kesehatan

W apres RI, KH Ma'ruf Amin saat menyapa beberapa masyarakat seusai menjalani operasi katarak di RSUD Mimika

MIMIKA, BM

Kegiatan bakti sosial berupa pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Mimika mendapat apresiasi dari Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin saat meninjau atau melihat secara langsung pelaksanaannya di RSUD Mimika, Rabu (7/12/2023).

Kegiatan bakti sosial yang dilakukan ini adalah kolaborasi dengan Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD), Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Mimika, PT. Freeport Indonesia (PTFI), dan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami).

Baksos yang mengambil tema “Kitorang Melihat Terang” ini, berfokus pada layanan operasi katarak dan bibir sumbing, pelayanan kesehatan umum, gigi dan pembagian vitamin serta sembako.

Adapun tindakan operasi katarak yang dilakukan oleh tim dokter dari Perdami dengan total 78 pasien katarak atau 105 biji mata dan operasi bibir sumbing oleh tim dokter RSPAD dengan total 12 pasien.

Wapres RI, KH Ma'ruf Amin di RSUD Mimika, mengatakan bahwa terkait baksos ini ada dua hal penting, diantaranya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tapi perlu adanya pelatihan dan pelaksanaan baksos yang dilakukan oleh berbagai unsur termasuk pemerintah kepada saudara sebangsa dan setanah air tidak pernah meninggalkan Papua, tidak pernah memalingkan diri dari Papua namun justru sangat peduli pada kesejahteraan Papua.

“Baksos hari ini sudah memperlihatkan dalam mengedepankan  solidaritas dan persatuan untuk mewujudkan Papua yang aman dan damai,” tulisnya.

Kata Wapres, Ma'ruf Amin bahwa bakso dengan tema "Kitorang Melihat Terang" Ini menjadi berkah dan suatu mujizat.

“Pelayanan kesehatan ini berkah, semoga kitorang melihat terang telah melihatnya secara nyata, tetapi juga terang akan papua yang maju wilayahnya, makmur ekonomi dan cerdas sumber daya manusianya,” kata Wapres.

Sementara itu Ketua Umum PPAD, Letjen TNI (Purn) Dr. (HC) Doni Monardo, menyampaikan bahwa bakti sosial ini berangkat dari melihat kondisi masyarakat Papua, di antaranya banyak masyarakat yang menderita katarak.

"Mereka yang menderita katarak ini diduga asap dapur, karena rumah masyarakat adat Papua (honai) itu tidak berjendela dan hanya memiliki satu pintu, sehingga mengakibatkan iritasi dan berujung katarak," ujarnya.

Selain memberikan pelayanan kesehatan, ada juga dukungan bantuan yang diberikan sebesar lima milyar rupiah dari PTFI dalam bentuk penyediaan 1.150 paket sembako, serta transportasi dan penginapan untuk para dokter dari RSPAD dan Perdami serta PPAD sebagai pelaksana baksos di Timika.

Penyelesaian sebelum meninjau pelayanan kesehatan di RSUD Mimika, Wapres beserta rombongannya terlebih dahulu mengunjungi dan menyapa para peserta didik Institut Pertambangan Nemangkawi milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kuala Kencana . (Ignasius Istanto)

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold Ubra

MIMIKA, BM

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold Ubra mengingatkan kepada masyarakat khususnya orang tua agar dapat memperhatikan kasus demam berdarah dengue (DBD) yang menjangkit anak-anak.

Pasalnya, kondisi cuaca saat ini dan Timika sebagai daerah endemis malaria, sangat tidak diharapkan anak-anak terkena DBD.

Reynold meminta orangtua, jika anak mereka mengalami demam dengan suhu badan tinggi maka segera dibawa ke fasilitas kesehatan.

"Yang DBD kami jaga itu jangan sampai anak-anak shok kemudian tidak sadarkan diri, pelayanannya pasti di ICU,” kata Kepala Dinas Kesehatan Reynold Ubra saat ditemui, Selasa (25/7/2023).

Reynold mengatakan, Kasus DBD di Mimika sejak bulan Januari sampai Juli 2023, telah menyerang 503 orang.

