kesehatan

Foto bersama di sela kegiatan

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar rapat koordinasi lintas sektoral OPD pengampu stunting terkait Surat Keputusan Tim Percepatan Penurunan Stunting (SK TPPS).

Rapat tersebut dilaksanakan untuk menekan angka stunting di Kabupaten Mimika.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Horison Diana, Rabu (8/7/2026) dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong.

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong dalam sambutannya mengatakan, pertemuan ini merupakan bagian penting dari komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna mewujudkan generasi mimika yang sehat, cerdas, berkualitas, dan berdaya saing.

Stunting merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memerlukan perhatian dan penanganan secara serius, terintegrasi, dan berkelanjutan.

"Permasalahan stunting bukan semata-mata persoalan kesehatan, tetapi berkaitan erat dengan berbagai aspek pembangunan, antara lain, kemiskinan, pemenuhan gizi keluarga, akses terhadap pelayanan kesehatan, ketersediaan air minum dan sanitasi yang layak, ketahanan pangan, pendidikan, perlindungan sosial, hingga perubahan perilaku masyarakat,"kata Wabup Emanuel.

Menurut Emanuel, percepatan penurunan stunting tidak mungkin dilaksanakan oleh satu perangkat daerah saja. Upaya ini membutuhkan kolaborasi yang kuat, sinergi yang berkelanjutan, serta komitmen bersama dari seluruh Opd, pemerintah distrik, PKK, pemerintah kampung, fasilitas pelayanan kesehatan, dunia usaha, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta seluruh pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

"Dengan demikian, setiap intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," Ujarnya.

Wabup Emanuel mengatakan, melalui pembentukan dan penguatan tim percepatan penurunan stunting (TPPS), Pemerintah Kabupaten Mimika berupaya memastikan bahwa seluruh intervensi, baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif, dapat direncanakan, dilaksanakan, dipantau, serta dievaluasi secara terpadu dan berkesinambungan.

Diharapkan, Surat Keputusan TPPS yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

"Dengan demikian, tidak terjadi tumpang tindih program maupun kegiatan, melainkan tercipta sinergi yang semakin efektif, efisien, dan terukur dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Mimika,"tuturnya.

Wabup Kemong berharap, melalui rapat koordinasi ini, seluruh OPD pengampu memiliki pemahaman yang sama mengenai peran masing-masing, memperkuat koordinasi lintas sektor, menyelaraskan program dan kegiatan, serta membangun mekanisme kerja yang lebih efektif dalam mendukung pencapaian target percepatan penurunan stunting.

selain itu, ia juga menekankan pentingnya penguatan sistem data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Data yang valid merupakan fondasi dalam menentukan sasaran intervensi, menyusun kebijakan yang tepat, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap program yang dilaksanakan.

Katanya, keberhasilan percepatan penurunan stunting tidak hanya diukur dari menurunnya angka prevelensi stunting, tetapi juga dari meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, semakin luasnya cakupan intervensi terhadap kelompok sasaran, meningkatnya kualitas pendampingan keluarga beresiko stunting, serta semakin kuatnya koordinasi, akuntabilitas, dan sinergi antar perangkat daerah.

Untuk itu, Wabup mengajak seluruh pihak untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap beberapa hal sebagai berikut, memahami dan melaksanakan tugas, dan fungsi sesuai dengan peran yang ditetapkan dalam surat keputusan TPPS, mengintegrasikan percepatan program dan kegiatan penurunan stunting ke dalam perencanaan dan penganggaran dokumen perangkat daerah, memperkuat koordinasi, integrasi dan berbagi data antar sektor, guna memastikan ketepatan sasaran intervensi, serta mengoptimalkanpendampingan kepada keluarga berisiko stunting, hingga ke tingkat kampung dan melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala terhadap capaian program percepatan penurunan stunting.

"Saya meyakini bahwa apabila seluruh perangkat daerah, mitra pembangunan, dan seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja secara terpadu, saling mendukung, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, maka target percepatan penurunan stunting di Mimika akan dapat kita capai dengan baik. Keberhasilan ini, pada akhirnya bukan sekadar menghasilkan penurunan angka stunting, tetapi juga melahirkan generasi Mimika yang sehat,"pungkasnya. (Shanty Sang)

Foto bersama di sela kegiatan

MIMIKA,BM

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika menggelar workshop tatalaksana kasus kronis filariasis (kaki gajah) di Hotel Grand Tembaga, Rabu (1/7/2026).

Workshop yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinkes Mimika, Sisma HL ini diikuti oleh Promosi Kesehatan (Promkes) Pj Filariasis dan Dokter.

Adapun, tujuan workshop ini untuk membekali tenaga kesehatan dengan keterampilan medis dan edukasi perawatan mandiri (seperti menjaga kebersihan untuk mencegah infeksi sekunder dan perawatan kaki bengkak) untuk menekan angka kecacatan.

Sekretaris Dinkes Mimika, Sisma HL mengatakan, bahwa kenapa dilakukan workshop ini karena pihaknya menemukan dua kasus kronis filariasis (kaki gajah) di Timika. Oleh sebab itu, dengan adanya kegiatan ini maka dapat segera melakukan tatalaksana penanganan berupa pemeriksaan, pengobatan, serta pemantauan lanjutan.

"Tidak hanya itu, langkah pencegahan massal juga kami siapkan untuk memutus rantai penularannya," Kata Sisma.

Sisma menegaskan, penanganan tidak hanya pengobatan, tetapi juga penguatan fungsi promosi kesehatan (Promkes) dan surveilans. Bahkan keterlibatan masyarakat menjadi tantangan utama yakni, kesediaan warga untuk melakukan pemeriksaan dan mengikuti pengobatan.

