politik

Wajib pajak sangat terbantukan dengan layanan pajak door to door ini

MIMIKA, BM

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika telah berhasil mengumpulkan pungutan pajak di wilayah Distrik Wania yang dimulai sejak tanggal 1 hingga 5 Oktober 2020 sebesar Rp114.024.954 dari 29 Wajib Pajak (WP).

Adapun rinciannya di hari pertama (1/10) Bapenda berhasil mengumpulkan Rp43.128.228 dari 11 WP, hari kedua (2/10) Rp42.234.326 dari 9 WP sementara hari terakhir (5/10) 9 wajib pajak membayar sebesar Rp28.662.400.

"Kita sudah mulai dari tanggal 1-5 Oktober 2020 di wilayah Distrik Wania dan hari ini tanggal 6 Oktober 2020 kita mulai di wilayah Distrik Mimika Baru,"tutur Kepala Bidang Pajak, Joel Daniel Luhukay melalui pesan singkat whatsapp kepada BeritaMimika, Selasa (6/10).

Menurutnya, penerapan program ini dinilai berhasil, apalagi masyarakat wajib pajak sangat mendukung karena dinilai memudahkan mereka di tengah pandemi ini.

Pelayanan pajak door to door ke wajib pajak ini merupakan kegiatan rutin Bapenda untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meminimalisir tunggakan.

Oleh karenanya, upaya ini dilakukan juga untuk semakin mengingatkan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan tanggungjawabnya.

"Kita tahu saat ini sedang pandemi namun sekarang ini bukan lagi zamannya sulit membayar pajak karena pemerintah telah melakukan banyak inovasi dalam pembayaran pajak yang lebih praktis, cepat dan mudah bagi wajib pajak," ujarya.

Jenis pajak yang dipungut adalah pajak restauran, hotel, tempat hiburan malam, rumah makan dan beberapa pajak lainnya.

Pelayanan pajak door to door ini dilakukan dengan menggunakan mobil keliling pajak yang melibatkan pegawai Bapenda dan Bank Papua.

"Kami sangat berharap peran serta dan kesadaran masyarakat untuk membayar, karena dengan membayar pajak turut mendukung pembangunan di Kabupaten Mimika. Dengan ketaatan seperti ini, kami yakin bisa kejar hingga capai target yang ada untuk semua jenis pajak ini," ungkapnya.

Agar diketahui pelayanan keliling berlangsung mulai tanggal 1-5 oktober di Distrik wania, Distrik Mimika baru  6-10 Oktober sedangkan Distrik luar kota seperti Kuala  Kencana dan Mapurjaya berlangsung  11-15  Oktober. (Shanty)

Wakil Bupati John Rettob saat menyampaikan sambutan

MIMIKA, BM

Data kependudukan merupakan salah satu persoalan klasik yang kini menjadi perhatian penuh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika.

Guna memperbaiki hal ini, Dukcapil Mimika menggelar Seminar Membangun Sinergitas Mewujudkan Data Kependudukan yang Akurat dan Multiguna.

Seminar ini dibuka Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob didampingi Kepala Dinas Slamet Sutejo yang di gelar di Moza, Selasa (6/10).

Giat ini menghadrikan OPD terkait, kepala-kepala distrik, BPS Mimika, BPJS Ketenagakerajaan dan Kesehatan Kabupaten Mimika.

Selain Slamet Sutejo, Kepala Dinas Sosial Petrus Yumte, Kepala BPS Trisno L Tamanampo dan pemerhati masalah sosial serta akademisi
Muhamad Rumbou merupakan pembicara pada seminar ini.

Wakil Bupati Johannes Rettob menegaskan, problem utama dalam setiap pengambilan keputusan baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta adalah tidak valid dan akuratnya data yang dimiliki.

"Kita sangat memerlukan data-data untuk mendukung proses perencanaan dan evalausi pembangunan daerah sehingga setiap kebijakan pembangunan bisa tepat sasaran," ujarnya.

Foto bersama Wabup John, Kadisdukcapil dan kepala distrik

Wabup mengakui, dalam konteks tertentu, pemerintah daerah bahkan sulit menemukan akurasi data yang menunjang kebijakan mereka.

"Betapa sulitnya kita mendapatkan data yang akurat. Bahkan hanya karena akurasi data, kita sampai dikejar oleh pemerintah pusat. Selain itu kita juga tidak mendapatkan bantuan dari beberapa kementerian karena hal ini,"ungkapnya.

Wabup mengatakan, akibat ketidakvalidan data pula, jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai untuk Mimika seharusnya dapat melebihi jumlah yang ada saat ini.

"Setiap tahun selalu ada bantuan dari pemerintah melalui kementerian namun ada beberapa kita tidak dapat, selain itu yang kita dapat saat ini seharusnya jumlah penerimanya melebihi jumlah yang ada saat ini," jelasnya.

Menurutnya, masalah data bukan hanya menjadi tangungjawab Dukcapil namun semua pihak terutama kepala distrik, kelurahan, kampung hingga ketua RT.