Lebih dari 100 kasus dialami anak-anak diantaranya, usia 6 sampai 11 tahun 109 kasus, usia 1 sampai 5 tahun 56 kasus dan usia di bawah satu tahun sebanyak 10 kasus.

Untuk itu, para warga terutama orang tua diimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan. Brang-barang bekas berupa kaleng dan botol-botol plastik harus dimusnahkan dengan cara ditimbun, kemudian tempat penampungan air juga harus sering di kuras.

“Cara yang paling murah dan mudah bisa dilakukan menggunakan lengan panjang di waktu malam, hindari aktivitas di luar rumah, hindari gigitan nyamuk,” ungkapnya. (Shanty Sang)

Jalannya kegiatan Bimtek Loka POM

MIMIKA, BM

Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha tentang registrasi pangan olahan, Loka POM Mimika melakukan Bimbingan Teknis Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMKM Pangan Olahan.

Acara yang berlangsung di Hotel Horison Diana berlangsung selama 3 hari terhitung sejak, Selasa hingga Kamis (13-15/6/2023).

Kepala Loka POM Mimika, Marselino F Paepadaseda mengatakan, bahwa ini adalah kegiatan Bimtek penerapan CPOB (cara produksi olahan baik) dan salah satu agenda lainnya adalah penyerahan nomor ijin edar kepada salah satu pelaku usaha yakni PT PUMS.

"Nomor ijin edar yang kami serahkan sebanyak 19 nomor ijin edar dari 3 pelaku usaha dan 2 diantaranya itu adalah pelaku usaha UMKM usaha mikro kecil," Kata Marselino.

Marselino mengatakan, tujuan dari kegiatan Bimtek dan penyerahan ini adalah wujud dari komitmen Badan POM dalam mendukung pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk serta bagaimana BPOM meningkatkan pemulihan ekonomi nasional.

Di samping itu pun juga, kata Marselino, pelaku usaha berusaha dalam hal meningkatkan kualitas produk.

"Kegiatan ini juga untuk kita lakukan refreshman. Refreshman ini adalah agar pelaku usaha jauh lebih terpapar, terpapar terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal produksi pangan olahan yang baik dan pelaku usaha yang hadir disini adalah pelaku usaha yang akan kami dampingi untuk mendapatkan izin edar di periode berikutnya,"katanya.

Ia berharap, agar para pelaku usaha semakin berusaha untuk meningkatkan kualitas produk yang diproduksi guna meningkatkan daya saing bangsa dalam hal produk obat dan makanan yang diproduksi dan terlebih lagi ketika obat dan makanan yang diproduksi itu memenuhi persyaratan khasiat pemanfaatan dan mutunya itu pasti akan mengarah ke peningkatan ekonomi nasional.

Pada kegiatan penyerahan NIE disampaikan bahwa para pelaku usaha yang diserahkan izin edar itu pengawasan tetap berjalan.

"Jadi Badan POM menerapkan fungsi pengawasan Pre dan post market di mana pre-market itu adalah prosedur atau tahap pengawasan di mana para pelaku usaha itu mengajukan permohonan untuk ijin edar," Ujarnya.

Katanya, pada saat ijin edar diterbitkan berarti produk ini akan masuk ke pasaran. Dan disitulah pengawasan akan dilakukan.

"Pengawasan itu yang kami maksud adalah bagaimana komitmen dan konsistensi para pelaku usaha memproduksi produk pangan yang diproduksinya apakah masih sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang diterapkan atau ada penyimpangan," jelasnya.

"Jika di kemudian hari ada kita temukan penyimpangan dari itu maka beberapa sanksi-sanksi akan kami terapkan mulai dari sanksi administrasi sampai dengan sanksi yang lainnya,"tegasnya.

Diketahui, ditahun sebelumnya sda beberapa ijin edar yang sudah diserahkan kepada pelaku usaha. Salah satunya ada pelaku usaha kopi yang masing-masing sekitar 10 ijin edar dan pengusaha obat tradisional.

"Ijin edar itu berlaku 5 tahun dan akan diperpanjang dan ketika perpanjangan itu kami meminta kepada pelaku usaha sesuai dengan persyaratan bahwa 6 bulan sebelum nomor ijin edar habis maka wajib memberikan pemberitahuan,"ungkapnya. (Shanty Sang)