kesehatan

Jalannya kegiatan pelatihan

MIMIKA, BM

Sebanyak 40 relawan PMI mengikuti pelatihan peningkatan kualitas pelayanan donor darah yang berlangsung di Kantor PMI Mimika, Kamis (25/5/2023).

Kegiatan ini digagas oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Bandung (LPPM ITB) bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Mimika, Exeins Health Initiative (EHI) dan Pusat Riset BRIN.

Pelatihan ini mengusung tema "Capacity Building Kader dan Relawan Palang Merah Indonesia Mimika untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Donor Darah di Kabupaten Mimika, Papua".

Perwakilan LPPM ITB Dr.rer.nat Fifi Fitriyah Masduki mengatakan, proses transfusi darah merupakan salah satu bagian penting dari pelayanan kesehatan modern yang jika digunakan dengan benar, atas indikasi dapat menyelamatkan jiwa pasien dan meningkatkan derajat kesehatan.

Terdapat beberapa kendala dalam pemanfaatan darah yang berasal dari donor, diantaranya adalah keterbatasan stok di Bank Darah PMI maupun unit transfusi darah (UTD) rumah sakit dan juga transfusi darah mengandung banyak risiko. Oleh karenanya berbagai pemeriksaan harus dilakukan sebelum darah ditransfusikan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan risiko transfusi, namun demikian efek samping seperti munculnya reaksi transfusi atau infeksi akibat transfusi masih mungkin tetap terjadi.

Dikatakan, menurut Kementerian Kesehatan pada Tahun 2014, pemeriksaan yang harus dilakukan sebelum transfusi darah yakni pemeriksaan infeksi penyakit menular meliputi pemeriksaan HIV dan Hepatitis B, Hepatitis C dan Sifilis.

Berdasarkan data WHO Tahun 2016, terdapat 36,7 juta orang terinfeksi HIV dan di Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 242.699 orang.

Menurut data Ditjen PP dan PL pada Desember 2016 dilaporkan jumlah kumulatif infeksi HIV sebanyak 232.323 orang dan di Provinsi Papua menduduki peringkat ke-3 di Indonesia sebanyak 24.725 orang.

Kementerian Kesehatan pada Tahun 2014, melaporkan sebanyak 18 juta orang terinfeksi hepatitis B. Provinsi Papua terinfeksi hepatitis B sebesar 0,8 persen.

Kemudian data Kementerian Kesehatam Tahun 2017 diketahui Infeksi HIV dan Hepatitis B paling banyak terjadi pada kelompok usia dewasa yaitu usia 25 sampai 49 tahun dan 20 sampai 24 tahun.

Tingginya tingkat infeksi penyakit HIV dan hepatitis di Papua menyebabkan screening terhadap darah donor menjadi sangat penting.

Saat ini PMI Mimika, Kabupaten Mimika seringkali mengalami kekurangan donor darah dan tenaga kerja yang diperlukan, untuk melakukan screning terhadap penyakit infeksi menular tersebut pada kantong darah yang diperoleh.

"PMI Mimika mengandalkan relawan yang tidak semua memiliki latar belakang pendidikan kesehatan. Oleh karena itu penting dilakukan peningkatan capacity building para kader dan relawan PMI Mimika agar kualitas pelayanan donor darah dan penyediaan darah dapat meningkat," jelas Fifi.

Selain itu, masalah yang dihadapi di PMI pada umumnya adalah tingginya angka kematian akibat kekurangan darah.

Salah satu buktinya tercermin dari angka kematian ibu yang sebagian besar disebabkan oleh pendarahan yang masih menjadi masalah besar dalam dunia kesehatan khususnya di Indonesia.

"Oleh karena itu, upaya untuk menumbuhkan kesadaran akan manfaat donor darah kepada masyarakat sangat penting untuk dilakukan," tutur Fifi.

