nasional

Akses masuk ke Kuala Kencana tertutup ketika jam PSDD diberlakukan

MIMIKA, BM

Keberadaan mesin Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) milik PT. Freeport Indonesia sangat membantu penelusuran kasus corona oleh Tim Gugus Tugas Percepatan dan Penanggulangan Covid-19 di Mimika.

Sejak dioperasikannya mesin tersebut pada 21 Mei, Laboratorium Klinik Kuala Kencana telah menerima setidaknya 370 sampel swab dari RSUD Mimika dan Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) untuk dianalisa.

Kerry Yarangga, Manager External Corporate Communication PTFI menjelaskan hal ini kepada BeritaMimika, Senin (1/6).

“Laboratorium Pemeriksaaan Covid-19 PTFI telah mengantongi izin prinsip operasi. Kami senang karena ini berarti kami dapat berkontribusi lebih besar terhadap masyarakat dengan membantu menganalisa sampel swab dari pasien terduga Covid-19 bukan hanya di Mimika tapi juga untuk Papua,” ujar Kerry.

Menurutnya hal Ini dilakukan PTFI agar sekakin melebarkan jangkauan pemeriksaan dan mendeteksi mata rantai penularan Covid-19 termasuk bagaimana penanganannya.

Kerry mengatakan selain mendatangkan dua alat tes PCR, PTFI belum lama ini juga mendatangkan 50.000 alat rapid test.

“Selama beberapa bulan terakhir, PTFI telah mendatangkan 54 personel kesehatan tambahan. Termasuk di antaranya adalah lima dokter umum, dua dokter spesialis, tiga teknisi laboratorium, dua radiografer, dua apoteker, dan sejumlah tenaga non-medis,” ungkapnya.
 
Sebelum Laboratorium Pemeriksaan PTFI beroperasi, analisa tes swab memakan waktu hingga satu minggu di Jayapura. Kini, hasil pemeriksaan lebih cepat dan hanya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari saja.

Ini artinya kasus positif dapat dideteksi lebih cepat, memungkinkan tracing yang juga lebih cepat sehingga rantai penyebaran pun dapat lebih cepat diputus.

Hal inipun diakui Juru Bicara Tim Gugus Tugas Reynold Ubra, M.Epid. Bahkan ia mengatakan Laboratorium Klinik Kuala Kencana kita telah menjadi laboratorium rujukan untuk Papua.
 
“PT Freeport Indonesia telah memainkan peran signifikan sebagai bagian dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Mimika dengan menyediakan salah satu laboratorium rujukan di Provinsi Papua,” kata Reynold.
 
Ia mengatakan awalnya keberadaan laboratorium baru ini merupakan satu dari rangkaian upaya PTFI untuk memitigasi Covid-19 di seluruh area kerja termasuk di Mimika.

“PTFI memiliki komitmen kuat untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan karyawan serta masyarakat di sekitarnya. Berkat langkah-langkah pencegahan dan mitigasi di seluruh area kerja yang PTFI lakukan bersama dengan Pemerintah Mimika melalui tim Gugus Tugas Covidd-19 Mimika, dampak kesehatan Covid-19 atas karyawan dan komunitas berhasil diminimalisasi,” terangnya.
 
Reynold Ubra juga mengatakan walau kasus positif masih saja naik namun total pasien positif COVID-19 di Kabupaten Mimika yang telah sembuh juga terus meningkat.

Pada Minggu, 31 Mei, pasien yang telah sembuh dilaporkan mencapai 93 orang. Dari jumlah tersebut, tercatat pasien sembuh terbanyak berasal dari RS Tembagapura.

Salah satu faktor yang mendukung tingkat kesembuhan baik di RS Tembagapura, RSUD dan RSMM karena perawatan medis yang baik, termasuk pemberian suplemen yang mendukung gizi pasien. Kebanyakan yang sembuh adalah mereka yang tidak memiliki penyakit penyerta. (Ronald) 

Johni Lingga dan Bupati Mimika Eltinus Omaleng

MIMIKA, BM

Sejak bulan lalu, PT Freeport Indonesia secara bertahap telah memulangkan sebagian karyawannya guna menghindari penularan Covid-19 yang saat ini marak tertular di Tembagapura.

Vice Presiden Hubungan Pemerintahan PT Freeport Indonesia, Johni Lingga mengatakan ada 400-an karyawan yang akan dipulangkan.

“Dari jumlah ini sudah 300-an kita pulangkan secara bertahap. Mereka yang kita pulangkan ini adalah yang kontraknya sudah selesai dan yang punya penyakit bawaan yang kalau terkena Covid-19, mereka lebih rawan,” ungkapnya kepada BeritaMimika, Senin (18/5).

