DPMPTSP Mimika Gelar Sosialisasi Pengaduan Masyarakat Bagi Para Pengusaha

Staf Ahli Bupati Mimika, Ir. Ignatius Edi Santoso saat membawakan sambutan dalam kegiatan sosialisasi di Ballroom Hotel Cendrawasih 66, Timika, Papua Tengah, Selasa (6/12/2022)

MIMIKA, BM

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika menggelar kegiatan sosialisasi pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan, Selasa (6/12/2022) di Ballroom Hotel Cendrawasih 66, Timika, Papua Tengah.

Kegiatan sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati Mimika, Ir. Ignatius Edi Santoso, dan diikuti oleh para pengusaha dan instansi terkait lainnya.

Dalam sambutannya mewakili Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, disampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk implementasi dari undang-undang cipta kerja nomor 11 tahun 2020 yang dituangkan ke dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021.

"yang mengatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha yang kini digunakan tidak lagi berbasis izin usaha saja melainkan berbasis tingkat resiko dan peringkat skala usaha," ujarnya.

Dikatakan kegiatan berusaha saat ini telah terbagi menjadi tiga bagian, yakni berisiko rendah, berisiko menengah, berisiko tinggi.

"Berisiko rendah hanya menggunakan nomor induk berusaha (NIB). Berisiko menengah memiliki nib sertifikat standar (SS), dan berisiko tinggi sudah harus memiliki NIB dan izin usaha lainnya," jelasnya.

Dengan hadirnya aturan turunan yang baru, lanjut Ignatius, DPMPTSP wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha yang menyangkut pelaksanaan pelayanan, pengolahan pengaduan masyarakat, pengolahan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

Disampaikan bahwa reformasi perizinan melalui UU Cipta Kerja telah menawarkan perspektif baru dalam proses penyelenggaraan, pelayanan, dan pengawasan perizinan berusaha.

"Dengan perspektif ini, maka pelayanan pengaduan dan konsultasi juga dibutuhkan sebagai bentuk pendampingan pelaksanaan perizinan berusaha yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi," katanya.

"Menjadi pemerintah yang terbuka dan inovatif, serta memperluas akses informasi dan komunikasi serta membentuk kanal pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan sudah menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat," imbuhnya.

Dia juga yakin bahwa perluasan akses informasi dan komunikasi akan mendorong peran masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Mimika.

"Bahwa segenap ikhtiar yang sedang ditempuh dalam konteks reformasi perizinan ini adalah demi peningkatan kualitas pelayanan perizinan. Dengan kualitas layanan yang makin baik, maka realisasi investasi akan terus bangkit untuk mendorong perekonomian yang terus tumbuh dan akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat," pungkasnya. (Endi Langobelen).

Top