Forum Anak Negeri Penuntut Hak Pertanyakan Siapa Aktor Dibalik Pemberian Hibah Rp4,5 Miliar Untuk IKT


Seorang mama saat menyerahkan lima poin penting kepada Ketua DPRD Mimika dengan disaksikan langsung oleh empat anggota DPRD Mimika lainnya

MIMIKA, BM

Terkait dengan polemik adanya dana hibah sebesar 4,5 miliar untuk Ikatan Keluarga Toraja (IKT), sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Front Anak Negeri Penuntut Hak (FANPH) merasa ada kejanggalan.

Oleh karena itu FANPH terpaksa mendatangi Kantor DPRD Mimika guna menyampaikan aspirasi mereka.

Aspirasi yang disampaikan oleh koordinator lapangan, Rafael Taorekeyau terdapat ada lima poin penting yang disampaikan.

Pertama, DPRD, pmerintah dan aparat penegak hukum segera mengusut dan mengecek dana hibah yang bersumber dari APBD Perubahan kepada Ikatan Keluarga Toraja sebesar Rp4,5 miliar.

Kedua, aparat hukum segera mengusut tuntas oknum-oknum DPRD, Pemerintah daerah dan oknum-oknum di luar instansi pemerintah Kabupaten Mimika (aktor intelektual) yang terlibat secara langsung dalam dana hibah kepada IKT.

Ketiga, DPRD, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus transparan dan terbuka kepada rakyat Kabupaten Mimika atas persoalan ini sesuai dengan lima tujuan utama dibuatnya APBD.

Keempat, segera batalkan dana yang dihibahkan yang bersumber dari APBD kepada IKT karena tidak sesuai dengan peraturan Mendagri nomor 13 tahun 2006 tentang fungsi-fungsi dari APBD.

Kelima, seluruh lapisan masyarakat yang tergabung dalam FANPH mengutuk keras tindakan oknum-oknum yang terlibat dalam perancangan, persetujuan, dan pengesahan RA-APBD menjadi APBD yang mana terjadi sebuah kejanggalan pada pemberian dana hibah kepada IKT.

Seusai mengutakarakan lima poin tersebut, aspirasi kemudia diserahkan oleh seorang ibu kepada Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng didampingi empat anggota DPRD Mimika lainnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng dengan singkat mengatakan bahwa terkait dengan hal ini pihaknya akan mengundang tim anggaran pemerintah daerah.

"Jadi kita di DPRD juga tidak mau adanya seperti ini, karena kita juga aman. Nanti kita melalui Sekwan akan undang tim anggaran di pemerintah terkait hal ini," katanya.

Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Front Anak Negeri Penuntut Hak (FANPH) sebelum bergerak ke Kantor DPRD Mimika terlebih dahulu melakukan orasi di jalan Budi Utomo-Timika Indah. Selanjutnya mereka menuju ke Petrosea dan kemudian berjalan kaki ke Kantor DPRD Mimika.

Kegiatan yang berlangsung aman dan lancar ini tidak luput dari pengamanan oleh anggota Polres Mimika. (Ignas)

Top