Selain karyawan yang telah selesai masa kontrak, pemulangan karyawan aktif PTFI dilakukan bukan karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) namun agar mereka beristirahat dan fokus pada kesehatan. Setelah pandemi selesai, mereka akan kembali bekerja.

Pemulangan karyawan aktif dilakukan dengan membuka proses pendaftaran selain itu berdasarkan rekam jejak medis karyawan.

“Kami puya data base karyawan yang masuk kategori ini sehingga kita tahu siapa-siapa yang harus dipulangkan, termasuk keluarga mereka. Ini kami lakukan untuk melindungi karyawan. Kami juga sudah melaporkan dan lakukan koordinasi  dengan pemerintah daerah,” ujarnya.

Kepada BeritaMimika, Bupati Mimika Eltinus Omaleng di Mozza, Senin kemarin mengatakan bahwa pemulangan karyawan didasari persetujuan bersama antara PT. Freeport Indonesia dan pemerintah daerah.

Bupati Omaleng juga mengakui bahwa pemulangan bukan karena PHK namun lebih pada menyelamatkan karyawan yang memiliki penyakit bawaan yang dianggap sangat rawan di tengah pandemi Covid-19.

“Kami sudah sepakat mereka yang dipulangkan ke daerah masing-masing seperti Jakarta, Makassar, Surabaya dan lainnya itu untuk mereka lebih aman. Mereka ini punya penyakit bawaan seperti sakit gula, asma dan lainnya,” ungkapnya.

Bupati mengatakan hingga kini proses pertambangan masih berlanjut namun dengan pembatasan berskala besar. Operasional tidak seperti hari normal karena penerapan social distancing, pengurangan jam kerja hingga penambahan shift kerja.

“Akhir-akhir ini kasus positif Covid-19 memang lagi tinggi di Tembagapura. Freeport juga sudah lakukan segala hal untuk menangani penularan virus ini. Kami juga sudah perintahkan agar kurang lebih 24 ribuan karyawan yang di atas harus semua lakukan rapid tes supaya bisa tahu berapa banyak yang positif maupun negatif supaya percepat penanggulangan penularan virus Corona di atas (Tembagapura-red),” ungkapnya.

Sementara itu pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) kemarin antara DPRD Mimika dengan manajemen PTFI, Ketua Kelompok 02 Tim Satgas Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD, Nurman Karupukaro meminta agar PT Freeport Indonesia membuat perjanjian yang mengikat antara perusahaan dengan pekerja yang dipulangkan di masa Pandemi Covid-19 saat ini.

"Mungkin untuk status pekerja yang nantinya di rumahkan sementara ini harus ada perjanjian yang betul-betul mengikat antara PTFI dengan pekerja. Perjanjian ini agar kedepannya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Karena sifatnya sementara jadi kalau Covid-19 sudah selesai mereka (pekerja-red) bisa kembali,” tegasnya kepada manajemen PT. Freeport Indonesia. (Ronald, Shanty)

Johni Lingga saat menyampaikan keterangan pers kepada wartawan

MIMIKA, BM

PT Freeport Indonesia dipanggil DPRD Mimika guna menjelaskan secara detail bagaimana penanganan mereka terhadap pandemi Covid-19 yang kini terus mengalami peningkatan di Tembagapura.

Pemanggilan dilakukan dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksnakan di aula pertemuan Kantor DPRD, Senin (18/5).

Hadir dalam pertemuan ini, Ketua DPRD Mimika Robby Omaleng bersama wakil ketua 1 dan 2 serta sejumlah anggota DPRD lainnya.

Sementara PTFI diwakili oleh Johni Lingga, Vice Presiden Hubungan Pemerintahan dan Manager RS Kuala Kencana dr. Firdi Permana.

“Kami diundang DPRD untuk menjelaskan apa yang dilakukan PTFI terhadap penanganan Covid-19. Mengapa jumlah pasien positif terus mengalami peningkatan dan apa saja yang sudah kami lakukan sejauh ini,” terangnya kepada BeritaMimika, usai mengikuti RDP dengan DPRD Mimika.

Ia mengatakan sebanyak 102 karyawan PTFI telah terjangkit virus corona. Namun dari jumlah ini 26 pasien positif dinyatakan sembuh.

“Dari 76 pasien positif saat ini, hanya 9 orang dirawat sebagai pasien di Rumah Sakit Tembagapura dan hanya 2 yang pakai ventilator. Sedangkan yang lainnya diisolasi karena mereka positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala. Jadi 102 pasien ini tidak semuanya dirawat di rumah sakit. Kenapa sekarang banyak yang sembuh karena kami beri asupan gizi dan vitamin secara kontinue,” jelasnya.