Pasalnya untuk bantuan sosial dan bantuan lainnya semisal pembangunan rumah, wajib tepat sasaran dan datanya harus dimulai dari tingkat paling bawah.

"Misalnya untuk PKH, ada sekian banyak variabel yang harus didata. Yang data adalah distrik, lurah, kampung dan Rt. Tapi selama ini kita semua tidur. Bantuan seperti ini tiap tahun harus di evaluasi. Tahun ini mungkin dia dapat tapi tahun depan sudah tidak karena dia sudah mampu maka dia harus keluar dari data itu. Begitupun yang dapat bantuan harus yang paling membutuhkan dan tepat sasaran," tegasnya.

Foto bersama panitia kegiatan dengan Wabup John Rettob

Wabup berharap mindset ini harus diubah karena persoalan data merupakan masalah kolektif sehingga dibutuhkan sinergitas antara semua pihak yang terlibat dan berkepentingan.

"Mau sampai kapan kita mau seperti ini terus? Saya berharap mulai hari ini lewat seminar ini mindset kita berubah. Kita harus selalu ada sinergi dan kolaborasi antar stekholder. Tugas kita semua sebagai fasilitator. Jangan sampai masyarakat pada akhirnya bertanya mengapa kita tidak dapat? sementara orang lain dapat. Makanya kita harus tahu dan kenal apa tugas dan tupoksi kita. Kita jangan tidur dan diam-diam saja dengan keadaan ini," paparnya.

Wabup John secara khusus meminta para kepala diatrik, lurah dan Rt memahami tugas dan tanggungjawab mereka sebagai abdi masyarakat.

Ia ingin mereka lebih dekat dan lebih mengenal masyarakat tempat dimana mereka bertugas. Karena menurutnya, pelayanan terbaik adalah mendekatkan diri dengan masyarakat dan memahami apa yang menjadi kebutuhan serta persoalan yang tengah mereka hadapi.

"Saya mau sekarang data kita harus maksimal baik secara yuridis maupun de facto. Jangan lagi ada perbedaan data antara dukcapil dan BPS. Kita harus satukan semua secara sinergitas sebagai data Kabupaten Mimika. Ini peran siapa? Ini peran kita sampai ke tugas paling bawah. Semua stekholder harus bersinergi dalam berkolaborasi untuk mewujudkan data kependudukan yang valid," harapnya.

Pada giat ini, Wabup John juga menyampaikan Data Penduduk Semester l Tahun 2020 Kabupaten Mimika yang sudah dikonsolidasikan secara sistem dalam aplikasi SIAK oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Ia menyebutkan, jumlah penduduk Mimika saat ini 311.211 jiwa yang terdiri atas 167. 671 laki-laki dab 134.540 jiwa perempuan. Jumlah Kepala Keluarga (KK) 89.620. Sementara jumlah OAP
112.389 jiwa. (Ronald)

Mesin ADM Mimika merupakan yang pertama di Papua dan Papua Barat

MIMIKA, BM

Kabupaten Mimika kini memiliki mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang rencananya akan di launcing pada Kamis pekan ini bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Mimika ke-24.

ADM merupakan salah satu inovasi terbaru yang dihadirkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam upaya mendekatkan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

Sebelum di launching, ADM yang bentuknya seperti mesin ATM ini telah diujicoba dan dioperasikan. Mesin ini melayani adminduk masyarakat.

"Jadi antinya masyarakat Mimika akan semakin Mudah, Cepat dan Praktis jika akan mencetak eKTP, KK, KlA, Akte Kelahiran dan lain-lain melalui Mesin ADM ini," ujar Slamet Sutejo saat dikonfirmasi BeritaMimika pagi ini, Senin (5/10).

Slamet menjelaskan fungsi kerjanya dangat mirip dengan ATM. Di tampilan layarnya telah diatur bagaimana fungsi kerjanya.

"Kalo kita ke ATM klik layar sentuh setelah transaksi keluar uang, sedangkan kalo di Mesin ADM Dukcapil klik layar sentuh keluarnya eKTP, KK, Akte, KlA dan lain-lain sesuai kebutuhan Adminduk Masyarakat," terangnya.

Perlu diketahui, untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Kabupaten Mimika merupakan daerah pertama yang memiliki mesin ini. Bahkan juga merupakan yang pertama di wilayah Indonesia Timur.

Ini tentunya membuktikan bahwa Mimika Smart City mampu memposisikan Kabupaten Mimika semakin maju dan sejajar dengan kota besar di Wilayah Indonesia Bagian Barat.

"Kehadiran mesin ADM ini menjadi wujud nyata dari visi dan misi bupati dan wakil bupati yang menjadikan Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera, khususnya dalam program Mimika Smartcity dan Digitalisasi Pelayanan Publik guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan membahagiakan warga Mimika," jelas Slamet Sutejo.

Peresmian ADM di lobby gedung A Pusat Pemerintahan pada Kamis nanti akan dikemas secara sederhana dengan tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan, mengingat saat ini Mimika masih masih berada dalam pandemi Covid-19. (Ronald)