politik

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob 

MIMIKA, BM

Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Johanes Rettob menyebutkan ternyata masih ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika belum menyelesaikan pelelangan proyek kegiatan.

Hal tersebut dikatakannya saat memimpin apel pagi di Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (14/9).

"Masih ada beberapa OPD baik yang di lingkup Pemda Mimika maupun di luar yang belum menyelesaikan pelelangan. Usahakan ini segera diselesaikan karena tinggal beberapa bulan lagi tahun anggaran berakhir,"tutur Wabup John.

Wabup mengatakan, rata-rata presentasi kegiatan belum mencapai 50 persen, jadi diharapkan PPTK pengguna anggaran agar segera merealissikan agar pembangunan di Mimika bisa terlihat.

Walaupun dihadapkan dengan situasi pandemi Covid-19 yang telah menghambat semuanya namun proses lelang kegiatan harusnya tetap berjalan. Terlebih lagi Mimika sudah berada pada fase Status Tanggap Darurat New Normal.

"Saya harap dalam beberapa hari kedepan OPD yang belum selesaikan lelang ini sudah bisa selesaikan agar presentasi kita di akhir tahun nanti juga baik,"tutur Wabup.

Ia mengingatkan tiap ASN baik pejabat eselon 2, 3, 4, staf dan honorer agar tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya terutama dalam melayani masyarakat.

Diakuinya, bahwa sebagian kegiatan yang ada di tahun ini lebih difokuskan pada fisik sarana dan prasarana, sehingga program pemberdayaan masyarakat masih kurang.

"Pemberdayaan masyarakat harus ada benang merah, misalnya kita targetkan kepada nelayan, tahun berikutnya dia harus menjadi pengusaha ikan. Begitu juga dengan sektor yang lain, seperti bidang peternakan diberikan babi. Ini target kita di masa Omtob sehingga merupakan tanggungjawab kita bersama untuk membina masyarakat menjadi sejahtera," kata Wabup.

Menurutnya, di masa pemerintahan Omtob, banyak hal masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tugas pemerintahan ini ke depan adalah menjadi fasilitator pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

"APBD kita besar, tertinggi di Papua, artinya masyarakat kita harus lebih baik, pembangunan kita harus lebih maju lagi,"ungkapnya. (Shanty)

Wabup John Rettob memimpin apel pagi di Sentra Pemerintahan

MIMIKA, BM

Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob meminta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar saat menyusun perencanaan program dan kegiatan tahun 2021 harus mengacu pada Rancangan Program Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Bupati dan Wakil Bupati (Omtob).

Hal tersebut disampaikan Wabup Jhon saat memimpin apel gabungan di Kantor Pusat Pemerintah, Senin (14/9).

Wabup mengatakan masa kepemimpinan Omtob saat ini sudah memasuki tahun kedua. Kata Wabup Jhon harusnya dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan saran dan masukkan, namun tidak dapat dilakukan karena masa pandemi Covid-19.

"Visi dan misi pemerintahan Omtob yaitu mewujudkan Mimika cerdas, aman, damai dan sejahtera sudah disahkan dalam RPJMD. Tahun 2021 semua proses perencanaan harus berbasis pada RPJMD kita," kata Wabup John.

Wabup juga mengatakan, satu tahun sebelumnya telah dilakukan kegiatan berdasarkan RPJMD. Namun di tahun 2021, semuanya sudah harus berpatokan pada visi dan misi Omtob agar dapat terwujudnya Mimika cerdas, aman, damai dan sejahtera.

"Saya juga ragu jangan sampai diantara kalian juga tidak tahu apa visi misi Omtob. Tapi saya harap program dan kegiatan tahun 2021 harus sesuai visi dan misi bupati dan wakil bupati," harapnya. (Shanty)

Foto bersama usai penyampaian jawaban pemerintah terhadap pandangan 6 fraksi di DPRD

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob pada Kamis (10/9) malam memberikan jawaban terhadap pandangan enam fraksi di DPRD.

Penyampaian pandangan pada Rapat Paripurna III Masa Sidang III DPRD Kabupaten Mimika tentang Jawaban Pemerintah terhadap terhadap pandangan umum atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Kabupaten Mimika ini berlangsung di ruang paripurna kantor DPRD Mimika.

Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob, Ketua DPRD Mimika Robby Kamaniel Omaleng, Wakil Ketua I DPRD Mimika Aleks Tsenawatme, Wakil Ketua II DPRD Mimika Yohanes Felix Helyanan.

Mengawali pandangan LKPJ bupati terhadap enam fraksi, Wabup John menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas pengakuan DPRD terhadap pencapaian pemerintah daerah yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian selama lima kali berturut-turut.

