hukum kriminal

Kapolres dan Dandim Mimika saat berkomunikasi dengan Teri Jangkup

MIMIKA, BM

Pelaku penembakan mobil PJJ Brimob dan Bus milik PT Freeport Indonesia pada 8 Maret tahun 2020 di Utikini Distrik Tembagapura bernama Teri Jangkup berhasil diringkus tim gabungan TNI-Polri pada Rabu (13/3) lalu di Jalan Trans Nabire.

Hal ini disampaikan Kapolres Mimika AKBP I Gusti Gde Era Adhinata didampingi Dandim 1710/Mimika Letkol Inf Yoga Cahya Prasetya, Danlanud YohaYohanis Kapiyau Letkol Pnb Surono dan Danlanal Timika Letkol (P) Laut Deni Indra pada saat press release di Kantor Sentra Pelayanan Polres Mimika, Rabu (17/3).

Diterangkan Kapolres, Teri Jangkup diamankan berdasarkan hasil investigasi pemeriksaan awal yang diketahui merupakan pelaku penembakan mobil PJJ Brimob dan bus milik PTFI di Utikini Distrik Tembagapura pada tanggal 8 Maret tahun 2020 lalu.

"Dan dari hasil pengembangan kita temukan beberapa BB yaitu HP dan juga ditemukan foto-foto dari yang bersangkutan pada saat memegang senjata sebelum melakukan penembakan,"terang Era.

Menurut Kapolres, penangkapan ini merupakan hasil penyelidikan di lapangan yang dilakukan oleh tim gabungan terkait penyuplaian bama untuk kelompok kriminal Joni Botak di Jalan Trans Nabire.

"Pada saat itu tim mencurigai ada mobil Avansa putih dengan nomor polisi PA 1629 MM melaju kencang ke arah PT PAL dan selanjutnya mobil tersebut kita hentikan," terang Era.

Pada saat tim gabungan melakukan penghentian terhadap mobil tersebut, tim gabungan mengamankan 4 orang termasuk Teri Jangkup.

"Ada 4 orang dalam mobil namun hanya 1 orang saja yang kita amankan dan akan diproses, sementara sisanya l kita lepaskan karena tidak terkait dengan pidana. Untuk saksi-saksi sudah ada," kata Kapolres.

Dengan diamankannya Teri Jangkup, Kapolres mengatakan untuk saat ini total tersangka dari kelompok KKB yang sudah diamankan berjumlah 3 orang.

"Perlu diketahui bersama, kita aparat TNI-Polri tidak akan berhenti sampai disini. Kita sudah tahu bahwa banyak rencana-rencana dari kelompok KKB yang sementara ini meminta bantuan bama. Kita tidak akan biarkan bama masuk ke kelompok mereka, kita akan terus pantau ini," tegasnya.

Kapolres juga berharap adanya informasi dari masyarakat dalam mendukung aparat TNI-Polri dalam menjaga situasi keamanan di wilayah hukum Polres Mimika terutama terkait dengan gangguan dan keberadaan kelompok KKB. (Ignas)

Didampingi Kapores Mimika, Kapolda Papua meresmikan Pos Peka Kampung Nawaripi ditandai dengan pengguntingan pita

MIMIKA, BM

Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius Fakiri pada Senin (15/3) malam pukul 20.00 Wit meresmikan Pos Peduli Keamanan (Peka) di Kampung Nawaripi.

Peresmian ini ditandai dengan pemotongan tumpeng, pengguntingan pita, penyerahan SK Pos Peka dan penyematan rompi serta peralatan keamanan kepada petugas jaga.

"Saya harap pos ini jangan dipakai untuk duduk baru siram tipis-tipis, tapi pos ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin demi keamanan lingkungan," pesan Kapolda saat memberikan arahan.

Dengan adanya pos peka, Kapolda mengatakan tugas Polri akan semakin ringan. Ia mengakui personil polisi di Mimika sangatlah minim sehingga dengan kehadiran pos penjagaan, warga akan turut berpartisipasi menjaga daerah masing-masing.

"Pos ini ada karena masyarakat yang mencintai kedamaian dan keamanan di lingkungan. Saya harap polisi juga harus ada kepeduloan terutama dalam cepat merespon pangilan dan laporan masyarakat," ujarnya.

Kapolda mengakui bahwa ia telah menerima laporan dari Kapolres Mimika bahwa di seputaran Kota Timika telah dibangun 76 pos penjagaan warga.