Ia mengatakan, upaya untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya donor darah dan juga meningkatkan keterampilan para kader dan relawan dalam melakukan screening penyakit infeksi pada darah, merupakan suatu program yang berkelanjutan dan melibatkan seluruh elemen penting, yaitu masyarakat setempat dan pemerintah daerah dengan didukung oleh institusi pendidikan seperti ITB.

”Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat yang didukung oleh pemerintah daerah setempat akan pentingnya donor darah dan screening darah, merupakan investasi penting yang berjangka panjang dan memiliki dampak di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakan Mimika,” ungkapnya.

Selain teori, peserta kegiatan juga mengkuti simulasi alur proses donor darah. Dalam kegiatan simulasi ini penyelenggara bekerja sama dengan UTD RSUD Mimika dan Rumah Sakit Mitra Masyarakat.

Ia berharap, setelah peserta mendapatkan materi baik teori maupun praktek bisa menyebarluaskan informasi ini kepada lebih banyak orang.

”Peserta memberi pemahaman kepada lebih banyak orang bahwa mendonorkan darah itu selain untuk kemanusiaan juga bermanfaat kepada pendonor,” jelasnya.

Sementara itu Direktur EHI, Frilasita Yudhaputri menyebutkan pihaknya menyambut baik kegiatan ini karena prinsipnya untuk menolong.

”Kita bahagia bisa sumbang sesuatu di Kabupaten Mimika, berkolaborasi dengan ITB, Pusat Riset Biologi Molekular Eijkman BRIN dan PMI Mimika,” ungkapnya. (Shanty Sang)

Pelayanan SSR Santo Petrus di Desa Utikini 1

MIMIKA, BM

SSR Santo Petrus SP3 Program Malaria Perdhaki (Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia) bersama Pemda Mimika dan stakeholder lainnya terus mengibarkan perang melawan Malaria di Timika dalam rangka mencapai Indonesia bebas eliminasi malaria di wilayah Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) maupun wilayah kerja Juru Malaria Desa (JMD).

Kerjasama ini terus digalahkan selama ini antara SSR ST Petrus SP3 Program malaria Perdhaki dengan Dinas Kesehatan dan puskesmas yang dibagi dalam kelompok wilayah guna memaksimalkan pelayanan malaria kepada masyarakat.

SSR ST Petrus SP3 Program malaria Perdhaki selama ini memusatkan perhatian eliminasi malaria di wilayah Kwamki Narama, SP3, Inamco, Bhintuka, Utikini, Sp5, Iwaka dan Lokpong.

Kepada BeritaMimika, Selasa (23//5/2023), Moriana Hungan, Fasilitator Lapangan SSR ST Petrus SP3 Program Malaria Perdhaki didampingi Program Manager Veronica Teturan, menjelaskan secara detail program pemberantasan malaria yang mereka lakukan.

"Hari ini kami di Bhintuka, Jalan Poros Rt 4. Kami juga sudah advokasi dan koordinasi sehingga besok jadwalnya di Lokpon yakni untuk penyuluhan dan pemeriksaan. Kemarin dulu sudah di Utikini 1," jelasnya.

Ia menjelaskan, SSR ST Petrus SP3 Program Malaria Perdhaki merupakan perpanjagan tangan dari Pemda Mimika melalui Dinas Kesehatan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan askes pelayanan malaria.

"Masyarakat ini kalau sakit terus mau pergi periksa malaria di puskesmas, ada yang berpikir bahwa dia punya uang hanya Rp20 ribu kalau ongkos pulang pergi saja tidak cukup, dia nanti mau makan apa?," ungkapnya.

Dengan demikian maka dengan adanya SSR ST Petrus SP3 Program Malaria Perdhaki ini semakin mempermudah layanan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses pemeriksaan malaria.

"Kami juga kerjasama dengan desa melalui Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang mana tujuannya adalah untuk menciptakan inovasi baru untuk kampung atau desa tersebut," ujarya.

"UKBM ini nantinya melalui kepala desa akan menghimbau kepada masyarakat agar bagaimana mendapat informasi yang lengkap mengenai malaria, mulai dari pemeriksaan, pencegahan sampai pengobatan," jelasnya.