Menurutnya, banyak hal yang harus dipersiapkan sama halnya dengan melakukan surveilans ilmiah, di mana masa inkubasi filariasis setelah gigitan nyamuk berkisar 6–12 bulan, kemudian nyamuk dapat hidup dan menularkan dalam 2–4 minggu.

"Hal inilah yang harus kita waspadai,” ujarnya.

Dijelaskan, tatalaksana ini harus ada strategi penanganan, yakni penguatan Promkes, edukasi agar masyarakat mau diperiksa dan berobat, kemudian surveilans ilmiah, pemahaman siklus hidup nyamuk dan masa inkubasi untuk menentukan waktu pemeriksaan.

Katanya, dengan adanya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan tokoh masyarakat dan lintas program maka kegiatan ini tidak sekadar formalitas dan pemeriksaan mikrofil, di mana hasil bisa berbeda tergantung waktu pemeriksaan (siang/malam).

“Tantangannya itu, kesadaran masyarakat rendah, masih ada warga yang menutup-nutupi kondisi kesehatan, kemudian keterbatasan hasil pemeriksaan. Maka itu saya harap kegiatan tidak boleh sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama,”ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular (P2M), Kamaludin mengatakan, tahun 2026 ini ditemukan 2 kasus kronis filariasis di Kabupaten Mimika. Filariasis disebabkan cacing filaria di kelenjar getah bening, menimbulkan pembesaran kaki, tangan, dan alat kelamin bila tidak diobati.

Program pencegahan yang dilakukan Dinkes Mimika yakni melaksanakan POP M (pemberian obat pencegahan massal) selama 8 tahun berturut-turut.

“Tujuan kegiatan ini untuk peningkatan keterampilan diagnosis, bagi petugas puskesmas dan rumah sakit, kemudian melatih tenaga kesehatan dalam tatalaksana pasien, memperkuat edukasi masyarakat agar mau diperiksa dan berobat dan terpenting meningkatkan cakupan laporan ke Dinkes Mimika,”tutur Kamaludin.

Ia berharap, tatalaksana kasus kronis berjalan sesuai standar, program POPM selektif untuk kasus baru, kunjungan rumah bagi pasien kronis dan semua kasus kronis terlapor ke Dinkes Mimika.

“Hari ini kita punya narasumber dari Kementerian Kesehatan RI dengan metode, presentasi, diskusi, dan simulasi perawatan kasus kronis. Kami harap dengan adanya kegiatan ini di tahun 2030 Mimika mendapatkan sertifikat bebas filariasis bila seluruh tahap lulus,” pungkasnya. (Shanty Sang)

Ketua IDI Mimika yang baru dr Enny Kenangalem (tengah kanan)

MIMIKA, BM

Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Timika masa bakti 2025-2028 resmi dilantik di Hotel Grand Tembaga, Timika, Papua Tengah, Minggu (28/6/2026). Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua IDI Wilayah Papua, dr. Nickanor K.R. Wonatorey, Sp.U.

Dalam pelantikan tersebut, dr. Enny Kenangalem, M.Biomed, yang merupakan putri asli suku Amungme, resmi dipercaya sebagai Ketua Umum IDI Cabang Timika untuk periode 2025-2028. Ia akan memimpin organisasi profesi yang saat ini beranggotakan lebih dari 300 dokter di Kabupaten Mimika.

Ketua IDI Wilayah Papua, dr. Nickanor K.R. Wonatorey, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada jajaran pengurus yang baru dilantik. Ia menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan amanah organisasi sebagai mitra strategis Pemerintah Kabupaten Mimika, khususnya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Menurutnya, tantangan pelayanan kesehatan di Papua masih cukup besar, terutama karena kondisi geografis yang terdiri dari wilayah pegunungan dan pesisir yang sulit dijangkau. Karena itu, keberadaan organisasi profesi seperti IDI dinilai sangat penting dalam mendukung pemerataan layanan kesehatan.

"IDI merupakan organisasi profesi yang dibentuk sebagai mitra pemerintah guna menjangkau seluruh wilayah. Kami sangat berharap IDI Mimika dapat bekerja dengan mengutamakan kesehatan masyarakat hingga ke pelosok," ujar Nickanor.

Sementara itu, Ketua IDI Mimika yang baru, dr. Enny Kenangalem, menyatakan komitmennya untuk membangun kemitraan strategis dengan pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Ia menegaskan bahwa IDI bukan sekadar organisasi relawan, melainkan wadah profesional yang siap memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pelayanan kesehatan di Mimika.

"Kami siap membangun mitra bersama pemerintah dan stakeholder lainnya. Dengan kekuatan lebih dari 300 dokter yang tergabung, kami yakin dapat bersinergi menjawab tantangan pelayanan kesehatan di Mimika yang masih belum terselesaikan secara maksimal," kata Enny.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula serah terima jabatan secara simbolis dari Ketua IDI Mimika periode sebelumnya, dr. Leonard Pardede, Sp.OG., Subsp. Obginsos (K), kepada kepengurusan yang baru.

Dalam pesannya, dr. Leonard mengajak seluruh pengurus untuk mengedepankan semangat pelayanan dan kebersamaan dalam menjalankan organisasi.

"Layani masyarakat seperti Anda melayani diri sendiri, maka setiap jerih payah tidak akan sia-sia. Begitu pula dalam internal IDI, perlakukan sejawat layaknya saudara kandung," pesannya.

Ia juga mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, sehingga IDI diharapkan terus mengadvokasi pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan profesi kedokteran maupun pelayanan kesehatan di Kabupaten Mimika. (Nuel)