Menipis, Stok Obat Malaria Tinggal 400 Blister



Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold Ubra

MIMIKA, BM

Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra menyampaikan saat ini stok obat anti malaria (OAM) di Kabupaten Mimika tengah menipis.
Jumlah stok obat yang ada saat ini hanya sekitar 400 blister.

"Kalau saya hitung kemungkinan bisa bertahan hanya sampai sekitar hari Kamis minggu ini," ujarnya kepada awak media di Kantor Pusat Pemerintahan SP3, Senin (30/5/2022).

Guna mengantisipasi kekurangan ini, Pemda Mimika akan meminjam obat anti malaria dari Kabupaten lain untuk memenuhi kekurangan stok di Mimika.

"Kami akan pinjam di Kabupaten lain dengan dosis yang sama," ujarnya.

Ia mengatakan, obat anti malaria merupakan bagian dari program nasional yang ditanggung oleh pemerintah pusat kepada daerah melalui dinas kesehatan provinsi.

Reynold menjelaskan, penyebab dari menurunnya jumlah stok OAM bukan karena karena tingkat kasus malaria yang tinggi melainkan karena pabrik OAM saat ini belum melakukan proses produksi kembali.

"Sebenarnya kalau kita lihat kasus Malaria di Timika ini turun. Kalau sekarang ada pun itu karena persoalan tidak patuh minum obat jadi kambuh. Jadi stok menipis ini bukan karena tingkat kasus malaria yang tinggi," jelasnya.

"Hari ini seluruh Indonesia, seluruh provinsi Papua mendapatkan pengiriman obat yang terbatas karena obat itu impor. Bahan bakunya sementara ini, pabriknya belum buat obat gitu. Nanti di akhir tahun dulu," lanjut Reynold.

Reynold juga mengingatkan pasien malaria untuk setia mengkonsumsi obat anti malaria yang mereka dapatkan dari layanan kesehatan. Pasalnya ketidaksetiaan dalam mengkonsumsi obat, berakibat kembali terkena malaria.

"Persoalan kasus malaria ini di Timika 70 persen karena orang tidak patuh. Jadi saya harap ini bisa menjadi perhatian kita semua. Dan juga kita harus kembali ke mindset bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati," ucapnya.

Di samping itu, Reynold juga menyebutkan bahwa ke depannya permintaan OAM tidak lagi diajukan ke puskesmas, namun langsung ke Dinas Kesehatan.

"Dengan begitu kami bisa mengontrol dan mengawasi bagaimana obatnya, bagaimana angka kesembuhan dan kepatuhan pasien dalam mengkonsumsinya," pungkasnya. (Ade)

Top