Johni Lingga mengatakan sejak 25 Maret mereka telah melakukan penutupan akses ke high land dan low land. Di setiap lingkungan kerja PTFI secara rutin terus mengkampanyekan social distancing.

Penerapan Social Distancing dilakukan diantaranya di tren pengakut karyawan yang biasanya memuat 100 orang kini hanya untuk 20 orang. Bus karyawan yang biasanya memuat 60 penumpang kini maksimal 20 penumpang.

Meja makan yang biasanya digunakan untuk 8 karyawan dibatasi menjadi hanya 4 orang. Makanan untuk karyawan juga kini hnaya menggunakan kotak. Semua karyawan termasuk keluarga wajib menggunakan masker, jika tidak digunakan maka akan mendapatkan teguran.

“Kita punya tim pengawas dari Departement Public Health Malaria Control yang tugasnya tracing, testing dan isolasi dan yang melakukan pencarian tracing kontak. Mereka juga yang akan menegur yang tidak menggunakan masker,” ungkapnya.

Jumlah karyawan yang saat ini aktif bekerja juga tidak semaksimal waktu normal. Bagian adminitrasi juga tidak diperbolehkan bekerja penuh, banyak yang diistirahatkan.

Selain pengetatan Social Distancing, PTFI juga mengupgrade fasilitas kesehatan dalam upaya memutuskan mata rantai penularan dan perawatan guna percepatan penyembuhan bagi karyawan yang terjangkit Covid-19.

PTFI menyediakan 1000 tempat tidur di ruang karantina, menambah kapasitas ruangan dari 50 menjadi 170 di Rumah Sakit Tembagapura. Mereka juga mendatangkan dokter tambahan dari Jakarta dan Makassar.

Selain itu melakukan pengadaan dua alat tes Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk corona dan pengadaan 8 alat ventilator.

“Kemarin pemeriksaan meningkat drastis karena swab tes PCR sudah dioperasikan di Klinik Kuala Kencana. Tanggal 13 kemarin kota sudah gunakan jadi sekarang tidak harus menunggu 3-5 hari lagi kalau dikirim ke Jayapura. Mimika sudah tidak perlu tunggu lagi dan saya sudah sampaikan ke Pemda Mimika untuk sama-sama kita gunakan alat ini,” jelasnya.

“Kami punya 2 alat PCR tapi 1 yang dioperasikan karena dengan 1 mesin saja kita bisa periksa 100 sample dan ini sudah cukup. 1 lagi kita siapkan hanya untuk jaga-jaga kalau memang peningkatan drastis terjadi,” ujarnya.

Johni Lingga juga menegaskan bahwa PT Freeport Indonesia sangat mendukung rencana pembelakukan Pembatasan Sosial Secara Meluas (PSSM) oleh Pemda Mimika.

“Kami sangat mendukung kebijakan pemda untuk hal ini karena menurut kami ini sangat bagus. Bahkan kami di lingkungan kerja juga sudah terapkan hal ini. Kami juga selama ini lakukan pengawasan ketat di porsite termasuk pengiriman logistik melalui kapal maupun pesawat,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Robby Omaleng mengatakan bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat,  PTFI  telah melakukan sejumlah upaya Sosial Diatancing namun hal ini harus lebih dipertegas.

“Pembatasan sosial harus dilakukan secara ketat sehingga langkah-langkah yang diambil PTFI harus juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah terutama tentang rencana pembelakukan Pembatasan Sosial Secara Meluas (PSSM). Mereka harus memiliki rencana strategis terkait hal ini terutama dari mile 38-68,” ungkapnya.

Robby mengatakan PTFI sejauh ini telah melakukan upaya pemutusan dan penyembuhan pasien Covid-19 secara serius. Mereka bahkan sangat siap secara SDM dalam menghadapi situasi ini.

“PTFI sangat siap menghadapi hal ini. Hanya saja penambahan PDP, ODP dan OTG sangat tinggi sehingga mereka harus lebih konsen melakukan pemutusan mata rantai penularan ini agar tidak terlalu lama. Kami tidak ragukan cara kerja mereka hanya saja hal-hal seperti inilah yang harus kami ingatkan,” ungkapnya.

“Kami juga sangat mengapresiasi langkah cepat mereka dalam mengetahui tingkatan penyebaran wabah termasuk bagaimana mereka dapat mempercepat proses penyembuhan. Dengan pengadaan alat PCR maka kami yakin akan semakin cepat penanganan virus ini dan PCR juga dapat digunakan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk memerangi Covid-19 di Mimika,” jelasnya. (Ronald)