"Pak kapolres saya berharap selalu ada kunjungan untuk selalu mendengarkan keluhan masyarakat," harapnya.

Tak lupa juga orang nomor satu dilingkup Polda Papua ini memberikan apresiasi kepada Kepala Kampung Nawaripi yang sudah bersama warganya membangun pos Peka dan mempunyai tujuan dalam membangun Kampung.

"Terimakasih kepala kampung dan semua masyarakat Kampung Nawaripi yang sudah membangun pos ini guna menjaga keamanan dan ketertiba bersama," ujarnya.

Sementara itu Kapolres Mimika AKBP I Gusti Gde Era Adhinata,menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kapolda Papua yang meluangkan waktu meresmikan Pos Peka.

"Ini suatu kebanggaan karena bapak Kapolda yang resmikan Pos Peka sebagai pos induk di Kampung Nawaripi," ucapnya.

Adanya 76 Pos Peka di Timika juga merupakan program Kapolri sehingga seluruh masyarakat diminta bahu membahu membantu Polres Mimika dalam menjaga kamtibmas.

"76 pos ini dibangun kurun waktu 1 bulan oleh swambada masyarakat," ungkapnya sembari melaporkan kepada Kapolda.

Disampaikan Kapolres pembangunan Pos Peka di seputaran Kota Timika termasuk di Nawaripi selalu terpantau dan termonitor dalam group whatssap. Kapolres bahkan merasa bangga atas kemandirian dan dukungan masyarakat Mimika terhadap rencana ini.

"Jadi tuntutan respon dari kepolisian oleh masyarakat itu yang paling utama. Saya juga sudah perintahkan setiap malam seluruh perwira dan bhabinkamtibmas serta babinsa secara kontinu menyambangi masyarakat," ungkap Kapolres.

Sementara itu Kepala Kampung Nawaripi Norman Ditubun, menyampaikan bahwa Pos Peka ini merupakan pos induk yang membawahi 5 pos kamling di Nawaripi. Semua pos dibangun atas swadaya masyarakat yang dibantu TNI-Polri.

"Kami bangun pos ini secara gotong royong dan swadaya masyarakat serta pengusaha. Saya juga menghimbau kepada seluruh warga Nawaripi untuk selalu menjaga keamanan bersama di kampung kita ini," jelasnya.

Menurut Kepala Kampung Nor Ditubun, dengan adanya Pos Peka sebagai pos induk ditambah 5 pos kecil lainnya, ia merasa membantu dalam menjaga kamtibmas lingkungan.

"Jadi berkat adanya pos-pos ini kriminal di Kampung Nawaripi berkurang. Pak Kapolda, dulu disini biasa disebut Texas tapi sekarang sudah jadi kampung damai," ujarnya.

Pada momen ini, Ditubun juga mengatakan bahwa pada Bulan Juni nanti di Kampung Nawaripi akan dibuka Balai Latihan Kerja (BLK). Sementara untuk rencana jangka panjang akan dibuatkan tempat wisata.

Selain Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius Fakiri dan Kapolres Mimika AKBP I Gusti Gde Era Adhinata, hadir dalam peresmian ini Wakapolres Kompol Sarraju, Kapolsek Mimika Baru AKP Dionisius Fox Dei Paron Helan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, Kepal Distrik, Bamuskam serta sejumlah warga Kampung Nawaripi. (Ignas)

Orangtua siswa-siswi SATP saat berdemo di depan Kantor YPMAK

MIMIKA, BM

Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob mengutuk keras pelaku pelecehan seksual dan kekerasan terhadap 25 anak di Sekolah Asrama Taruna Papua (SATP) yang kini menjadi perhatian bersama public Mimika.

"Tindakan yang dilakukan oknum pembina di Sekolah Taruna Papua adalah tindakan yang tidak benar dalam pendidikan. Itu tidak boleh terjadi lagi. Pemerintah jelas mengutuk keras perbuatan-perbuatan ini di daerah Mimika,"tutur Wakil Bupati Mimika, John Rettob saat diwawancarai usai pembukaan US di SMK Tunas Bangsa, Senin (15/3).

Wabup John berharap tersangka diberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang telah dilakukannya sehingga meninggalkan rasa trauma yang mendalam bukan hanya kepada anak-anak namun juga orang tua mereka. 

