Foto bersama usai penandatanganan Mou
MAPPI, BM
Pemerintah Kabupaten Mappi terus berkomitmen penuh dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Terkini, Pemda Mappi Hal melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar untuk memberikan layanan rujukan kepada masyarakat Mappi.
Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Rujukan ini ditandatangani oleh Pj Bupati Mappi, Michael R. Gomar, bersama Direktur Utama RSUP dr Wahidin Sudirohusodo Makassar, Prof, Dr, dr Syafri Kamsul Arif, dilakukan pada Selasa (7/2/2023) di Makassar.
Turut hadir dalam MoU ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mappi, dr. Ronny Herry Tombokan bersama jajaran direksi RS dr Wahidin Sudirohusodo Makassar.
Pj Bupati Mappi, Michael R Gomar dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga atas sambutan Direksi RSUP dr. Wahidin yang membuka hati dan memberi kesempatan kepada Pemda Mappi untuk menjalin kerjasama tersebut.
Menurut Gomar, penandatangan kerjasama ini berdasarkan hasil assessment dan juga koordinasi yang telah dilaksanakan Kepala Dinas Kesehatan Mappi dalam menindaklanjuti visi misi dan kebijakan program prioritas Kabupaten Mappi.
Dimana RSUP dr Wahidin dengan prestasi yang sudah dicapai diyakini dapat memberikan jaminan mutu pelayanan dan akses kesehatan kepada masyarakat Mappi.
“Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada bapak direktur dan jajaran direksi yang sudah memberikan pelayanan, membuka kesempatan sesuai dengan kebijakan Menteri Kesehatan untuk membangun pelayanan kesehatan baik regional maupun sampai urban area dan ini menjadi komitmen kita bersama untuk terus melakukan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya.
Untuk menjalankan program ini, Pemkab Mappi akan mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat khususnya orang asli Papua dan masyarakat yang lahir dan besar di Mappi.
Pj Bupati menerangkan, kebijakan ini sesuai dengan mandatori Pemerintah Pusat kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana Otsus dan juga 20 persen APBD untuk pendidikan dan kesehatan.
Anggaran inilah yang dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan agar manfaat dan dampaknya benar-benar tepat sasaran.
"Kerjasama ini tentunya secara berkala akan dilakukan penilaian dan evaluasi. Kekurangan yang belum terselesaikan jadi bahan evaluasi baik bagi Pemkab Mappi mapun RSUP dr Wahidin untuk dilakukan pembenahan," terangnya.
PJ Bupati menambahkan, sumber dana OTSUS TA. 2023, untuk biaya kerjasama layanan kesehatan rujukan Rumah Sakit menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan dan untuk rekomendasi dan biaya rujukan kepada Pasien menjadi tanggung jawab RSUD Mappi.
“Kami berharap pelayanan kesehatan rujukan melalui perjanjian kerjasama ini tentunya dapat memberi manfaat bagi kita semua dan jadi pilot project kepada kabupaten/kota di Tanah Papua yang belum menjalin kerjasama,” tuturnya.
Diakuinya, kerjasama ini dilakukan mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh RSUD Kabupaten Mappi yang masih tipe D dan masih memiliki kekurangan yang harus dibenahi seperti tenaga medis, dokter dan spesialis yang masih terbatas.
"Sehingga untuk melengkapi itu membutuhkan waktu yang tentunya tidak singkat. Sementara pelayanan kesehatan tidak bisa ditunda, sehingga Pemkab Mappi mengambil kebijakan untuk bekerjasama dengan beberapa rumah sakit," ungkapnya.
Selain dengan RSUP dr Wahidin Makassar, Pemkab Mappi juga akan menjalin kerjasama serupa dengan beberapa rumah sakit dalam memberikan layanan Kesehatan Rujukan yakni, RSUD Merauke, RSUD Dok II Jayapura dan RS. Ortopedia Solo.
"Kami berharap kerjasama ini terjalin dengan baik, masyarakat yang datang mendapatkan pelayanan dapat dilayani dengan baik sehingga dapat sembuh dan kembali ke Mappi dengan baik," harapnya.
Direktur Utama RSUP dr Wahidin Sudirohusodo Makassar, Syafri Kamsul Arif, dalam sambutan juga mengapresiasi Pj Bupati Mappi dan jajaran Pemkab Mappi yang sudah berinisiatif dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Mappi.
Prof Syafri Kamsul menyatakan kerjasama ini merupakan wujud tanggungjawab dari RSUP dr Wahidin dalam menjalankan amanat dari Kementerian Kesehatan, untuk menjadikan seluruh rumah sakit vertikal bisa memberikan advokasi dan support kewilayahan dalam rujukan pelayanan kesehatan dengan menjangkau semua daerah dari Aceh sampai Papua.
RSUP dr Wahidin yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan secara geografis kata Prof Syafri, bertanggungjawab untuk wilayah timur Indonesia. Itu dilakukan secara perlahan salah satunya dengan Pemkab Mappi.
“Kami sangat antusias bisa melakukan misi ini karena ini adalah salah satu wujud dari tranformasi kesehatan yang sudah dicanangkan sejak awal oleh Menteri Kesehatan. Beliau tak henti-hentinya dengan semangat luar biasa ingin supaya seluruh kabupaten/kota di Indonesia bisa memberikan dampak yang maksimal pada masyarakat yang ada di wilayahnya,” terang Prof Syafri.
Ia juga menyebutkan kerjasama ini tentunya, akan dimaksimalkan. Selain memberikan layanan prioritas, RSUP dr Wahidin juga bersedia memberikan pendampingan dan advokasi terkait bagaimana masyarakat dapat akses kesehatan maksimal.
Bahkan RSUP memberi peluang untuk membuka ‘kelas jauh’ pelayanan konsultasi kesehatan di Kabupaten Mappi.
RSUP dr Wahidin juga sudah melakukan rujukan Skrining Hipotiroid Kongenital pada bayi baru lahir. Program yang dicanangkan oleh Kemenkes ini sudah dijalankan mencakup 4 provinsi dan 17 kabupaten/kota di Sulawesi.
“Jadi atensi dari Kemenkes bagaimana stunting bisa dikurangi. Kalau di daerah bagaimana angka kematian ibu dan bayi bisa dikurangi. Ini bagian dari rujukan layanan Kemenkes yang diharapkan bisa diperankan oleh faskes di daerah,” tutur Prof Syafri.
Ia menambahkan, RSUP dr Wahidin sangat senang memberikan bantuan terkait layanan kesehatan dan menjadi konsen sebagai institusi vertikal dari Kemenkes.
Hal ini merujuk arahan Menkes pada poin ketiga yaitu bagaimana rumah sakit bisa termanfaatkan secara kewilayahan dan memberikan support advokasi pada wilayahnya. Apalagi RSUP dr Wahidin secara wilayah juga mencakup sampai di Papua.
“Apa yang kita sudah lakukan hari ini wujud dari implementasi apa yang disampaikan Menkes. Mudah-mudahan semua ini memberikan impact dan kemasalahatan saudara-saudara kita di Mappi sana, bagaimana hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan Kadis Kesehatan secara teknis, kami akan bantu,” tandasnya. (Red)
