pendidikan

Kepala Balai Besar Kemensos RI Regional VI Jayapura John Mampioper (tiga dari kiri) foto bersama Ketua Komisi III DPRD Mimika, Herman Gafur dan anggota komisi III DPRD usai audiensi

MIMIKA, BM

Kementerian Sosial RI membuat program pembangunan Sekolah Rakyat di seluruh wilayah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. 

Tujuan hadirnya sekolah rakyat, selain untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (sdm), juga untuk mengurangi ketimpangan sosial.

Kabupaten Mimika akan menjadi salah satu daerah di Tanah Papua yang akan dibangun Sekolah Rakyat tersebut.

"Program ini merupakan inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas tahun 2045. Untuk se-Papua, Sekolah Rakyat ini baru dimulai di tiga titik, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Sarmi," kata Kepala Balai Besar Kemensos RI Regional VI Jayapura, John Mampioper saat melakukan audiensi dengan Komisi III DPRK Mimika, yang berlangsung di ruang rapat Komisi III DPRK Mimika, Rabu (25/6/2025).

John mengungkapkan untuk Kabupaten Mimika seyogyanya telah mengusulkan surat permohonan melalui Dinas Sosial Mimika, namun ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi, salah satunya proposal Sekolah Rakyat yang harus disampaikan langsung oleh kepala daerah.

Jadi, nantinya Bupati Mimika yang akan menyampaikan proposal kepada Kementerian Sosial, kemudian nantinya akan dijawab dengan penerbitan SK Penetapan Mimika sebagai salah satu lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

Untuk pembangunan Sekolah Rakyat ini, Pemkab Mimika hanya menyediakan tanah yang telah bersertifikat dan tercatat sebagai aset daerah, yang selanjutnya pembangunan fisik sekolah menjadi tanggungjawab Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Jika semua dokumen dan proposal sudah memenuhi syarat dan kriteria, maka untuk Kabupaten Mimika pembangunan sekolah direncanakan akan dimulai September tahun 2025 yang kemudian akan digunakan pada Tahun Ajaran 2026-2027," jelasnya.

Ia menyebut pada skema pertama Kabupaten Mimika tidak terdaftar, maka Mimika akan masuk pada skema kedua dengan pembangunan di tahun ini untuk Tahun Ajaran 2026.

Untuk kesiapan lahan, Pemkab Mimika telah lolos verifikasi dengan menyiapkan lahan seluas 10 hektare. 

Oleh sebab itu, diharapkan Bupati Mimika Johannes Rettob dapat segera mempersiapkan proposal Sekolah Rakyat agar pembangunan Sekolah segera dilakukan.

Untuk diketahui, sistem Sekolah Rakyat adalah boarding house atau asrama, sehingga kebutuhan gizi para siswa juga dapat terpenuhi selama belajar di sana. 

Siswa bukan menjadi satu-satunya penerima manfaat dari Sekolah Rakyat, melainkan para orang tua juga turut diberdayakan. 

"Sebagai contoh, jika berminat membuka usaha maka akan diberikan pelatihan kemudian baru dibantu dengan fasilitas modal. Dan memperhatikan kondisi tempat tinggal orang tua siswa Sekolah Rakyat dimana akan memberikan hunian layak baik dengan cara diperbaiki atau direnovasi," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur mengungkapkan sangat mendukung program pembangunan Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo ini, yang menurutnya pembangunan Sekolah Rakyat dapat juga menjawab persoalan kemiskinan.

Melalui Sekolah Rakyat ini diprediksi dapat mendorong dan meningkatkan sdm di setiap daerah. Bahkan dirinya mendorong Pemkab Mimika segera menyelesaikan persyaratan, sehingga pembangunan Sekolah Rakyat dapat dilaksanakan.

“Memang untuk di skema pertama Mimika tidak masuk dalam pembangunan Sekolah Rakyat. Namun, kami dari Komisi III mendorong agar di skema kedua Mimika dapat menyelesaikan semua persyaratan administrasi sehingga pembangunan Sekolah Rakyat dapat dilakukan,” pungkasnya. (Shanty Sang)

Ketua Komisi IV DPRD Mimika, Elinus B Mom

MIMIKA, BM

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika, Elinus B Mom mendukung instruksi yang disampaikan Bupati Mimika Johannes Rettob terkait evaluasi pembangunan sekolah-sekolah di wilayah Kota Timika.

Menurutnya, pembangunan sekolah ini dirasa tidak merata, sebab pembangunan hanya dilakukan di wilayah kota, sedangkan Kabupaten Mimika memiliki wilayah pesisir dan pegunungan yang membutuhkan peningkatan kualitas pendidikan.

“Pembangunan sekolah memang harus dievaluasi, harus ada pemerataan pembangunan, jangan hanya membangun fasilitas sekolah yang mewah didalam kota saja, sedangkan pesisir dan pegunungan membutuhkan fasilitas yang layak,” kata Ketua Komisi IV DPRD Mimika, Elinus B Mom saat ditemui di Kantor DPRD Mimika, Jumat (13/6/2025).

