kesehatan

Kasubid Kepegawaian G. Maturbongs

MIMIKA, BM

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika mengajukan 1166 tenaga kesehatan untuk di angkat menjadi tenaga P3K ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kepala Dinkes Mimika Reynold Ubra melalui, Kasubid Kepegawaian G. Maturbongs mengatakan, pengajuan ini merupakan kelanjutan dari perekrutan tenaga kesehatan pada tahun 2022 lalu, dimana pada tahun lalu tenaga P3K di Mimika tidak terakomodir karena masalah administrasi dan lainnya.

"Sehingga penerimaan usulan tenaga P3K ada di awal tahun 2023 ini. Jadi khusus untuk Dinkes terdiri dari 26 Puskesmas, ditambah Dinas Kesehatan dengan PSC 11 sehingga pada akhir tes kemarin siang itu jumlahnya 1166 nakes," ungkap Maturbongs saat diwawancara diruang kerjanya, Selasa (7/2/2023).

Hingga saat ini, pihaknya belum tahu Nakes mana yang nantinya akan diakomodir karena tugasnya hanya menyiapkan data.

Dan sekarang, kata Maturbongs, tugas tambahannya itu akan memilah jumlah tenaga sesuai profesi.

"Jadi kalau kemarin itu secara kolektif, sekarang sudah by name. Nanti juga ada validasi kembali terkait semua dokumen. Jadi kita hanya menyiapkan dan datanya langsung ditarik oleh Kemenkes," jelasnya.

Lanjutnya, pada 2022 lalu, pihaknya sudah melengkapi semua dokumen dan telah sampai tahap final di kementerian, namun ternyata ada beberapa hal teknis yang menyebabkan penundaan sehinnga di 2023 ini diminta untuk diimput kembali data tersebut.

"Jadi kami menginput kembali data tahun 2022 ditambah dengan penambahan 2023. Dan yang menginput ini pihak Puskesmas, karena mereka yang lebih tahu tentang kebutuhan tenaganya. Rencana kebutuhan dilakukan karena saat ini setiap Puskesmas diminta minimal harus ada 9 jenis tenaga kesehatan," ungkapnya. (Shanty Sang)

Pj Bupati Gomar saat menerima sertifkat dari Menteri Kesehatan, Budi Gunadi

JAKARTA, BM

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Mappi dalam menangani filariasis atau penyakit gajah mendapat pengakuan dari Kementerian Kesehatan dalam bentuk sertifikat eliminasi filariasis.

Serifikat diserahkan langsung okeh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin kepada Pj Bupati Mappi, Michael R. Gomar, bertepatan pada peringatan Hari Neglected Tropical Diseases (NTDs) yang digelar di Krakatau Grand Ballroom Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Kabupaten Mappi merupakan satu-satunya daerh di Provinsi Papua Selatan yang menerima sertifikat eliminasi filariasis dari Kementerian Kesehatan. Sementara secara nasional, ada empat kabupaten lain yakni Kabupaten Subang, Bekasi, Supiori dan Kota Bekasi.

Usai menerima sertifikat eliminasi filariasis, Pj Bupati Mappi, Michael R. Gomar mengatakan penghargaan sertifikat eliminasi filariasis (kaki gajah) ini dipersembahkan untuk masyarakat Mappi dan juga sebagai motivasi untuk Dinas Kesehatan yang telah bekerja dengan luar biasa dalam penanganan eliminasi filariasis sejak tahun 2008.

Pj Gomar menyatakan komitmennya secara berkelanjutan dalam penanganan filariasis di Kabupaten Mappi.

“Kami berkomitmen memberikan dukungan kebijakan program kegiatan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tenaga kesehatan baik secara umum maupun secara khusus melalui APBD setiap tahun secara berkelanjutan," ungkapnya.

"Sekali lagi atas nama kepala daerah saya menyampaikan terimakasih atas kinerja yang telah dibuktikan oleh kepala Dinas kesehatan bersama jajarannya, kami berharap ini akan terus menjadi motivasi dan terus ditingkatkan kedepannya,"tambahnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mappi, dr. Ronny Herry Tombokan mengatakan pada tahun 2008 - 2012 Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM) Filariasis menjadi prioritas dari dinas Kesehatan Kabupaten Mappi.

