nasional

MIMIKA, BM

Ketua TP PKK Pusat, Tri Tito Karnavian melakukan lawatan kerjanya ke Kabupaten Mimika pada Jumat (26/7/2024) pagi, dari Jayapura.

Kedatangnnya ke Mimika juga didampingi Penjabat Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk bersama rombongan disambut Ketua TP-PKK Mimika, Susy Herawaty dan sejumlah badan pengurus PKK Mimika.

Usai penyambutan, rombongan langsung bertolak ke Distrik Kwamki Narama mengikuti kegiatan peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli 2024 lalu.

Foto - foto : Dokumentasi TP-PKK Kabupaten Mimika

Ketua TP-PKK Pusat Ny. Tri Tito Karnavian tiba di bandara Mozes Kilangin, Timika disambut dengan pengalungan noken dan pemakaian mahkota

Ketua TP-PKK Pisat Ny. Tri Tito Karnavian didampingi Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk dan rombongan menuju Distrik Kwamki Narama

Sambutan Pj. Gubernur Papua Tengah Rbka Haluk

Sambutan Ketua TP-PKK Pusat Ny. Tri Tito Karnavian

Penyerahan bantuan alat tulis sekolah

Penyerahan bantuan bibit cabe

Penyerahan adminduk

Ny. Tri Tito Karnavian membagikan buku-buku sekolah kepada anak-anak sekolah di Distrik Kwamki Narama

Ny. Tri Tito Karnavian membuka Sosialisasi tentang bahaya narkoba

Foto bersama dengan anak-anak

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Harlo Biantong saat menunjukkan e-paspor

MIMIKA, BM

Kantor Imigrasi kelas II TPI Mimika melaksanakan kegiatan sosialisasi penerapan paspor elektronik bertempat di Aula Utama Kanim Kelas II TPI Mimika, Jumat (16/2/2024).

Kegiatan sosialisasi ini, dibuka oleh  Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Harlo Biantong mewakili kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, Mohammad Agus Sofani.

Kegiatan Sosialisasi ini diikuti oleh 41 peserta Mahasiswa dari Perguruan Tinggi STIE Jambantan Bulan, Siswa/i SMK Petra, SMA Negeri 1 Mimika, SMK Yapis, SMA Advent, SMAS YPPK Tiga Raja termasuk guru dan dosen.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (TIKKIM) Harlo Biantong mengatakan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memperluas perjalanan paspor elektronik (e-paspor) untuk menjawab kebutuhan masyarakat di penjuru negeri.

Dijelaskan Harlo, melalui keputusan Ditjen Imigrasi nomor : IMI 0235.GR.01.01 tahun 2023, Ditjen Imigrasi menambahkan 50 kantor Imigrasi di berbagai Provinsi dalam daftar Unit Pelayanan Teknis Keimigrasian yang memberikan pelayanan paspor elektronik.

Saat ini terdapat 102 kantor Imigrasi yang melayani permohonan paspor elektronik, 3 diantaranya berada di Kantor Imigrasi yang berada di Provinsi Papua, Papua Selatan dan Papua Tengah.

Sementara itu, Kepala Divisi Imigrasi, Ganda Samosir, S.H.,M.H membuka Materi dengan berinteraksi dengan peserta, memberikan pertanyaan ringan seputar pengetahuan Keimigrasian kepada peserta.

Ganda Samosir juga menjelaskan pada prinsipnya paspor biasa dan paspor elektronik memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai bukti identitas diri yang berlaku internasional dan dapat digunakan untuk melakukan perjalanan.

”Nah, paspor elektronik ini memuat data yang lengkap seperti data biometrik wajah dan sidik jari pemegangnya, data ini tersimpan dalam chip dan bisa dipindai, sedangkan paspor biasa hanya memuat data diri dan foto pemegang paspor,” ujar Ganda.

Menurutnya dengan kebijakan perluasan pelayanan e-paspor ini, Imigrasi hadir untuk mengurai kendala yang dialami masyarakat yang ingin mengajukan permohonan paspor elektronik khususnya Wilayah Papua dan Kabupaten Mimika khususnya.

