalu tunggu bapa kasih kami yang di luar ini apa,” ungkapnya.

Sementara dari suku Mee, Niko Magai turut menyampaikan harapan agar pemekaran kampung segera diwujudkan.

“Saya hormati Bupati Mimika anak adat Kokonao. Saya bicara untuk anak adat Mimika Gunung, kami minta pemekaran kampung,” ujarnya.

Sementara, Izak dari suku Amungme mengatakan kondisi warga di wilayah pegunungan hidup dalam kesederhanan.

“Kami dari Jayanti sampai Gunung Botak hidup tanpa orang tua di sini, kami hanya berburu dan berkebun. Puji Tuhan bapa sudah datang. Apapun yang bapa berikan kami terima,” katanya.

Sedangkan Ibu Ratna dari suku Kamoro menyoroti persoalan lahan dan pembangunan di Iwaka.

“Puluhan tahun kami tidak diperhatikan. Tolong bangun Iwaka juga. Tanah kami sudah diambil, tolong beri kami tanah sedikit. Orang tua wariskan tanah tapi sudah diambil. Tolong mekarkan Iwaka supaya kami bisa bangun desa baru,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Bupati John Rettob juga memberikan bantuan sembako bagi warga.

Pertemuan ini juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPBD, Kepala Inspektorat, Kepala Bapenda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Kepala Dinas Koperasi, Bagian Tatapem, Bagian Hukum, serta Kabag Humas Setda Mimika. (Red) 

Suasana penyusunan GDPK

MIMIKA, BM

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Mimika telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 2025–2045.

Penyusunan Ranperda GDPK ini untuk menjadikan Mimika sebagai pelopor di Papua Tengah dalam perencanaan demografi jangka panjang.

Kegiatan yang dikemas dengan agenda konsultasi publik ini dilaksanakan di Hotel Horison Ultima, Rabu (29/10/2025).

Naskah akademik Ranperda tentang GDPK yang merupakan kajian akademik oleh Tim PSK Uncen ini kemudian dipaparkan kepada pihak terkait seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, kepala distrik dan kepala kampung serta stakeholder terkait.

Kepala DP3AP2KB Kabupaten Mimika, Priska Kum melalui Kepala Seksi Penyuluhan Yunilci A Lamusa mengatakan, GDPK disusun sebagai arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.

“Penyusunan GDPK ini, pertama kali dilakukan kami Kabupaten Mimika di wilayah Provinsi Papua Tengah,” kata Yunilci.

Yunilci menjelaskan, dalam penyusunan GDPK ini terdapat lima indikator atau pilar terkait pembangunan yakni pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran penduduk, serta pengembangan data base kependudukan.

Adapun data-data yang digunakan dalam GDPK ini sama dengan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga datang diambil langsung di setiap distrik.

“GDPK ini mulai disusun Tahun 2024, kemudian launching dan dilanjutkan dengan penyusunan Raperdanya. Tahap selanjutnya setelah konsultasi publik naskah akademik GDPK ini DP3AP2KB akan langsung mengusulkan ke Bagian Hukum Setda Mimika kemudian didorong ke DPRK Mimika,” ujarnya.

Ia menambahkan, setelah Ranperda diberikan kepada DPRK Mimika, selanjutnya di tahun 2026 Ranperda dapat ditetapkan menjadi Perda sehingga memiliki dasar hukum.

“Memang harus kita dorong menjadi Perda, sehingga ditahun 2026 dapat digunakan dan memiliki dasar hukum. Perda GDPK ini sendiri ditargetkan sudah harus disahkan oleh DPRK Mimika pada Tahun 2026 mendatang," ungkapnya. (Shanty Sang)

Asisten I Bidang Pemerintahan dam Kesra Mimika Ananias Faot foto bersama perwakilan OPD

MIMIKA, BM

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mimika, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Struktur Skala Upah.

Bimtek ini dikemas dalam kegiatan pengembangan pelaksana Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan fasilitas kesejahteraan pekerja.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa (18/11/2025) di Hotel Horison Diana, dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Ananias Faot.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ananias Faot dalam sambutannya mengatakan, pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahwa seluruh pekerja di wilayah Mimika memperoleh hak dan perlindungan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Peningkatan kualitas lingkungan kerja, penguatan sistem keselamatan dan kesejahteraan pekerja, serta penyempurnaan tata kelola unit pelaksana administratif, merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan birokrasi yang efektif, responsif, dan berpihak pada pelayanan publik.

"Kegiatan Bimtek ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kapasitas aparatur, khususnya dalam memahami struktur skala upah, mekanisme administrasi kelembagaan, serta pengelolaan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel,"kata Ananias.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap konsep, regulasi, serta standar operasional yang berlaku, sehingga pelaksanaannya di OPD masing-masing dapat berjalan optimal.

Ananias mengatakan, bahwa beberapa tahun terakhir, Pemerintah Pusat maupun daerah terus mendorong transformasi layanan ketenagakerjaan berbasis digital, terintegrasi, dan tepat sasaran.

Menurutnya, hal ini menuntut aparatur untuk tidak hanya menguasai tugas teknis, tetapi juga memahami dinamika perubahan kebijakan serta kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

"Oleh karena itu, pengembangan Jamsostek dan peningkatan fasilitas kesejahteraan pekerja merupakan langkah nyata pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih baik, memastikan pekerja kita bekerja dengan aman, produktif, dan sejahtera,"ujarnya.

Lanjutnya, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh proses kerja birokrasi berjalan sesuai standar, memiliki struktur yang jelas, serta mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.

Dengan tata kelola yang baik, tersedianya fasilitas kerja yang memadai, serta pemahaman yang kuat terhadap regulasi kesejahteraan pekerja, maka layanan publik Pemerintahan akan semakin meningkat dari waktu ke waktu.

"Saya menegaskan kembali komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja, memperkuat regulasi, serta membangun budaya kerja yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh aparatur maupun tenaga kerja di kabupaten kita tercinta,"ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Disnakertrans Mimika, Selvina Pappang mengatakan, bahwa kegiatan bimtek ini diikuti oleh 50 perusahaan yang ada di Kabupaten Mimika.

"Kenapa kita lakukan kegiatan ini karena kami lihat belum semua perusahaan memahami tentang struktur upah. Jadi, dengan Bimtek ini diharapkan 50 perusahaan yang ikut ini bisa menerapkan di lingkungan masing-masing,"jelas Selvina.

Kedepannya, kata Selvina perusahaan yang belum ikut bimtek akan terus ditingkatkan dan dibina untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Pasalnya, untuk penerapan upah di Mimika tergantung klasifikasi usahanya. Seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memang belum mampu untuk membayar sesuai dengan standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2025 sebesar Rp5.005.678 per bulan.

Sehingga, untuk pemberian upah dari sektor UMKM biasanya dilakukan sesuai dengan kesepakatan dengan pekerja. Namun, untuk perusahaan skala besar pemerintah berharap mereka sudah menerapkan standar UMK.

"Dari pelaksanaan Bimtek ini, bukan saja mengenai besaran upah saja, namun juga kesejahteraan pekerja dapat diperhatikan oleh perusahaan. Bimtek yang dilaksanakan hari ini kami harap bukan hanya UMK yang diterapkan, namun memperhatikan dari jabatan, masa kerja karena itu yang ada dalam struktur skala upah,” pungkasnya. (Shanty Sang)