Pasalnya Mappi adalah satu kabupaten yang tergolong daerah endemis filariasis pada tahun 2008.

Melalui program Survey Pengambilan darah hapusan tebal pada waktu tertentu menunjukan 60-70 persen sampel darah yang diambil mengandung Mikrofilariasis Khususnya daerah Kaibar, Citak Mitak dan Koroway Kombay, sehingga berdasarkan survey tersebut Kabupaten Mappi wajib melaksanakan kegiatan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM Filariasis) selama 5 Tahun.

Kegiatan rutin ini kemudian menjadi atensi dari Dinas kesehatan dan berbuah manis, dimana pada tahun 2022 tepatnya bulan Maret, TIM Kementrian Kesehatan bersama Tim RTI dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua beranggotakan 8 orang tiba di Kabupaten Mappi.

Mereka kemudian melaksanakan survey dengan hasil jumlah sampel minimal hasil SSB sebesar 1.555 sampel dengan cut-off atau batas kritis adalah 18 sampel.

Jumlah sampel yang diperiksa telah melebihi sampel minimal maka dapat dinyatakan bahwa survey telah memenuhi kriteria.

Hasil pengujian dengan FTS/Filaria Test Strip adalah keseluruhan sampel yang diperiksa menunjukkan hasil 1569 sampel negative, 2 sampel positif dari cluster SD Inpres Tukumau Distrik Tizain pada wilayah kerja Puskesmas Kumaban.

Kadis Kesehatan juga menjelaskan bahwa adapun tahapan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pihaknya adalah melaukan evaluasi mulai survei pra TAS 1. Setelah survei TAS 1 dan TAS 2 lolos maka dilakukan TAS 3 pada tahun 2022.

“Jadi sertifikat eliminasi diberikan sesudah semua syarat kriteria teknis yang ditentukan sudah tercapai,” ungkapnya.

Selain penyerahan sertifikat eliminasi filariasis, Kementerian Kesehatan juga turut memberikan sertifikat bebas Frambusia kepada 103 bupati dan walikota di Indonesia. (Red)

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold Ubra

MIMIKA, BM

Dinas kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika sedang mengupayakan semua peserta BPJS Kesehatan bisa mengakses semua fasilitas kesehatan (faskes).

Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra, mengatakan upaya itu dilakukan agar para peserta BPJS tidak lagi terbatasi dan terhambat oleh faskes itu sendiri.

"Minggu depan hari rabu kami akan duduk untuk melakukan validasi peserta BPJS. Rencana kami peserta BPJS nantinya bisa mengakses semua faskes," ujar saat diwawancarai di Oriental Resto, Jalan Budi Utomo, Timika, Papua Tengah, Jumat (3/2/2023).

Menurut Reynold, nantinya hal itu dilakukan secara berjenjang di seluruh Faskes Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas, dokter praktek swasta atau mandiri yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

"Intinya seluruh jaminan kesehatan daerah harus diintegrasikan. Cuma yang membedakan yaitu secara berjenjang," kata Reynold.

"Sementara untuk pelayanan spesialistik nanti ya harus ada rujukan ke rumah sakit. Itu kecuali kondisi darurat sepeti kecelakaan kemudian ada kondisi gawat dan darurat yang harus mendapat pelayanan segera," jelasnya melanjutkan.

Di samping itu, Reynold mengungkapkan, di tahun 2023, Pemda Mimika sudah memjaminkan seluruh penduduk dalam pelayanan BPJS, yang mana itu dijamin oleh Pemerintah dari sumber pembiayaan dari APBN dan juga APBD.

"Baik dari APBN melalui PBI tapi juga dari APBD. Kalau APBD Mimika tahun ini kami kasih naik dari Rp12 miliar menjadi Rp15 miliar," ujarnya.

Reynol menambahkan seluruh pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kesehatan akan mengintegrasikan dengan jaminan kesehatan nasional JKN-KIS.

"Hari ini JKN-KIS, kalau masyarakat akan berobat cukup masyarakat menunjukkan KTP," pungkasnya. (Endy Langobelen)