Tengah Disoroti, Jenny Usmani Beri Penjelasan Tentang Rencana Pembangunan Kantor Dinas Pendidikan
Kadis Pendidikan Mimika, Jenny O Usmani
MIMIKA, BM
Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Jenny Usmani mengatakan, pembangunan Kantor Dinas Pendidikan yang berlokasi di Jalan Poros SP5 tepatnya disamping venue biliar sudah melalui tahap perencanaan yang dilakukan sejak tahun 2019.
Menurutnya, perencanaan pembangunan ini telah melalui prosedur tahap penyusunan perencanaan dan sudah diseminarkan serta telah dilakukan uji publik di Bappeda.
"Jadi memang sudah sesuai. Kalau sudah melalui perencanaan kan sudah ada estimasi anggarannya. Anggaran 2020 itu dibahas cuma di refocusing karena pandemi,"jelas Kadis Pendidikan, Jenni O Usmani pada jumpa pers di SMPN 2, Rabu (26/5).
Jenny mengatakan, semua pembangunan yang dilakukan di pemerintahan itu ada perencanaan, yang menjelaskan tentang kegunaan dan tujuan dari pembangunan kantor itu.
Menurutnya, Dinas Pendidikan memiliki urusan wajib sehingga harus memberikan pelayanan kepada para guru, siswa dan masyarakat yang membutuhkan layanan sehingga dibutuhkan ruangan yang memadai.
"Saya tidak tahu dari kantor lain, tapi satu tahun lalu kami Dinas Pendidikan tentang standar pelayanan minimal itu sudah di evaluasi oleh Ombusman dari Jayapura. Ada questioner-questioner yang dibawa untuk kita isi dan itu harus dilengkapi untuk melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat agar mereka mendapat kenyamanan,"jelasnya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Jenni mengatakan ia telah melaporkannya kepada bupati untuk dibangunkan gedung baru.
"Layanan pendidikan itu sangat luas, kalau satu kali para guru urus administrasi dan anak-anak butuh legalisir terus mereka butuh toilet lalu jika toilet tidak ada kan tidak memadai," katanya.
Menurutnya, ruangan yang akan digunakan secara peruntukannya jelas sehingga pihaknya melaporkan bahwa ruangan mereka tidak memadai, karena masyarakat butuh kenyamanan.
"Kalau bilang mubazir saya pikir ini pemerintah jadi bangunan itu tidak terbengkalai, bangunan yang di Pusat Pemerintahan sudah dipakai oleh Dinas Perijinan untuk memberikan pelayanan, jadi kalau mubazir itu tidak,"ujarnya.
Jenni tidak menyalahkan siapapun dengan pemberitaan rencana pembangunan gedung baru, namun sebagai pemerintah ia harus memberikan klarifikasi supaya masyarakat paham bahwa apa yang dilakukan bukan semata-mata untuk proyek atau hal lainnya namun agar pelayanan dapat berjalan lebih maksimal.
Lanjutnya, pemerintah memiliki standarisasi yang harus dipenuhi. Ia menegaskan, Kantor Dinas Pendidikan akan menjadi wajah Pendidikan.
"Kalau di Kantor Sentra Pemerintahan yang dulu kami tempati itu semuanya bertumpuk malah pegawai duduk karena sekat. Jadi itu bukan ruangan, itu hal yang disekat. Jadi saya pikir kita semua harus memberikan penilaian sesuai dengan apa yang benar-benar dipahami dan objektif,"tuturnya.
Menurutnya situasi saat ini masih pandemi sehingga pegawainya bekerja secara shift. Walau demikian, gedung yang ditempati saat ini tidak bisa mengakomodir semuanya karena dalam satu ruangan ditempati 8 pegawai. Menurutnya sulit untuk menerapkan prokes.
"Kita juga harus memberikan kenyamanan kepada pegawai yang kerja maupun tamu yang kami layani. Kantor sebelumnya yang kami gunakan di Sentra Pendidikan itu kami cuma pinjam," tegasnya.
Ia mengatakan Bupati Eltinus Omaleng telah menyetujui rencana tersebut. Bahkan menurut Jenni, bupati menginginkan agar Dinas Pendidikan harus dibangun terpisah seperti BPKAD dan Bapenda.
"Kalau ikuti SPM (Standar Pelayanan Minimal) maka banyak hal yang harus kita penuhi. Contoh hal yang paling kecil adalah masyarakat yang dilayani harus ada ruang tunggu, kursi yang baik. Kalau ada yang mau datang tunggu pejabat harus tunggu dan sekarang tunggu dimana? terus butuh toilet dan bagaimana kalau toiletnya mapet, itu salah siapa? bukan salah saya," ungkapnya. (Shanty)
