Digipay dan Implementasinya Pada Satker Pengelola APBN di Kabupaten Mimika

Kepala Subbagian Umum Kantor Pelayanan Perbendahraan Negara (KPPN) Timika Chandra Ginting

MIMIKA, BM
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bagian dari keuangan negara adalah instrumen yang sangat penting dan menentukan bagi perekonomian suatu negara.

Salah satu fungsi APBN adalah fungsi distribusi, dimana komponen pengeluaran dalam APBN mempunyai dimensi pemerataan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peran distribusi APBN berkaitan juga dengan usaha untuk memperbaiki kegagalan mekanisme pasar (market failure) dalam mengangkat kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah dan memperbaiki distribusi pendapatan contohnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Demikian diungkapkan oleh Kepala Subbagian Umum Kantor Pelayanan Perbendahraan Negara (KPPN) Timika, Chandra Ginting melalui rilis yang diterima BeritaMimika.

“Usaha pemerintah untuk melaksanakan fungsi distribusi APBN bagi pengusaha UMKM telah dirintis sejak tahun 2020, dimana Presiden dan Menteri Keuangan meminta agar program perlindungan dan pemberdayaan UMKM yang dijalankan pemerintah agar lebih fokus dan terarah,” katanya.

Lanjutnya, salah satu usaha tersebut adalah dengan program Digitalisasi UMKM yang sejalan dengan digitalisasi pengelolaan keuangan negara melalui pemanfaatan teknologi informasi.

“Implementasi Virtual Account dan Kartu Kredit pemerintah membuka kesempatan untuk berinovasi membangun ekosistem digital Belanja Negara yang melibatkan Satuan Kerja (satker) Pengelola APBN, pihak perbankan, dan vendor atau penyedia barang/jasa (UMKM),” imbuhnya.

Dikatakan, dari sisi regulasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021.

Selain itu mendasari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem Marketplace Dan Digital Payment Pada Satuan Kerja dan PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/ Lembaga, sebagai dasar hukum pelaksanaan digitalisasi pengelolaan keuangan negara.

“Dalam rangka mendukung program tersebut, maka dikembangkanlah Digital Payment Ecosystem dan Sistem Marketplace guna mendorong efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas belanja negara, serta memberdayakan vendor yang sebagian besar merupakan UMKM,” tuturnya.

Dijelaskan, sistem marketplace adalah sistem yang menyediakan layanan daftar Penyedia barang atau jasa, pemesanan barang/jasa, pembayaran dan pelaporan secara elektronik yang disediakan oleh Kementerian Keuangan, dalam rangka penggunaan Uang Persediaan.

Sementaa, sistem Digital Payment adalah sistem pembayaran dengan mekanisme overbooking (pemindahbukuan), SKN-BI, dan/atau BI-RTGS dari Rekening Bendahara Pengeluaran secara elektronik melalui Cash Management System (CMS) Virtual Account atau Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dalam rangka penggunaan Uang Persediaan melalui sistem marketplace.

“Uang persediaan pengertiannya adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung,” jelasnya.

Chandra juga mengungkapkan patform yang mengintegrasikan sistem Marketplace dan Digital Payment dalam rangka penggunaan Uang Persediaan disebut dengan Digipay.

“Jadi, Digipay sebagai sebuah platform terintegrasi adalah marketplace yang dimiliki oleh Pemerintah yang fungsinya seperti marketplace poluper yang ada di masyarakat seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli dan lain-lain,” paparnya.

Adapun tujuan dari adanya platform Digipay ini adalah menyederhanakan proses bisnis pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja pemerintah, meningkatkan kualitas pengadaan pemerintah, menyediakan sistem pembayaran pemerintah yang efisien dan efektif, mendukung perencanaan dan pengelolaan kas bendahara yang lebih akurat.

Selain itu juga bertujuan untuk mendukung Gerakan Nasional Non-tunai (cashless) dan pemberdayaan UMKM.

“Secara garis besar, platform Digipay menghubungkan antara pihak pemesan, pihak pembayar dan pihak penyedia dalam sebuah sistem yang terintegrasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan,” terangnya.

Chandra memaparkan enam modul Platform Digipay ini yakni pertama Modul Administrasi yang berfungsi untuk melakukan upload data RKAKL/POK, dokumen penyedia barang/jasa, dokumen pesanan, dan dokumen penunjukan pemesan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Penerima Barang/Jasa atau Staf PPK, dan Bendahara Pengeluaran.

Kedua, Modul User yang berfungsi untuk membuat User Admin Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) atas nama Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Pusat, User Admin KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah, User Admin Satker, User Admin Penyedia Barang/Jasa, User Penyedia Barang/Jasa, User Pengirim Barang/Jasa, User Pemesan, PPK dan Pejabat Pengadaan, User Bendahara Pengeluaran dan User Penerima Barang/Jasa/Staf PPK.

Ketiga, Modul Penyedia Barang/Jasa yang berfungsi untuk input dan update data profile Penyedia Barang/Jasa, upload foto-foto barang/jasa, penerimaan pesanan dan negosiasi, dan proses pengiriman.

