DLH Temukan Ada Perusahaan yang Membuang Limbah Tanpa Pengelolaan

Foto bersama pada kegiatan lingkungan hidup DLH

MIMIKA, BM

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menemukan ada perusahaan di Kabupaten Mimika yang membuang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa pengelolaannya.

Penemuan tersebut berdasarkan hasil pengawasan di lima tempat usaha yakni PT Eissu Prima Usaha Jober PT Pertamina Timika, PT PLN IUP Papua PLTMG Timika, PT PLN UP3 Timika, RSUD Mimika dan DPPU Bandara Mozes Kilangin.

Dari pengawasan ini, ditemukan tiga pelanggaran. Pertama, tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 yakni PT Eissu Prima Usaha Jober PT Pertamina dan DPPU Bandara Mozes Kilangin.

Sementara untuk PT PLN IUP Papua PLTMG Timika memiliki TPS limbah B3, namun tidak memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3, serta tidak memiki izin pembuangan limbah cair (IPLC).

“Untuk pengurusan izinnya sementara dalam proses di Kementerian. Jadi semua izin terkait limbah B3 itu ada di Jakarta,” kata Kasie AMDAL Dinas Lingkungan Provinsi Papua, Erwan Renggong, Rabu (16/6/2021).

Dalam pemaparannya Kasie AMDAL Dinas Lingkungan Provinsi Papua, Edward Renggong menjelaskan, pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Kedua, limbah dibuang ke media lingkungan tanpa pengelolaan terlebih dahulu. Di PLN UP3 Timika terdapat ceceran minyak yang masuk ke media lingkungan dan di RSUD Mimika terdapat bypass pada IPAL ke media lingkungan karena adanya kerusakan pompa, namun kini sudah diperbaiki.

Ketiga, limbah B3 ditampung dan diserahkan kepada pihak lain untuk dikelola tanpa dokumen limbah yang ditemukan di PT Eissu Prima Usaha Jober PT Pertamina, dimana sludge oil dari tangki timbun telah dilakukan pengangkutan oleh jasa pengangkut limbah B3 tanpa dilengkapi manifest limbah B3 atau dokumen limbah B3.

"Yang tersampaikan hanya lima dan memang ada beberapa yang harus dibenahi terkait dengan penanganan B3, pertama adalah ijin limbah B3nya itu yang utama," tutur Edward.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 menyebutkan bahwa ijin lingkungan itu menjadi rujukan bagi ijin yang lain.

Walau demikian, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 102 bagi usaha yang belum memiliki dokumen maka dipersyaratkan untuk membuat dokumen dalam bentuk evaluasi lingkungan atau dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

"Jadi masih ada ruangnya dan itu masih ada sampai sekarang," katanya.

Ia mengatakan ada dua sanksi yang bisa diberikan yakni saksi administrasi dan sanksi pidana. Namun Dinas Lingkungan, sambung Edwar, akan melakukan pendekatan terlebih dahulu untuk perbaikan pengelolaan.

"Kalau sanksinya, saya pikir belum sampai kesana, kita lakukan pembinaan dulu untuk proses perbaikan pengelolaan lingkungannya,” ungkapnya.

Kepala DLH Mimika, Limi Komodompit mengatakan, pengawasan ini terus dilakukan karena DLH sebagai institusi pengawas. Walaupun sebagian besar ijin itu dari kementerian, namun pemerintah daerah memiliki tugas pokok melakukan pengawasan.

Ia menyampaikan hal ini usai kegiatan Gelar hasil pengawasan dan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup di Hotel Grand Tembaga, Rabu (16/6)

"Kegiatan hari ini (kemarin-red) adalah bagian dari pengawasan terutama limbah B3 medis dan non medis, ada oli bekas di perbengkelan, perhotelan, rumah sakit yang tadi saya sempat singgung supaya memang pengelolaan limbah B3 untuk medis di setiap klinik, rumah sakit harus di kelola dengan baik,"tutur Limi.

Menurutnya, limbah B3 medis memang harus dikelola dengan baik karena dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan sanitasi lingkungan. Kesehatan masyarakat sangat ditentukan dari pencemaran limbah jika tidak ditangani dengan baik.

Tegasnya, jika ada pihak-pihak tertentu yang tidak mematuhi tentu ada ketentuan untuk memberikan teguran jika dilanggar, sanksi pun akan ada tetapi lebih perfentif dan perbaikan.

"Saya pikir kita dari pemerintah sudah pernah lakukan langkah-langkah penertiban. Beberapa dari mereka sudah dilakukan perintah untuk lakukan pengizinan dokumen untuk ijin. Kita harapkan kesadaran mereka. Dunia usaha juga harus patuhi, jangan kita pemerintah selalu memaksa terus,"ujarnya.

Limi mengharapkan dunia usaha di Mimika tumbuh dengan cepat dan di satu sisi pemerintah juga tidak boleh terlalu menekan keberadaan mereka.

Pasalnya, amanat presiden menyebutkan bahwa pemerintah seharusnya mendorong dan memberikan ruang tumbuhnya iklim investasi.

"Jadi kita bukan menekan atau memarahi orang tetapi kita menyampaikan, mensosialisasikan bahwa usaha kalian harus memiliki ijin, harus dikelola dengan baik. Tetapi ternyata kemudian belum semua mengurus itu," ungkapnya.

Ia berharap perusahan yang belum memiliki izin wajib memiliki kewajiban mengola limba B3 secara baik dan benar karena pihaknya akan terus melakukan pemantauan.

"Tetapi yang lebih bagus lagi adalah memiliki izin, dikelola dengan baik dan terpantau oleh kita sehingga kesehatan masyarakat dan lingkungan terjamin," harapnya. (Shanty)

Top