Sinkronisasi dan Harmonisasi Ranperda RTRW 2019 - 2039, Ini Hasilnya

Foto bersama usai kegiatan

MIMIKA, BM

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Mimika menggelar kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) wilayah Kabupaten Mimika tahun 2019 - 2039.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Mozza, Selasa (8/12)dibuka secara resmi oleh Asisten II Setda Mimika, Syahrial.

Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling saat diwawancarai mengatakan, revisi Perda yang dilakukan hari ini sudah memasuki tahapan berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara pemerintah daerah kabupaten dengan DPRD kabupaten.

"Tadi kita lihat dari kelengkapan administrasi persetujuan substansi revisi RTRW ada sekitar 15 poin namun tinggal 4 poin saja yang belum makanya hari ini kita bahas," tutur Yohana.

Adapun 4 poin yang belum selesai adalah berita acara dengan kabupaten yang berbatasan, surat pernyataan dari kepala daerah bertanggungjawab terhadap kualitas rancangan Perda tentang RTRW.

Selain itu berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara pemerintah daerah dan DPRD kabupaten serta surat permohonan pengajuan persetujuan substansi dari bupati.

Menurutnya, setelah kegiatan hari ini pihaknya akan menandatangani persetujuan kesepakatan berita acara dengan BKPRD. BKPRD merupakan tim Badan Koordinasi Tata Ruang Kabupaten Mimika dengan DPRD.

"Kita sudah siapkan berita acaranya makanya yang hadir ini BKPRD ada semua. Setelah selesai akan kita ajukan ke provinsi untuk mendapatkan surat rekomendasi," jelas Yohana.

Setelah proses ini rampung selanjutnya akan diajukan kembali ke pusat. Banyak hal yang memang harus disiapkan Pemda Mimika. Selain dokumen termasuk lampiran pendukunganya.

Yohana mengatakan, dari empat poin ini, yang paling agak terkendala adalah pengurusan kesepakatan antara Pemda Mimika dengan kabupaten sekitar yang berbatasan langsung.

"Ini bukan soal batas wilayah kabupaten karena itu urusan dengan Kementerian Dalam Negeri tetapi ini soal pemanfaatan ruang di wilayah perbatasan supaya tidak bertabrakan. Misalnya masalah hutan lindung dan di sebelahnya hutan industri atau bahkan daerah pertambangan," ungkapnya.

Pada giat, hanya perwakilan dari Kabupaten Nduga dan Dogiayai yang hadir. Kabupaten Asmat tengah melaksanakan Pilkada sementara Paniai, Deiyai dan Puncak tidak hadir tanpa informasi.

"Kami berharap dengan pertemuan hari ini kami akan berupaya ketemu mereka di provinsi. Karena kalau RTRW ini belum selesai banyak urusan yang tertunda sebab ada perubahan-perubahan pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan kawasan,"ujarnya. (Shanty)

Top