Keempat, Modul Belanja yang berfungsi untuk melakukan pemesanan barang/jasa oleh pemesan, verifikasi dan persetujuan oleh PPK, memilih Pejabat Pengadaan oleh PPK, melakukan negosiasi dan penerimaan barang/jasa.

Kelima, Modul Pembayaran yang berfungsi untuk melakukan pembayaran dengan KKP atau CMS yang dibebankan pada UP KKP atau UP Tunai, melakukan download file pembayaran kepada Penyedia barang/jasa beserta potongan pajaknya, dan melakukan upload file ke sistem CMS.

Keenam, Modul Pelaporan yang berfungsi untuk memonitor dan mencetak laporan pembayaran kartu kredit, memonitor dan mencetak laporan pembayaran yang menggunakan CMS, memonitor dan mencetak laporan potongan pajak, memonitor dan mencetak laporan pesanan dan penerimaan barang/jasa, dan memonitor dan mencetak laporan tagihan yang belum terbayar.
 
“Keenam modul dalam platform Digipay tersebut saling berkaitan sehingga memudahkan para pihak yang terlibat untuk melakukan pemesanan barang/jasa hingga proses pembayaran dan penerimaan barang. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa platform Digipay ini merupakan sistem marketplace yang bersifat tertutup, dalam artian hanya Satker Pengelola APBN yang memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Uang Persediaan yang dapat memanfaatkan sistem ini,” tandasnya.

Adapun keuntungan dari platform Digipay ini adalah satker dapat melakukan pemesanan dan pembayaran barang/jasa secara elektronik menggunakan aplikasi berbasis web yang aman terkendali, dan transaksi pembayaran dilakukan secara non-tunai (cashless) menggunakan KKP maupun CMS.

Sedangkan, salah satu kekurangannya adalah platform Digipay ini hanya dapat dilaksanakan apabila Bendahara Pengeluaran Satker memiliki Rekening Virtual Account di salah satu bank BUMN, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia (BNI) dan transaksinya belum dapat dilakukan antar bank.

Dimana untuk masing-masing bank tersebut memiliki platform Digipay, yaitu Digipay002 untuk BRI, Digipay008 untuk Bank Mandiri dan Digipay009 untuk BNI. Jadi apabila Satker memiliki Rekening Virtual Account di Bank Mandiri, maka platform yang digunakan adalah Digipay008 dan tidak bisa melakukan transaksi pembayaran ke Bank BRI, BNI atau Bank lainnya.

Pelaksanaan Digipay Satker di Kabupaten Mimika

Untuk Pelaksanaan Digipay Satker Pengelola APBN di wilayah Kabupaten Mimika sendiri di tahun 2022 ini sudah dilaksanakan oleh beberapa Satker pengelola APBN, yaitu Pengadilan Agama Mimika, Loka Pengawas Obat dan Makanan Mimika, dan KPPN Timika sendiri sebagai Satker.

“Pada prinsipnya, pelaksanaan platform Digipay ini sangat bermanfaat untuk memajukan vendor UMKM dan meningkatkan perekonomian di wilayah Kabupaten Mimika, karena Toko yang terdaftar dapat merekrut kurir untuk mengantarkan barang atau jasa yang diperlukan oleh Satker,” ujarnya.

Ia mengatakan, beberapa vendor UMKM yang terdaftar di platform Digipay adalah Toko Hidayah, Toko Ihtsan, Toko Amanah, Toko/CV. Indoprima, dan CV. Indosidrap.

“Keuntungannya adalah semua vendor UMKM yang telah terdaftar pada platform Digipay tersebut, dapat di-invite oleh satker-satker pengelola APBN yang lainnya, sehingga semakin mendorong digitalisasi UMKM di Kabupaten Mimika untuk mendukung Program Smart City Kabupaten Mimika,” pungkasnya.

“Ke depannya diharapkan lebih banyak lagi vendor UMKM yang mendaftar pada platform Digipay untuk lebih memajukan perekonomian di Kabupaten Mimika dan sekitarnya,” tutup Chandra. (Red)

BERITA EKONOMI & PEMBANGUNAN

Hotel Horison Ultima Timika Hadirkan Promo di Bulan Februari

Ekonomi dan Pembangunan 2023-02-03 13:48:00

Dishub Mimika Gunakan Rp27 Miliar Tahun Ini Untuk Lanjutkan

Ekonomi dan Pembangunan 2023-02-01 08:13:58

Arus Balik: 1700 Orang Masuk Timika, Lebih Rendah Dari Yang Keluar

Ekonomi dan Pembangunan 2023-02-01 07:21:08

Pelabuhan MAF di Kota Kepi Rampung Dikerjakan

Ekonomi dan Pembangunan 2023-01-31 10:18:18

Tahun 2023 Target Penerimaan KPP Pratama Timika Rp3,978 triliun

Ekonomi dan Pembangunan 2023-01-30 08:12:55

Top