"Kami akan melakukan evaluasi dengan YPMAK. Kita akan bahas sama-sama kurang lebih seperti apa kedepannya nanti. Kita akan cari tahu sebenarnya apa yang terjadi di dalam sampai kenapa bisa sekian lama tidak pernah ketahuan,"ujarnya. 

Wabup John mengatakan, kejadian seperti ini jangan lagi terulang dan iapun berharap ini menjadi peristiwa pertama dan terakhir di Mimika terutama di lingkungan sekolah.

"Kita minta kepada orang tua dan semua masyarakat untuk tetap tenang dan serahkan urusan ini kepada pihak yang berwajib. Nanti kita akan menyelesaikan kasus ini dengan hukum yang ada. Masyarakat tetap tenang karena pelaku akan dihukum setimpal perbuatannya," ujarnya.

Tinggalkan Sakit yang Dalam, Orangtua Siswa-Siswi Sekolah Taruna Tuntut Empat Hal

Buntut dari persoalan kekerasan dan pelecehan seksual ini, ratusan orangtua murid Sekolah Asrama Taruna Papua (SATP) pada Senin (15/3) kemarin mendatangi Kantor YPMAK.

Mereka datang membawa dan menyampaikan tuntutan kepada pihak YPMAK. Adapun empat hal yang menjadi tuntutan orangtua murid, diantaranya meminta untuk menghentikan sementara waktu setiap aktifitas di SATP.

Harus ada tim pencari fakta yang netral untuk mengkawal kasus ini menginvestigasi. Harus dilakukan trauma healing untuk anak-anak dan pelaku harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Salah satu perwakilan orang tua murid Okovian Kum meminta agar agar YPMK menghadiri Direktur PTFI dan Direktur Yayasan Lokon yang mengurus SATP guna mempertanggungjawabkan kejadian ini serta mencari solusinya secara bersama-sama.

"Hentikan atau cabut ijin kerja sama antar YPMAK dan Yayasan Lokon. SATP harus dikelola kembali oleh YPMAK dengan mempekerjakan anak-anak Amungme dan Kamoro sebagai guru, pembina ataupun yang lainnya," ungkapnya di Kantor YPMAK.

Afolfina Kum juga mengungkapkan bahwa ia sangat menyesali adanya kejadian tersebut karena berdampak pada perkembangan psikis dan mentalitas anak-anak.

“Kejadian ini telah terjadi sejak bulan November tahun 2020 dan kita juga curiga masih banyak lagi anak-anak yang lain yang dilecehkan ataupun mengalami kekerasan serupa atau dalam bentuk yang lain. Jadi kami minta supaya hentikan saja kerjasama dengan Yayasan Lokon itu dan dikembalikan ke YPMAK sendiri yang mengelolanya,” ujarnya.

Menanggapi hal itu Direktur YPMAK, Vebian Magal mengajak orangtua korban dan beberapa tokoh perwakilan masyarakat untuk didiskusikan bersama-sama.

“Saya tidak bisa terima aspirasi ini di halaman kantor, tapi kita bicarakan bersama di dalam ,"ungkap Vebian.

Jawaban Vebian Magal Terhadap Persoalan Ini

Direktur Yayasan Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (YPMAK) Vebian Magal menyampaikan bahwa tuntutan atau aspirasi dari orangtua murid, keputusannya ada di dewan pembina dan pengurus YPMAK.

"Saya sudah terima aspirasi namun saya tidak bisa langsung memutuskan karena saya hanya sebagai pelaksana harian. Nanti saya teruskan ke pembina dan pengurus YPMAK, karena hari ini (kemarin-red) juga kita akan lakukan rapat secara struktur," jelasnya.

Menurutnya, YPMAK juga telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Yayasan Lokon terkait aksi bejat yang dilakukan salah seorang pembinanya.

"Karena mitra jadi kita selalu aktif koordinasi dan kooperatif terkait masalah ini. Kita tidak bisa saling menyalahkan karena tindakan ini dilakukan individu bukan tindakan institusi. Tadi pagi (kemarin-red) Ketua Yayasan Lokon sudah datang dan langsung memberikan keterangan kepada polisi,"kata Vebian.

Terkait dengan salah satu tuntutan agar aktifitas di SATP dihentikan sementara, kata Vebian tidak boleh dihentikan.

"Tidak boleh dihentikan karena di sana itu proses pendidikan dan anak-anak sedang persiapkan diri mengahadapi ujian. Aktifitas tetap seperti biasa tapi dilakukan sesuai koridor lembaga yang akan dijalankan," ungkapnya. (Ignas)