Tidak hanya itu, kata Elinus, sama halnya dengan pembangunan pagar yang dinilai terlalu besar dan mewah bagi sekolah, dimana pembangunan pagar itu dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi dasar bangunan untuk sekolah.

“Saya lihat pembangunan pagar itu tidak sesuai, karena pagarnya lebih tinggi dari pada bangunan sekolahnya, kenapa harus membangun pagar sekolah semewah itu,” ujarnya.

Lanjutnya, daripada mengedepankan pembangunan fasilitas sebaiknya meningkatkan mutu pendidikan seperti peningkatan sumber daya manusia (SDM) atau peningkatan kualitas guru disetiap sekolah.

“Memang sarana pendidikan itu penting, tapi peningkatan pendidikan dengan meningkatkan kualitas guru saya rasa lebih penting,” tegasnya.

Ia menambahkan, contoh sekolah yang membangun pagar tidak sesuai dengan spesifikasi dasar pembangunan salah satunya yakni, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Mimika dan juga sekolah di SP 5.

“Salah satunya yang bisa kita lihat itu pagarnya SMP N 2 Mimika, membangun pagar yang sangat tinggi dan jelas itu menggunakan anggaran yang besar,” ungkapnya. (Shanty Sang)

Foto bersama usai prosesi pemotongan kue ulang tahun

MIMIKA, BM

SD Inpres Koperapoka 1 Mimika merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-41 dan dirangkaikan dengan ibadah awalTahun Ajaran 2025-2026 yang digelar di halaman SD Koperapoka 1 Mimika, Jumat (18/7/2025).

Acara ini dihadiri oleh para alumni, guru-guru, dan sejumlah tamu undangan. Perayaan syukuran diisi dengan pemotongan kue ulang tahun juga penampilan-penampilan dari siswa-siswi.

Diketahui, SD Inpres Koperapoka didirikan pada tahun 1985 dengan 18 murid angkatan pertama dan Kepala Sekolah Bonefasius Teturan. Kini, sekolah telah berkembang menjadi tiga unit, yaitu SD Inpres Koperapoka I, II, dan III.

Margarita Abraham sebagai Kepala Sekolah ke-13 dan telah membawa banyak prestasi, termasuk Juara Umum Porseni Tahun 2025.

Kepala Sekolah SD Inpres Koperapoka 1, Margarita Abraham dalam sambutannya mengatakan, karena anugerah dan kasih Tuhan hari ini dapat terlaksana acara HUT ke-41 SD Inpres Koperapoka 1 Mimika.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan yang terus membantu kami untuk menyediakan fasilitas yang layak bagi anak-anak belajar," kata Margarita.

Margarita menambahkan pihaknya terus berusaha untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik di sekolah ini. Terbukti dengan SD Inpres Koperapoka 1 meraih Juara Umum pada kegiatan Porseni yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Mimika.

"Tekad dan visi kami adalah kami akan terus memperbaiki pelayanan kami kedepannya. Di usia 41 ini saya bersama bapak ibu guru punya niat dan visi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sehingga anak-anak menjadi anak berprestasi dan berakhlak mulia," ungkapnya.

Sementara itu, Gregorius Okoare, seorang alumni angkatan tahun 1992, menyampaikan bahwa sekolah ini cukup lama sehingga sudah memasuki usia 41 tahun.

"Tak terasa sudah sekian lama kita meninggalkan bangku sekolah di SD Inpres Koperapoka 1, namun kenangan di sekolah ini akan selalu terukir yang telah memberi ilmu pengetahuan dan membentuk karakter kita menjadi pribadi yang dewasa," kata Gery.

Sebagai alumni Gery mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru atas dedikasi dan pengorbanan yang telah diberikan karena tanpa guru para alumni tidak akan menjadi seperti sekarang ini, tidak menjadi orang sukses.

"Hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk merayakan HUT, tapi semua alumni hadir dan bisa menjadi momen untuk mengenang momen dulu. Kami harap kita semua dapat memperkuat persaudaraan dan berkontribusi untuk almamater ini," tuturnya.

"Jadikan momen ini sebagai inspirasi untuk terus belajar, berkarya dan mengharumkan nama baik SD Inpres Koperapoka 1. Raihlah cita-cita setinggi langit tapi jangan lupakan almamater ini," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang SD pada Dinas Pendidikan,  Stanislaus Laiyan mengatakan, sudah 41 tahun sekolah ini sehingga tentu sudah banyak alumni yang sudah menjadi orang-orang yang sukses.

"Kita sudah komitmen dengan visi misi bupati bahwa pendidikan tidak dipungut biaya apa lagi untuk sekolah negeri dan inpres. Kecuali seragam batik dan olahraga karena itu untuk kesamaan dan itu menjadi identitas sekolah. Tapi kalau seragam merah putih dan lainnya tidak di jual di sekolah," tandasnya.

"Program lain adalah setiap jam 10 akan diputar lagu Indonesia dan mendengar Pancasila harus diterapkan karena sudah ada Surat Edaran dan setiap hari Kamis harus memakai pakaian cita-cita," pungkasnya. (Shanty Sang)