Ia mengatakan bahwa selama ini pihaknya terus gencar melakukan edukasi dan publikasi kepada masyarakat karena bahaya malaria ini dapat mengakibatkan kegilaan hingga kematian jika tidak diperiksa dan diobati dengan benar.

"Untuk obat-obatnya karena kami kerja sama dengan pemerintah sehingga kami diberikan obat-obatan dari puskesmas setempat seperti Puskesmas Karang Senang Sp3, Bhintuka Sp13, Limau Asri Sp5 dan Puskesmas Sp2," jelasnya.

Selain di wilayah tersebut, SSR Perdaki Malaria Timika St. Petrus juga memiliki areal kerja di Timika yang bekerja sama dengan Puskesmas Kwamki Baru namun lebih fokus untuk program Go to School dan Go to Campus.

Moriana Hungan juga mengungkapkan, selama menjalankan program eleminasi malaria ini, respon masyarakat sangat antusias dan sangat luar biasa.

Menurutnya, masyarakat sangat terbantu karena dengan adanya kader di lapangan, akses yang awalnya sulit dijangkau seperti di Lokpong, dan lainnya sangat terbantu dengan adanya kader.

"Tugasnya kader ini mereka akan berikan informasi secara door to dorr, dan melalui UKBM akan mengumpulkan masyarakat di kampung untuk mendapat informasi yang benar tentang malaria plus dengan pemeriksaan malaria," ujarnya.

Apabila ada masyarakat yang hasil pemeriksaan positif maka akan langsung diarahkan ke puskesmas atau pustu terdekat untuk ditangani.

"Para kader ini sudah dapat pelatihan tentang materi malaria dan tentang pengambilan sample darah yang benar. Mereka sudah dibekali dengan pengetahuan tentang malaria karena semua sudah di latih," ujarnya. (Ronald Renwarin)

Karyawan RS Tjandra Medica berpose bersama termos air yang merupakan THR mereka pada 2022 lalu

MIMIKA, BM

Direktur RS Tjandra Medika, dr Nikmah Fadilah S.Kg, MARS kini menghilang dari Timika dan dikabarkan kabur ke Makassar dengan meninggalkan segelumit persoalan yang sangat melukai manajemen dan karyawan RS Tjandra Medica.

Ia dikatakan kabur dengan tidak membayar gaji manajemen dan karyawan RS Tjandra Medika yang bervariasi antara 5, 4, 3 dan 2 bulan termasuk Tunjangan Hari Raya mereka.

Direktur bahkan telah memblokir group whatssap manajemen dan karyawan termasuk nomor kontak masing-masing sehingga sampai saat ini komunikasi diantara mereka terputus.

Sejumlah karyawan RS Tjandra Medika mengungkapkan kekesalan dan rasa sakit hati mereka kepada BeritaMimika terkait hal tersebut di ruang utama RS Tjandra Medica, Jumat (14/4/2023) siang.

"Sampai saat ini kami semua belum dibayar baik manajemen maupun karyawan. Ada 5 karyawan yang gajinya 5 bulan belum dibayar, 8 karyawan yang sudah di PHK 4 bulan gaji mereka belum dibayar, yang lainnya ada yang 3, 2 dan 1 bulan juga belum dibayar, termasuk THR bagi yang merayakan Idul Fitri," ungkap salah satu karyawan, Bidan Ester Tuhumena, Amd.Keb.

Dikatakan, tunggakan pembayaran gaji karyawan yang belum dibayarkan tersebut bahkan terhitung dari 2022 lalu. Ketika sebagian karyawan menuntut hak tersebut, mereka malah di PHK secara sepihak oleh direktur.