”Jadi masyarakat yang lokasinya secara geografis jauh dari kantor Imigrasi penyedia e-paspor sebelumnya perlu upaya ekstra untuk mendapatkan kuota pelayanan e-paspor,” ujarnya.

Sebagai narasumber, Ganda juga menjelaskan mengenai apa itu paspor, jenis-jenis paspor, persyaratan pembuatan paspor, Aplikasi M-Paspor dan tata cara menggunakan aplikasi tersebut.

“Beberapa keunggulan menggunakan aplikasi M-Paspor diantaranya dapat melakukan pendaftaran kapan saja dan dimana saja, mengunggah berkas secara mandiri, bisa memilih jenis paspor dan kantor imigrasi yang diinginkan, serta dapat memilih jadwal pengambilan biometrik sesuai dengan yang diinginkan," pungkasnya. (Shanty Sang)

Para peserta saat mengikuti jalannya kegiatan

MIMIKA, BM

Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan melaksanakan focus group discussion (FGD) ke sepuluh.

FGD yang berlangsung di Hotel Horison Ultima, Senin (11/9/2023) dihadiri oleh mitra perhubungan termasuk operator penerbangan yang beroperasi di wilayah Papua serta diikuti Direktur Perhubungan Udara, Maria Kristi melalui zoom.

FGD Situasional awareness kali ini mengusung tema melaju bersama untuk peningkatan keselamatan transportasi udara.

Kasubdit Operasi Pesawat Udara Capt. Raymon Palapa menjelaskan, FGD ke sepuluh ini dilaksanakan untuk merevisi kembali yang sudah dilakukan sebelumnya termasuk melihat apa saja yang sudah dan belum diimplementasikan dari rekomendasi yang sudah dikeluarkan.

"Di focus group discussion ini juga akan dibuat rekomendasi-rekomendasi sesuai dengan isu atau masalah yang terjadi saat ini,"kata Raymon.

Raymon mengatakan, salah satu rekomendasi dari FGD IX (9) yang diimplementasikan adalah pengamat cuaca di wilayah pedalaman untuk melakukan pengamatan dan memberikan informasi.

“Ini untuk orang awam bukan dari BMKG. itu tidak memiliki pengetahuan, training hanya sekedar pengetahuan lapangannya saja apa yang harus mereka lakukan,”ujarnya.

Selain itu, di awal tahun 223 juga Kepala Otoritas Bandara Wilayah X sudah memfasilitasi salah satu rekomendasi dati FGD IX, yaitu BMKG memberikan pelatihan kepada personel di lapangan terutama di wilayah pegunungan untuk melakukan observasi dan memberikan laporan cuaca kepada pilot.

Dikatakan, bahwa di FGD ke sepuluh ini difokuskan juga terkait keselamatan penerbangan dengan membuat regulasi yang sesuai dengan kondisi dan pengalaman personel di wilayah Papua.

“Kita mau semuanya itu selamat. Kita membuat regulasi sementara kita ada di Jakarta, yang membuat regulasi itu pengalamannya tentu tidak sebanyak yang dimiliki oleh rekan-rekan yang ada di sini,” ujarnya.

Untuk itu, kata Raymon dibutuhkan kolaborasi dan sinergi antara semua stakeholder yang terlibat dalam penerbangan. Salah satu contohnya adalah, pihaknya membuat regulasi tentang bagaimana melakukan dan mengakses penerbangan ke pegunungan.

“Sebelumnya kita belum ada aturan, kita berkolaborasi dengan teman-teman dari Papua yang terbang di pegunungan mereka yang tahu apa yang harus dilakukan, apa yang dimitigasi,” tuturnya.

Raymon menambahkan, untuk itu dalam waktu dekat pihaknya akan mengeluarkan standar dalam melakukan training.

“mudah-mudahan jika itu sudah dilaksanakan pilot-pilot yang ada di Papua itu memiliki standar yang sama untuk melakukan penerbangan di pegunungan,” ungkapnya. (Shanty Sang)