Wabup menjelaskan, pencapaian penerapan APBD 2019 sebesar 81,02 persen. Pencapaian segitu karena dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya memang karena pelaksanaan lelang yang dinilai terlambat dilakukan.

"Ini sekaligus menjawab masukan yang disampaikan fraksi Golkar. Hal ini akan menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD pada tahun- tahun berikutnya," ujarnya.

Terkait penyusunan anggaran, dilakukan dengan menggunakan e-planing dan e-budgeting yang terintegrasi sehingga diharapkan ke depan pembangunan bisa lebih efektif dan efisien.

Terhadap tingkat kemiskinan pada prinsipnya Pemda Mimika sependapat dan menjadi komitmen pemerintah untuk menekan tingkat kemiskinan dengan membuat program dan kegiatan yang pro rakyat. Hal ini sekaligus menjawab pandangan umum dari Fraksi Nasional Demokrat.

Pemerintah daerah juga sedang melakukan peningkatan fungsi pengawasan internal. Terkait masalah penertiban tanah, pemda Mimika sedang melakukan mediasi dan bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri, BPN dan Kepolisian dalam rangka usaha penertiban aset tanah pemerintah daerah.

Terkait tingkat akurasi data indeks kemiskinan dan indeks pembangunan manusia, pada prinsipnya pemerintah tetap berpatokan pada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Peningkatan kualitas infrastruktur dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menjadi prioritas perhatian pemerintah daerah.

Menjawab pandangan Fraksi PDIP, Wabup John mengatakan pemerintah daerah juga akan memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan pembangunan yang belum menyentuh masyarakat terutama masyarakat Amungme dan Kamoro yang ada di pesisir dan pedalaman.

Persoalan air bersih di pesisir pedalaman serta dukungan bagi perguruan tinggi dan penyediaan beasiswa juga akan menjadi fokus pemerintah dalam membangun Mimika.

Penyampaian LKPJ yang terlambat, menurut penjelasan Wabup John disebabkan karena pandemi virus corona -19 yang memang menjadi masalah besar bagi semua pemerintah daerah saat ini. Pandemi juga berdampak pada penundaan pelaksanaan audit LKPD oleh BPK Provinsi Papua.

Anggaran pembinaan partai politik tahun 2019 sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) merupakan kegiatan melekat pada Badan Kesbangpol yang digunakan sebagai kegiatan sosialisasi pembinaan partai politik.

Menjawab persoalan pemerintah daerah terkait perhatian pendidikan di wilayah pesisir, Wabup John menjawab, pemerintah daerah telah melakukan beberapa kegiatan yang mendukung mobilisasi pendidikan di wilayah tersebut dengan
membuka sekolah baru, pembangunan gedung sekolah, pengadaan sarana prasarana pendidikan dan penambahan tenaga pengajar.

Demikian pula terhadap optimalisasi pada sektor perikanan dapat disampaikan rancangan perda tentang retribusi tempat pelelangan ikan telah disetujui oleh DPRD pada tahun 2019, selanjutnya menunggu hasil evaluasi oleh bapenda provinsi dan dirjen bina keuangan daerah pada Kemendagri, dan juga terhadap penyediaan rumah layak huni khususnya bagi masyarakat OAP yang mana program tersebut sudah dilaksanakan setiap tahun dan akan terus ditingkatkan ke depannya.

Menjawab pandangan Fraksi Gerindra, Wabup John mengatakan Bupati Eltinus Omaleng tidak dapat mengikuti paripurna LKPJ karena disaat bersamaan tengah mengikuti rapat divestasi saham PT. Freeport Indonesia dengan Kementrian Keuangan di Jakarta, sedangkan dirinya (wabup-red) juga mengikuti agenda rapat Pesparawi se-Tanah Papua di Jayapura.

Menjawab pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, pemerintah daerah akan terus melakukan perbaikan kinerja terutama dalam penyusunan program kerja serta pemerintah akan selalu siap dalam menghadapi berbagai kejadian di luar dugaan.

Menjawab pandangan Fraksi Gabungan Mimika Bangkit dalam Pandangan Umum terkait dengan dokumen laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP), pemerintahbdaerah sudah menyerahkan kepada kepada ketua DPRD sejak Agustus lalu tepatnya tanggal 24 agustus 2020.

"Terimakasih atas masukan, saran dan kritik yang disampaikan, semua itu akan menjadi atensi dan evaluasi pemerintah daerah untuk pembangunan di Mimika ke depan," tutup Wabup John.

Hari ini, paripurna akan dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir fraksi sekaligus penutupan rapat paripurna DPRD Kabupaten Mimika Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Kabupaten Mimika tahun 2019. (Rafael)