"Sejak Januari dia mulai keluarkan beberapa karyawan secara tidak terhormat. Ada 8 orang dikeluarkan setelah demo hak mereka pada 14 fenruari lalu. Demo 12 orang, 8 dipecat, 4 tidak. Padahal mereka tanyakan hak mereka kenapa belum dibayarkan? Direktur kemudian lakukan PHK secara sepihak dan sampai saat ini gaji dan hak-hak kami tidak dibayarkan," ungkapnya.

Uniknya, Direktur RS Tjandra Medika, dr Nikmah Fadilah S.Kg, MARS sebelum kabur, bahkan pernah mengajak para karyawannya bersama-sama ke salah satu bank untuk membuat rekening mereka.

"Kita sama-sama disuruh pergi buat rekening koran katanya untuk bayar gaji kami tapi sampai saat hari ini tidak ada respon. Di 2023 ini ada yang dibayar setengah, ada yang sudah dibayar 1 bulan tapi yang lain belum sampai sekarang," katanya.

Ia dan rekan-rekannya tidak mengetahui pasti alasan mengapa hingga kini gaji mereka belum dibayarkan. Ketika hal tersebut ditanyakan, tidak ada penjelasan dari direktur.

"Katanya pemasukan menurun tapi 26 Januari itu ada tim holding dari Jakarta datang cairkan dana kurang lebih Rp1,6 miliar. Sebelum cair kami dijanjikan gaji dibayar tapi tidak juga," ujarnya.

"Padahal saat itu tim holding langsung cairkan Rp500 juta untuk bayar gaji karyawan tapi direktur bilang nanti di pencairan kedua baru dibayarkan. Sekarang dia sudah tidak ada, tidak ada pencairan kedua lagi, nasib kami ini bagaimana?," sesalnya.

Dikatakan, Direktur RS Tjandra Medika, dr Nikmah Fadilah S.Kg, MARS sudah melarikan diri sejak 23 Februari lalu. Beredar kabar juga ia telah mengurus mutasi ke salah satu RS di Makassar.

"Direktur sudah tidak ada disini. Dia juga pernah buat group karyawan yang masih kerja, tapi setelah kami semua sampaikan unek-unek dan kepastian pembayaran gaji, dia tidak kasih tanggapan, bahkan nomor-nomor kami dia blokir," ungkapnya.

Bidan Ester bersama rekan-rekannya yang lain bahkan membuka kebobrokan lainnya yang ditinggalkan dr Nikmah Fadilah Skg, MARS selama menjabat sebagai Direktur RS Tjandra Medika.

"Tahun 2020 ia bayarkan THR per orang hanya Rp200 ribu, tahun 2021 naik jadi Rp300 ribu sementara THR tahun 2022 ia kasih dalam bentuk 1 buah termos air kepada setiap pekerja,. Kami semua tidak bisa protes karena takut konsekwensinya di PHK" ungkapnya.

Dari 8 karyawan yang dipecat karena ikut melakukan aksi demo pada 14 Februari lalu, salah satu diantaranya bahkan sempat melaporkan hal ini ke polisi dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Mimika.

"Setelah laporan itu karena dia takut, dia suruh semua karyawan termasuk manajemen untuk tandatangan dokumen dengan materai 6 ribu bahwa THR 2022 sudah dibayarkan sesuai dengan satu bulan gaji. Ini supaya menghindari ada pemeriksaan dari Disnaker Mimika," ungkapnya.

Selama menjabat sebagai Direktur RS Tjandra Medika, dr Nikmah Fadilah S.kg, MARS memegang kontrol penuh terhadap semua hal di RS ini, apalagi masalah keuangan.

"Baru baru ini sebenarnya ada pencairan dari salah satu mitra kami, uang berjumlah Rp40 juta masuk di rekening RS. Tapi bagaimana mau ambil bayar gaji, ATM rumah sakit saja dia pegang. Semua proses uang harus melalui dia," ungkapnya.

Selain itu, para karyawan juga menemukan bahwa sejak pertengahan 2022 lalu, pembayaran BPJS Ketenagakerjaan juga sudah tidak dilakukan.

