kesehatan

Kepala Seksi (Kasie) Penyakit Tidak Menular dan Kejiwaan pada Dinkes Mimika, Feika Rande Ratu

MIMIKA, BM

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika siap meluncurkan Medical Check Up (MCU) usia produktif dengan target 1.731 warga dengan usia produktif.

Adapun, MCU yang dilakukan meliputi pemeriksaan thorax (dada), abdomen (perut), mata, dan jantung. Pemeriksaan ini dilaksanakan di RSUD Mimika karena alat penunjang tidak tersedia di puskesmas.

Kepala Seksi (Kasie) Penyakit Tidak Menular dan Kejiwaan pada Dinkes Mimika, Feika Rande Ratu mengatakan, sasaran untuk program ini yakni 1731 peserta yang akan terdiri dari anak sekolah Papua yang akan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, kader kesehatan, kepala kampung, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

“Dibandingkan dengan MCU umum yang menyasar 1000 orang, program ini lebih spesifik pada paket layanan,” kata Feika.

Feika menjelaskan, mekanisme layanan yakni, peserta awalnya akan mengikuti cek kesehatan gratis di puskesmas. Jika ditemukan indikasi lanjutan, diberikan pengantar ke RSUD.

“Pemeriksaan dimulai dari puskesmas lalu dirujuk ke RSUD dan program ini akan kita launching serentak di Puskesmas pada 1 Juli mendatang,” jelas Feika.

Ia menambahkan, untuk total anggaran sebesar Rp3 miliar lebih dengan paket layanan Rp1.500.000 per orang dengan target 1731 peserta dengan alokasi 1200 + 531 orang sesuai kategori layanan.

“Per layanan itu anggarannya Rp1,5 juta, dan program ini akan dilaksanakan di 10 Puskesmas wilayah kota,” pungkasnya. (Shanty Sang)

Para pengurus PKK Mimika dan opd saat senam SKJ

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Mimika menghadiri Kegiatan Pelaksanaan Olahraga Kebugaran di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Mimika yang dipusatkan di lapangan Kantor Puspem SP3 pada Jumat (19/6/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat ini dihadiri oleh perwakilan organisasi perangkat daerah (opd) seperti Dinas Kesehatan, Dinas Arsip dan Perpustakaan serta para pengurus PKK Mimika.

PKK Mimika yang kompak mengenakan seragam lapangan berwarna hijau berbaur bersama para aparatur sipil negara (ASN) dan nampak sukacita melaksanakan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ).

Ya, bagi generasi tahun 1980 dan 1990 tentu sudah tidak asing lagi mendengar musik senam SKJ ini. Sontak, mereka bernostlagia.

“Wah, kembali ke jaman SD ini,” kata ibu Astin (Anggota pokja I PKK Mimika).

Sukacita senam SKJ bersama di lapangan puspem

Senada dengan itu, ibu guru Carolina juga mengemukakan senangnya bisa senam SKJ bersama kembali sambil mengikuti gerakan instruktur.

Selain senam SKJ, para peserta yang hadir juga zumba bersama.

Pagi itu, cuaca cerah dan panas namun tak mengurangi semangat apalagi usai senam dijamu dengan minuman jamu oleh Dinas Kesehatan berupa beras kencur, kunyit dan jahe merah.

Ada juga makanan sehat seperti rebusan keladi, petatas dan jagung.

“Ini pertama kali Pemkab dan PKK ikut senam bersama di puspem. Kami senang karena ini baik untuk kesehatan jasmani dan rohani kita,” tandas Dika (Elfrida Sijabat)

Foto bersama di sela kegiatan

MIMIKA, BM

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika menyelenggarakan sosialisasi izin praktik tenaga medis dan kesehatan untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK).

Kegiatan ini ditujukan untuk memfasilitasi proses penerbitan maupun perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP) agar lebih transparan, akurat, dan terintegrasi secara digital.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Horison Diana, Jumat (19/6/2026) kemarin dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinkes Mimika, Sisma HL dan menghadirkan narasumber dari Pusdatin Kemenkes RI yang dihadiri oleh Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Khusus, Aang Abu Azhar.

Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Khusus dari Pusdatin Kemenkes RI, Aang Abu Azhar dalam sambutannya mengatakan, bahwa bagaimana agar pelayanan kesehatan itu lebih optimal dan maksimal serta melahirkan inovasi adalah salah satunya terkait dengan perijinan tenaga medis dan kesehatan.

"Banyak program kesehatan seperti pemeriksaan CKG dan lainnya itu dilakukan oleh tenaga medis maupun tenaga kesehatan," kata Aang.

Oleh sebab itu, kata Aang, pihaknya terus melakukan integrasi yang salah satunya adalah terkait bagaimana perijinan tenaga medis dan kesehatan ini bisa saling terintegrasi.

Untuk diketahui, perijinan ini sudah terintegrasi dengan MPP (Mall Pelayanan Publik) yang merupakan inovasi dari Kementerian PAN RB dan Kementerian Kesehatan.

"Sehingga harapan kami ini bisa mendapatkan suatu data yang utuh, suatu data yang memang bisa dipertanggungjawabkan dan efektif dengan efisien. Meskipun kami sadari pada pelaksanaannya tentunya ada banyak kendala atau banyak ketidaksempurnaan," Ujarnya.

Ia berharap, tenaga medis dan kesehatan ini mendapatkan hak-haknya lebih optimal. Mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal dan agar tenaga medis ini juga bisa melayani masyarakatnya lebih optimal kembali.

"Sehingga kita di sini perlu mengakomodasi bagaimana dengan tenaga medis dalam hal ini haknya itu bisa terpenuhi dengan baik," Ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinkes Mimika Sisma HL mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan ini adalah salah satu satu upaya yang dilakukan Pemkab Mimika melalui Dinkes Mimika terkait proses perijinan tenaga kesehatan dan medis.

"Kalau kita berbicara terkait dengan transformasi, berarti ada perubahan, ada inovasi, ada hal yang muncul ke arah yang lebih baik," Ujar Sisma.

Menurutnya, perijinan itu suatu proses di mana outputnya nanti menghasilkan beberapa hal seperti sinkronisasi. Dari sinkronisasi tersebut maka akan ditemukan kualitas data.

"Kualitas data itu nanti akan digunakan sebagai bahan pembinaan dan bahan evaluasi dan untuk proses proses ke depannya," tuturnya.

Katanya, output yang akan dihasilkan dari kegiatan ini adalah, bagaimana nantinya tenaga medis dan kesehatan ini di pelayanan itu mereka bisa berproses untuk SIP dan memperoleh pelayanan tersebut secara efisien dan efektif.

"Artinya, di dalam itu ada data yang akurat, ada waktu yang tepat untuk penyelesaiannya dan prosesnya tidak panjang. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, nanti kita akan menemukan suatu kesepakatan. Dimana, ketika menginput untuk memperoleh surat izinnya tentu akan ada proses validasi," pungkasnya. (Shanty Sang)