Wabup : Kita Jangan Tidur, Mindset Harus Diubah karena Semua Data Kita Harus Valid
Wakil Bupati John Rettob saat menyampaikan sambutan
MIMIKA, BM
Data kependudukan merupakan salah satu persoalan klasik yang kini menjadi perhatian penuh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika.
Guna memperbaiki hal ini, Dukcapil Mimika menggelar Seminar Membangun Sinergitas Mewujudkan Data Kependudukan yang Akurat dan Multiguna.
Seminar ini dibuka Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob didampingi Kepala Dinas Slamet Sutejo yang di gelar di Moza, Selasa (6/10).
Giat ini menghadrikan OPD terkait, kepala-kepala distrik, BPS Mimika, BPJS Ketenagakerajaan dan Kesehatan Kabupaten Mimika.
Selain Slamet Sutejo, Kepala Dinas Sosial Petrus Yumte, Kepala BPS Trisno L Tamanampo dan pemerhati masalah sosial serta akademisi
Muhamad Rumbou merupakan pembicara pada seminar ini.
Wakil Bupati Johannes Rettob menegaskan, problem utama dalam setiap pengambilan keputusan baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta adalah tidak valid dan akuratnya data yang dimiliki.
"Kita sangat memerlukan data-data untuk mendukung proses perencanaan dan evalausi pembangunan daerah sehingga setiap kebijakan pembangunan bisa tepat sasaran," ujarnya.
Foto bersama Wabup John, Kadisdukcapil dan kepala distrik
Wabup mengakui, dalam konteks tertentu, pemerintah daerah bahkan sulit menemukan akurasi data yang menunjang kebijakan mereka.
"Betapa sulitnya kita mendapatkan data yang akurat. Bahkan hanya karena akurasi data, kita sampai dikejar oleh pemerintah pusat. Selain itu kita juga tidak mendapatkan bantuan dari beberapa kementerian karena hal ini,"ungkapnya.
Wabup mengatakan, akibat ketidakvalidan data pula, jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai untuk Mimika seharusnya dapat melebihi jumlah yang ada saat ini.
"Setiap tahun selalu ada bantuan dari pemerintah melalui kementerian namun ada beberapa kita tidak dapat, selain itu yang kita dapat saat ini seharusnya jumlah penerimanya melebihi jumlah yang ada saat ini," jelasnya.
Menurutnya, masalah data bukan hanya menjadi tangungjawab Dukcapil namun semua pihak terutama kepala distrik, kelurahan, kampung hingga ketua RT.
Pasalnya untuk bantuan sosial dan bantuan lainnya semisal pembangunan rumah, wajib tepat sasaran dan datanya harus dimulai dari tingkat paling bawah.
"Misalnya untuk PKH, ada sekian banyak variabel yang harus didata. Yang data adalah distrik, lurah, kampung dan Rt. Tapi selama ini kita semua tidur. Bantuan seperti ini tiap tahun harus di evaluasi. Tahun ini mungkin dia dapat tapi tahun depan sudah tidak karena dia sudah mampu maka dia harus keluar dari data itu. Begitupun yang dapat bantuan harus yang paling membutuhkan dan tepat sasaran," tegasnya.
Foto bersama panitia kegiatan dengan Wabup John Rettob
Wabup berharap mindset ini harus diubah karena persoalan data merupakan masalah kolektif sehingga dibutuhkan sinergitas antara semua pihak yang terlibat dan berkepentingan.
"Mau sampai kapan kita mau seperti ini terus? Saya berharap mulai hari ini lewat seminar ini mindset kita berubah. Kita harus selalu ada sinergi dan kolaborasi antar stekholder. Tugas kita semua sebagai fasilitator. Jangan sampai masyarakat pada akhirnya bertanya mengapa kita tidak dapat? sementara orang lain dapat. Makanya kita harus tahu dan kenal apa tugas dan tupoksi kita. Kita jangan tidur dan diam-diam saja dengan keadaan ini," paparnya.
Wabup John secara khusus meminta para kepala diatrik, lurah dan Rt memahami tugas dan tanggungjawab mereka sebagai abdi masyarakat.
Ia ingin mereka lebih dekat dan lebih mengenal masyarakat tempat dimana mereka bertugas. Karena menurutnya, pelayanan terbaik adalah mendekatkan diri dengan masyarakat dan memahami apa yang menjadi kebutuhan serta persoalan yang tengah mereka hadapi.
"Saya mau sekarang data kita harus maksimal baik secara yuridis maupun de facto. Jangan lagi ada perbedaan data antara dukcapil dan BPS. Kita harus satukan semua secara sinergitas sebagai data Kabupaten Mimika. Ini peran siapa? Ini peran kita sampai ke tugas paling bawah. Semua stekholder harus bersinergi dalam berkolaborasi untuk mewujudkan data kependudukan yang valid," harapnya.
Pada giat ini, Wabup John juga menyampaikan Data Penduduk Semester l Tahun 2020 Kabupaten Mimika yang sudah dikonsolidasikan secara sistem dalam aplikasi SIAK oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Ia menyebutkan, jumlah penduduk Mimika saat ini 311.211 jiwa yang terdiri atas 167. 671 laki-laki dab 134.540 jiwa perempuan. Jumlah Kepala Keluarga (KK) 89.620. Sementara jumlah OAP
112.389 jiwa. (Ronald)