"Gaji dipotong tapi tidak pernah dibayarkan ke BPJS. Dia memang mengontrol penuh semua proses keuangan disini. Kami sudah pasrah dengan keadaan ini tapi kami harus berjuang karena ini hak kami dan keluarga kami," ungkap Armin, driver RS Tjandra Medica.

Armin dan rekan-rekannya kemudian bersepakat untuk melanjutjkan proses ini ke pihak kepolisian dan Disnakertrans Mimika.

"Besok pagi kami semua akan datang ke Polsek Mimika Baru untuk buat aduan masyarakat. Hari Senin pagi kami semua juga akan ke Disnakertrans laporkan kejadian ini," ujarnya.

Ia mengatakan, ia dan rekan-rekannya sudah merasa memiliki RS Tjandra ini sehingga dari awal mereka diamkan banyak hal namun pada akhirnya mereka sepakat untuk mempublikasikan masalah ini dan menindaklanjutinya ke kepolisian dan Disnaker.

"Kita lakukan ini supaya masyarakat tahu keadaan kami saat ini. Kami sudah tidak bisa diam. Kami sampaikan ini juga supaya kalau ada orang yang mau datang ambil barang dan lainnya, kita akan halangi," tegasnya.

Tiga Tahun Kerja, Cleaning Service Di PHK Tidak Dengan Hormat, Tanpa Gaji dan Tunjangan

Diantara para karyawan yang menyampaikan curahan hati mereka kepada BeritaMimika, salah satu diantaranya merupakan karyawan yang telah di PHK pada 1 Maret lalu.

Ia adalah Maria Sarkol. Maria sebenarnya tidak ikut serta dalam aksi demo damai pada 14 Februari lalu karena sedang cuti, namun ia turut mendukung aksi tersebut.

"Saya masuk cuti tanggal 17 Februari, 28 Februari terima surat, tanggal 1 Maret saya dan teman-teman di PHK tidak dengan hormat. Gaji saya 4 bulan tidak dibayar, apalagi pesangon! Padahal selama 3 tahun 4 bulan saya yang bersihkan semua hal dalam rumah sakit yang besar ini," ujarnya dengan sedih.

Ia mengatakan, demo damai yang dilakukan rekan-rekannya pada saat itu hanyalah untuk menuntut hak mereka dimana ada 10 tuntutan yang disampaikan.

"Waktu itu kami tuntut ada 10 hak yang kami sampaikan, tapi tidak ada jawaban dan jalan keluar direktur sudah menghilang bahkan sebelum surat pemecatan itu keluar. Gaji, pesangon dan lembur kami tidak dibayarkan sampai saat ini," curhatnya.

"Kami juga dipecat secara sepihak karena setahu saya dalam aturan ketenagakerjaan, perusahan kalau adakan pengurangan tenaga kerja maka paling lambat dua minggu berikan informasi baru PHK tapi kami ini tidak, dalam waktu beberapa jam surat keluar, kami langsung di PHK secara sepihak tanpa terima semua hak kami," ungkapnya.

Karena merasa dizolimi secara sepihak, Maria dan beberapa rekannya yang lain tadinya akan menyita sejumlah barang yang ada di RS namun hal itu urung mereka lakukan.

"Tadinya kami mau sita dengan perjanjian kami tidak akan jual. Kalau hak kami sudah dibayar kami kembalikan tapi direktur itu kirim surat yang isinya mengancam kami sehingga kami batalkan itu," ujarnya.

Terkait dengan kondisi yang mereka alami, para karyawan termasuk manajemen RS Tjandra Medica berharap pihak kepolisian dan Disnakertrans Mimika mendalami masalah ini ketika hal tersebut mereka laporkan.

Mereka berharap muara masalah ini ditelusuri sesuai dengan aturan hukum yang berlaku baik di kepolisian maupun pemerintahan. 20-an karyawan dan manajemen berharap ada perhatian serius terhadap derita yang mereka alami saat ini. (Ronald Renwarin)